Pagi yang cerah, sambil menunggu meeting dimulai, saya ngopi santuy plus baca-baca berita di media online, untuk meng-update informasi dan wawasan kekinian yang ringan-ringan saja.

Sudah menjadi kebiasaan. Setiap pagi, saya memang sering Up-to-date berita-berita di media. Salah satu media yang jadi referensi adalah Catch Me Up dan beberapa media lainnya.

Diantara berita yang paling sering muncul ya, soal Pilkada Serentak 2020 ini. So, beberapa hari terakhir ini saya sering sekali melihat perdebatan di masyarakat soal Pilkada Serentak ini. Mulai dari masyarakat kelas atas sampai kelas menengah. Argumentasi mereka beragam sih. Ada yang ngusulin biar Pilkadanya ditunda, mengingat kondisi negara kita lagi sibuk pandemi, tapi ada juga yang mau gas terus.

Lho, kok bisa!

Sabar-sabar, jangan ngegas. Duduk dulu sebentar sambil menikmati secangkir kopi. Biar pikiran adem ayem dan tidak jadi salah persepsi.

Jadi kemarin itu, ada dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah udah menyampaikan sikapnya yang meminta kepada pemerintah supaya pilkada ini ditunda aja dulu. Tentu dengan berbagai pertimbangan. Dalam keterangan resmi ketua PBNU Kiai Said Aqil Siradj Hari Minggu lalu, disebutkan bahwa seharusnya pemerintah fokus ke penanganan covid-19 karena status Indonesia udah darurat.

Terus?

Nah, hal ini juga disampaikan sama organisasi Muhammadiyah. Dalam siaran pers yang digelar secara daring kemarin, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan Pilkada. Selain kedua organisasi tadi, ada juga  #teamcancel, yang diisi sama mantan Wakil Presiden RI, Pak Jusuf Kalla. Menurut Pak JK, mending Pilkada ini ditunda dulu sampe vaksin Covid-19 ditemukan agar situasi sedikit aman.

"Kalau Pilkada ditunda, hal ini nggak bakal berpengaruh signifikan terhadap peralihan jabatan kepala daerah. Karena kalau memang belum ada penggantinya, maka tugas kepala daerah bisa diambil alih oleh pejabat sementara (pjs) atau pelaksana tugas harian (plt)." Sebut Mantan wakil presiden kita ini.

Dari pembahasan ini tentu Anda bertanya-tanya.Mengapa ada team cancel? Maksudnya apa?

Mari, kita lanjutkan.

Tunggu bentar, saya scroll dulu beritanya lagi, kelupaan mau lanjut berita apa. Maklum, udah terlalu banyak beban hidup. Kok, Jadi curhat ya. Hehehe.

Okey, selain karena angka penambahan pasien Covid-19 yang masih belum memunculkan tanda-tanda akan berkurang penambahannya, Pilkada Serentak juga berpotensi bikin orang ngumpul-ngumpul. Pas pendaftaran calon kepala daerah kemaren aja, tercatat ada 316 pasangan bakal calon yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan karena berkerumun atau konvoi sama para pendukungnya. Sadis!

Selain itu, secara nggak diatur di undang-undang, aturan soal kampanye juga masih membolehkan adanya kumpul-kumpul hingga konser alias dangdutan. Hal ini kemudian memunculkan kekhawatiran bahwa Pilkada bakal memunculkan kluster penularan Covid-19 baru yang lebih heboh. Melebihi konser dangdut. Hehe

Terus, apa kata Pakde?

Yap, pertanyaan bagus. Jadi kemarin, Pakde Jokowi lewat jubirnya Fadjoel Rachman baru aja menegaskan bahwa Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah bakal tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember nanti. Disebutkan Fadjroel, keputusan ini diambil demi menjaga hak konstitusi rakyat, untuk memilih dan dipilih. seperti yang tertuang didalam UU Nomor 39 Tahun 1999, pasal 43 ayat 1. “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih..”. Itu ayat konstitusi ya, bukan ayat kitab suci.

Lanjut.

"Pilkada ini diputuskan untuk lanjut terus karena ngga tau juga kapan pandemi covid-19 akan berakhir. Selain itu, melaksanakan pilkada pas lagi pandemi juga bukan sesuatu yang mustahil, contohnya aja Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan." Ujar Pak Fadjroel kepada media.

Alhasil, DPR sama pemerintah, KPU dan Bawaslu melaksanakan meeting untuk bahas soal pilkada ini, dan keputusan dari meeting tersebut adalah Pilkada lanjut terus pada 9 Desember nanti.

Terkait keputusan ini, ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia memberi berapa tanggapan.

"Pilkadanya bakal dilakukan dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Virus Corona atau Covid-19." Ujar beliau.

Nah, kesimpulan yang bisa diambil, pilkada tetap diadakan tanpa kata penundaan. Tentu dengan berbagai pertimbangan dan peraturan. Setiap keputusan yang dibuat pasti ada konsekuensi, dalam hal ini tentu akan banyak konsekuensi.

Saya tidak mau menafsirkan konsekuensinya. Karena saya bukan ahli tafsir soal hal yang beginian. Tapi mari kita berdoa, agar pelaksanaan pilkada ini membawa perubahan yang lebih baik dan terlaksana dengan semestinya. Dan juga yang paling penting mudah-mudahan tidak memakan korban jiwa. Terus terang saya pribadi merasa khawatir, takutnya syahwat politik menghilangkan rasa kemanusiaan demi mencapai kursi kekuasaan. Nauzubillahi min Zalik.

Oke, jadi begitulah ceritanya. Saya pun sebenarnya malas bahas yang beginian, mengingat ini bukan wilayah teritorial keilmuan saya, terus juga enggak terlalu sexsi, Hehehe.

Kapan-kapan saya cari berita yang lain ajalah. Setuju? Enggak setuju ngk apa-apa sih. Enggak ada ngaruhnya juga kok. Wkwkwk.