Mahasiswi
1 bulan lalu · 153 view · 3 min baca menit baca · Politik 49161_77258.jpg

Di Balik Sikap Terburu-buru KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan dan mengumumkan pasangan calon (Paslon) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Selasa (21/05/2019) dini hari.

Padahal sebelumnya, pengumuman rekapitulasi perhitungan suara manual ini telah diagendakan akan dilakukan pada Rabu (22/05/2019). Yang lebih mengejutkan publik, yaitu pengumuman tersebut dilaksanakan pada pukul 01.46 dini hari, di mana ini merupakan waktu ketika sebagian besar masyarakat Indonesia telah tertidur lelap.

Dan pada pagi harinya, masyarakat langsung disuguhkan berita yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah Joko Widodo- Ma’ruf Amin. Dengan selisih suara sebanyak 17.957.123 dari pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tercatat pemilih yang mengambil haknya pada pemilu yang dilaksanakan pada 17 April 2019 lalu adalah sebanyak 158.012.506 suara. Dan jumlah suara sah sebanyak 154.257.601 suara. Paslon 01 mendapat 85.607.362 suara atau sebanyak 55,50 persen. Sedangkan paslon 02 hanya mendapat 44,50 persen atau sebanyak 68.650.239 suara. Sehingga selisih suara yang didapat kedua paslon hanya sedikit, yakni 11 persen saja.

Pengumuman ini telah disahkan langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman dengan paslon 01 ditetapkan menang di sebanyak 21 provinsi di Indonesia. Di antaranya, di pulau Sumatra, Jokowi-Amien menang di Provinsi Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Lampung. Sedangkan di pulau Jawa, paslon 01 menang di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah.

Sedangkan di wilayah Indonesia Bagian Timur, capres 01 mendulang suara terbanyak seperti di Provinsi Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.


Dan paslon 02 hanya unggul di 13 provinsi lainnya, yaitu Provinsi Aceh, Riau, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Namun ternyata sikap KPU yang mengumumkan hasil rekapitulasi suara yang dianggap dilakukan tanpa adanya aba-aba ini banyak menimbulkan spekulasi negatif di tengah masyarakat. Banyak yang menganggap KPU tidak bekerja secara terbuka ketika melakukan rekapitulasi suara manual ini.

Bahkan jauh sebelumnya, KPU sendiri telah dituduh secara sengaja memasukkan data yang salah dan keliru ke server. Artinya, data tersebut tidaklah sesuai dengan yang ada pada surat C1 yang asli sehingga lebih menguntungkan paslon 01 Jokowi-Amien. Dan sejak saat itu kinerja KPU telah tercoreng di mata masyarakat.

Namun sikap menentang juga dinyatakan oleh capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Prabowo dan Sandi menyatakan menolak rekapitulasi yang dilakukan KPU karena dianggap bersumber dari kecurangan.

Selain itu, ia juga merasa adanya kejanggalan atas sikap KPU yang mengumumkan hasil rekapitulasi suara ini pada dini hari. Yang ini merupakan suatu hal yang tidak wajar, diam-diam tanpa aba-aba.

Namun, pihak KPU menepis adanya kecurangan dalam kinerja mereka selama ini. Karena pada pengumuman tersebut, saksi dari kedua belah pihak dan dari partai sudah hadir dan melihat prosesnya dari awal hingga akhir agenda tersebut.

Namun, bagaimanapun, Prabowo tetap akan menuntut dan membawa permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan telah menyiapkan segala dokumen dan materi yang akan dibutuhkan dalam gugatan ke MK.


Lalu, apakah sikap KPU ini sudah benar dan sesuai dengan peraturan yang ada? Karena tidak sedikit pula masyarakat yang mengira bahwa KPU telah bermain curang dan hanya menguntungkan salah satu pihak saja, yang dalam artian telah merugikan pihak capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

Apakah ada unsur paksaan dalam pengumuman tersebut? Atau KPU terlalu terburu-buru dalam menyampaikannya, dikarenakan tidak adanya pemberitahuan kepada publik terlebih dahulu?

Namun ternyata, tindakan KPU ini tidak memiliki unsur terburu-buru ataupun adanya keterpaksaan. Karena seperti yang dilansir okezone.com, sehari sebelumnya, Arief Budiman telah menargetkan proses rekapitulasi manual suara pemilu 2019 selesai pada 20 Mei, yakni lebih cepat dari tanggal batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu 22 Mei.

Dan peluang itu ada karena hanya tersisa empat provinsi saja yang belum direkapitulasi. Dan bila sudah rampung, pihaknya mengaku bisa saja mengumumkan hasil rekapitulasi tersebut lebih cepat dari target. Dan terbukti, pada dini hari 21 Mei 2019, KPU telah mengetok palu pengumuman pemenang pilpres 2019 tersebut.

Dan menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 413 tentang Pemilu, disebutkan bahwa “KPU dapat menetapkan hasil pemilu secara nasional paling maksimal 35 hari setelah pemungutan”. Jika pemilu dilaksanakan pada 17 April, maka 35 hari setelahnya adakah batas maksimum rekapitulasi suara, yaitu 22 Mei 2019.

Artikel Terkait