3 months ago · 58 view · 5 menit baca · Perempuan 97472_75180.jpg
Foto: Merdeka.com

Di Bawah Bayang-Bayang Polyarchy Electoralism
Politik Emak-Emak

Pemilihan presiden kali ini terlihat berbeda dari pemilihan presiden sebelumnya. Pasalnya, dalam konstelasi politik akhir-akhir ini, para kandidat yang bertarung spesifik mengangkat wacana tentang persoalan nasib kaum ibu/perempuan, yang kemudian diistilahkan “emak-emak”. Narasi tentang perempuan, khususnya emak-emak, tiba-tiba saja masuk dalam perang narasi perebutan kekuasaan pada Pilpres 2019.

Adalah calon wakil presiden Sandiaga Uno yang pertama kali mengangkat istilah partai emak-emak dalam pidato sambutannya saat pendaftaran Capres-Cawapres 2019 di KPU. Dalam pidato tersebut, Sandi menyatakan ia akan berjuang untuk partai emak-emak dalam hal harga-harga pangan agar terjangkau dan stabil.

Wacana ini kemudian diperkuat oleh tim kampanye Sandi di media sosial dengan memperkenalkan slogan berupa hastag The Power of Emak-Emak. Ketua MPR, Zulkifli Hasan, juga sempat menyinggung titipan emak-emak agar harga-harga terjangkau dan kebutuhan sehari-hari terpenuhi dalam pidatonya saat membuka sidang tahunan MPR dalam rangka menyambut HUT RI ke-73.

Politik emak-emak ini kemudian berujung pada aksi barisan emak-emak yang menamai dirinya Barisan Emak-Emak Militan Indonesia (BEMI) yang berdemo soal kenaikan harga kebutuhan pokok di Istana, aksi menuntut Presiden Jokowi mundur, dan mengusung tagar #2019GantiPresiden. 

Tak kalah, barisan emak-emak yang menamai dirinya Emak-Emak Militan Jokowi Indonesia (EMJI) menolak 2019 ganti presiden dan melaporkan penggagas gerakan #2019GantiPresiden (Mardani dan Neno) ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan penyebaran ujaran kebencian.

Tak hanya berpusat di Jakarta, politik emak-emak ini kemudian menyebar ke sejumlah daerah. Narasi perempuan, lebih tepatnya emak-emak, mendadak tampil dominan dalam konstelasi politik akhir-akhir ini. Kehadiran narasi emak-emak ini dalam pertarungan politik elektoral mendorong kita untuk merefleksikan lebih jauh tentang kemungkinan nasib politik perempuan benar-benar diperjuangkan.

Nasib Perempuan Pasca-Reformasi

Politik pasca-reformasi telah mengakomodasi tuntutan keterwakilan politik perempuan dengan penetapan kuota 30 persen bagi keterwakilan perempuan di parlemen. Langkah ini dianggap sebagai affirmative action untuk memberikan akses pada representasi politik perempuan dalam wajah politik nasional. 

Bahkan representasi politik perempuan menjadi kewajiban dengan pencalonan minimal 30 persen di tingkat daerah pemilihan (dapil), dengan sanksi tidak bisa mengikuti pemilu di dapil tersebut jika tidak memenuhi pencalonan caleg perempuan minimal 30 persen.

Namun, bukan berarti adanya representasi politik perempuan (30 persen) seketika membuat kebijakan politik memiliki keberpihakan terhadap kepentingan perempuan. Dalam pengambilan keputusan di ruang publik dan pengambilan kebijakan di sektor kepemerintahan, peran perempuan masih sangat terbatas. Hal ini tercermin dari data perempuan yang menduduki jabatan struktural PNS tidak sampai 30 persen (BPS & KPPPA, 2016b). 

Berdasarkan indikator pendidikan yang ditamatkan, capaian untuk perempuan masih di bawah laki-laki. Pada tahun 2016, persentase perempuan usia 25 tahun ke atas yang sudah menamatkan pendidkan pada tingkat SMA sebesar 31,87 persen. Sementara persentase untuk laki-laki sebesar 38,93 persen. 

Begitu pula dalam profesi bidang pendidikan, berdasarkan survei Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013, yang dirilis pada akhir tahun 2014, menunjukkan persentase perempuan pengajar perguruan tinggi hanya sebesar 40,58 persen, sementara pengajar perguruan tinggi laki-laki sebesar 59,42 persen.

Dalam dunia kerja, partisipasi perempuan masih belum setara dengan laki-laki. Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2017, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya 50,9 persen. Sementara laki-laki mencapai 82,5 persen. 

Tingkat keadilan dan kesejahteraan pekerja perempuan juga mengalami ketimpangan dibanding laki-laki. Hal ini tercermin dari rata-rata upah pekerja laki-laki per bulan (2,43 juta rupiah) yang lebih tinggi dari perempuan (1,98 juta rupiah) [BPS, 2016c].

Ketidakmerataan di berbagai bidang ini berdampak buruk bagi hidup perempuan. Hasil Susenas tahun 2016 menunjukkan masih terdapat 20,30 persen ibu yang melahirkan tidak menggunakan fasilitas kesehatan. 

Hasilnya, berdasarkan laporan World Bank tahun 2017, dalam sehari ada empat ibu di Indonesia yang meninggal akibat melahirkan. Dengan kata lain, ada satu ibu di Indonesia yang meninggal setiap enam jam akibat melahirkan. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan angka kematian ibu tertinggi kedua di Asia Tenggara.

Rata-rata lama pendidikan perempuan hanya 8,1 tahun, di bawah rata-rata pendidikan nasional 8,4 tahun. Dan persentase perempuan buta huruf masih sebanyak 4,39 persen, lebih tinggi dari laki-laki 2,92 persen. 

Di lain sisi, angka perkawinan anak perempuan kian meningkat. Berdasarkan data Unicef, terdapat satu dari sembilan anak perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun. Perempuan adalah yang paling dirugikan dari praktik pernikahan anak, mulai dari kesulitan melanjutkan tingkat pendidikan, rentan terhadap tindak kekerasan domestik, hingga risiko kesehatan. Situasi ini tentu kian mengkhawatirkan bagi kualitas hidup perempuan.

Di Bawah Bayang-Bayang Polyarchy Electoralism

Meski konstitusi telah mengakomodasi kuota 30 persen keterwakilan politik perempuan, namun nyatanya partisipasi perempuan sebagai anggota parlemen masih sangat kecil, yaitu hanya 17,32 persen. 

Tak cukup dengan itu, basis keterpilihan anggota legislatif perempuan yang duduk di parleman bukan karena faktor kompetensi/kapabilitas mereka dalam memperjuangkan politik keberpihakan terhadap nasib perempuan, melainkan lebih disebabkan oleh jaringan kekerabatan dengan elite politik/petinggi partai.

Data Puskapol UI menyebutkan 36 persen basis keterpilihan anggota legislatif perempuan berlandaskan hubungan kekerabatan dengan elite politik. Dengan kata lain, didapati partisipasi politik perempuan lebih diakibatkan karena mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan sejumlah petinggi partai. 

Rata-rata dari mereka adalah adik, kakak, anak ataupun istri dari penguasa/pejabat politik serta petinggi partai politik yang mencalonkan mereka. Sehingga kenyataan politik ini menegaskan semakin ketergantungan perempuan pada basis kekuasaan laki-laki. Maka mau tak mau, politik keterwakilan perempuan justru melestarikan relasi kuasa yang senjang antara perempuan dan laki-laki.

Hal ini yang kemudian menyebabkan tertutupnya kesetaraan peluang partisipasi politik bagi perempuan. Dampaknya, kebijakan afirmatif yang memperjuangkan nasib perempuan di parlemen masih sangat terbatas. Sehingga keputusan-keputusan politik sangat kecil kemungkinan berpihak pada kepentingan perempuan. 

Selama ini, adanya keterwakilan perempuan hanya semata-mata untuk pemenuhan syarat administratif agar partai dapat meloloskan diri untuk ikut dalam pemilu.

Dalam bahasa lain, politik keterwakilan perempuan terjebak dalam perangkap Polyarchy Electoralism, sebuah mekanisme politik alih-alih demokrasi namun terjebak pada logika elektoralisme dan prosedural. Demokrasi, dengan kata lain, hanyalah prosedur pemilihan dan sirkulasi elit

Konsekuensi logis dari sistem semacam ini, terjadi keterpisahan antara rakyat dari elite-elite yang berebut kuasa melalui mekanisme pemilu. Dengan kondisi yang seperti ini, maka kesetaraan politik dan politik yang representatif lebih tepat dilihat sebagai kesetaraan dan representasi politik yang semu.

Dengan kata lain, sebuah tatanan legal-politik, termasuk yang mendaku dirinya sebagai tatanan yang “demokratik” menjadi legitim karena dukungan dan sokongan kekuatan material – kapital, koersi, dan kemampuan mencari, mengelola, dan menyalurkannya. 

Dari perspektif ini, maka separasi antara elite sebagai pelaku kegiatan politik dan rakyat atau warga sebagai kelompok atau kategori yang memungkinkan seluruh pembicaraan mengenai politik perlu dilanggengkan sebagai bagian untuk memperkuat struktur dominasi yang ada. Di dalam kondisi seperti ini, bahkan apabila perempuan memobilisasi dirinya ke dalam partai, misalnya, bisa jadi tidak ada jaminan bahwa perempuan akan berpartisipasi dalam politik sebagai subjek politik

Dalam pendekatan inilah besar kemungkinan politik emak-emak yang ramai akhir-akhir ini tak juga mengarah untuk menjadikan perempuan sebagai subjek politik, yang aktif menciptakan agenda-agenda politik emansipasi perempuan, melainkan hanya berpotensi menjadikan perempuan semata-mata sebagai “objek mobilisasi” dan komoditas politik demi kepentingan politik elektoral. Dengan jumlah pemilih perempuan yang cukup dominan dan dipandang mampu memengaruhi pilihan politik di lingkungan skala rumah tangga, hal tersebut bukanlah sesuatu yang tak mungkin.