Dalam perkembangannya dialog antar agama telah banyak dilakukan oleh pemerintah, lembaga keagamaan, akademisi, dan aktifis lembaga swadaya masyarakat. Di Indonesia dialog agama mulai mendapat perhatian pada kurun tahun 1960-an, khususnya pada era Orde Baru. Isu-isu yang diangkat dalam dialog beraneka ragam, mulai dari dialog teologis hingga respon terhadap permasalahan umat manusia, seperti perdamaian, pendidikan, sosial-ekonomi, dan sebagainya.

Perkembangan dialog agama senantiasa mendapatkan kritik dari berbagai kelompok dengan berbagai latar belakang. Terdapat kelompok yang mengklaim bahwa dialog antar agama dianggap sesuatu yang tabu. Alasannya, bahwa dialog agama tidak akan menemukan apapun dan hanya akan menimbulkan distorsi teologis dalam masing-masing agama. Bagi penulis anggapan tidak sepenuhnya tepat.

Memang jika dialog antar agama mengangkat tema teologis jelas tidak akan menemukan solusi, malah lebih parahnya hanya akan menimbulkan jurang pemisah antar agama. Dialog antar agama akan lebih baik mengangkat tema sentral tentang urusan kemanusiaan.

Perdamaian antar manusia sedang mengalami krisis dengan adanya konflik, tindak kekerasan, bahkan peperangan telah mewarnai kehidupan manusia di setiap zamannya. Sangat disayangkan konflik antar agama belakangan ini sering terjadi. Masih segar dalam ingatan kita konflik antar agama yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu, pembakaran masjid di Talikora, pembantaian umat beragama minoritas seperti di Rohingya, Afrika, Gujarat, dan lainnya. Mulai dari pergesekan ideologi hingga penistaan simbol-simbol agama yang berujung pada tindak kekerasan, menimbulkan kerugian baik jiwa maupun materi.

Mencapai kerukunan umat beragama dengan jalan dialog adalah salah satu upaya untuk menemukan solusi yang tepat mengatasi konflik antar agama secara adil. Dalam hal ini, dialog harus dipahami sebagai media untuk berpikir bersama memecahkan masalah konflik.

Dialog bukan sebagai ajang justifikasi keyakinan siapa yang paling benar. Sehingga, masing-masing agama harus mengesampingkan terlebih dahulu misi-misi teologisnya dan fokus pada persoalan menyelesaikan konflik. Paradigma yang perlu dibangun dalam semua agama adalah bahwa perdamaian dibutuhkan oleh setiap agama dimanapun. Dengan demikian, setiap agama akan mencoba menggali konsep-konsep perdamaian yang dapat diterapkan dalam kehidupan dan menuai kerukunan umat beragama.

Agar menjadi sebuah media penyelesaian konflik agama yang efektif, dialog agama harus diawali dengan saling menerima keberadaan agama sebagi suatu keyakinan yang tidak dapat dipaksakan kepada penganutnya. Setiap kubu agama melalui pakar, guru, ulama, pendeta, pastur, harus mengembangkan dan memahamkan kepada umat tentang love  (cinta),  compassion  (sikap  simpati  pada  orang  lain),  tolerance (toleransi),  dan  forgiving  (saling memaafkan. Nilai-nilai tersebut harus benar-benar ditanamkan dalam setiap diri pemeluk agama apapun.

Dengan demikian dialog agama dalam menuntaskan konflik dapat berjalan dengan baik. Kemudian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mempertemukan agama-agama untuk dapat berdialog menyelesaikan konflik?

Mempertemukan kelompok-kelompok agama dalam satu forum dialog bukan perkara yang mdah, terlebih bila menyangkut konflik agama. Namun, hal ini tetap harus diupayakan untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan agama. Dalam konteks ini, diperlukan pihak ketiga (pemerintah/negara) sebagai mediator sekaligus payung hukum seluruh kubu agama dalam bernegara.

Kehadiran pemerintah dalam dialog penyelesaian konflik antar agama adalah mempertemukan agama-agama yang berkonflik. Pemerintah membantu jalannya dialog untuk menemukan jalan perdamaian diantara agama. Misal, agama A berkonflik dengan agama B. Dalam konteks ini, pemerintah menjadi pihak netral yang mendamaikan keduanya. Pemerintah membuat hukum yang dapat disepakati oleh semua kubu agama yang terkait konflik.

Hukum tersebut dapat memuat tentang sanksi terhadap kerugian akibat konflik. Selanjutnya, untuk mempertahankan stabilitas kerukunan umat beragama pemerintah harus netral dari kehidupan beragama. Maksudnya, pemerintah harus menghindarkan diri dari kontes politisasi gerakan keagamaan. Sehingga, kebijakan apapun yang dikeluarkan negara berkaitan dengan kehidupan beragama harus melalaui kajian yang matag secara formal maupun material. Lebih lanjut, pemerintah tidak menggunakan dialog agama sebagai alat pencitraan/mobilisasi politik yang bertujuan untuk kekuasaan.

Pencapaian kerukunan antar umat beragama akan menjadi perjuangan panjang dan terus-menerus, sehingga dalam proses ini setiap elemen agama harus menyadari bahwa perdamain akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan manusia. Untuk itu upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengaan usaha preventif dan represif. Adapun upaya prefentif sebagaimana telah penulis singgung di atas ialah: memahamkan kepada umat tentang love  (cinta),  compassion  (sikap  simpati  pada  orang  lain),  tolerance (toleransi),  dan  forgiving  (saling memaafkan. Kemudian, upaya represif yang dapat dilakukan adalah dialog antar umat agama dengan melibatkan pemerintah sebagai mediator dan payung hukum bernegara.

Maka, dapat disimpulkan bahwa dialog agama memungkinkan kita untuk menggali potensi dan sumber-sumber kebijaksanaan yanga dapat membantu mendefinisikan  kerukunan umat bergama. Catatan yang paling penting dalam mewujudkan perdamaian umat beragama adalah menghargai masing-masing keimanan dari setiap agama. #LombaEsaiKemanusiaan