Kebijakan pendidikan gratis mulai digalakkan di berbagai daerah nusantara. Pemerintah daerah mulai menetapkan pendidikan gratis di sekolah-sekolah negeri. Masyarakat menyambut dengan antusias dan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah tersebut. Bagi masyarakat secara umum inilah revolusi positif pendidikan di negeri ini.

Pendidikan gratis berdampak positif dalam cukup banyak bidang seperti ekonomi dan sosial. Pada umumnya orang berpandangan bahwa sekolah dapat menjadi tempat efektif untuk menaikkan jenjang sosial dan memperbaiki kehidupan, khususnya ekonomi.

Namun, pada kenyataannya anak-anak dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah serta yang ada di daerah terpencil sulit mendapat akses pendidikan yang layak. Dengan pendidikan gratis, persoalan tersebut dapat teratasi. Beban ekonomi orang tua kemudian menjadi ringan sehingga mereka dapat fokus untuk biaya pendidikan lanjutan anak. Masa depan anak-anak bangsa semakin cerah.

Dari berbagai nada positif tersebut, adakah yang bertanya bahwa pendidikan gratis memuat kepentingan tersembunyi? Adakah gerak-gerik dari para pelaku kebijakan pendidikan gratis yang patut dicurigai? Lalu kepentingan seperti apakah yang mereka perjuangkan itu?

Piere Bourdieu, seorang filsuf Perancis, menerangkan persoalan struktur sosial dengan teori habitus, kapital, dan arena sosial. Teori Bourdieu ini dapat digunakan untuk membahas persoalan atau kecurigaan tersebut dari segi analisa struktur sosial.

Reproduksi Struktur Sosial

Bourdieu, melihat sekolah secara lain. Ada begitu banyak fenomena yang menyimpang yang ia lihat dari sistem pendidikan atau sekolah. Salah satunya ia mengkritik bahwa sekolah hanya menjadi lembaga reproduksi kesenjangan sosial.[i]

Pendapat ini terbukti dengan kenyataan bahwa mereka yang kaya akan semakin kaya karena anak-anak dari keluarga kaya tersebut senantiasa mendapatkan akses pendidikan yang sangat memadai. Dengan pendidikan gratis keterbatasan masyarakat dalam mengakses pendidikan dapat teratasi. Namun sebagai salah satu sistem pendidikan, sistem pendidikan gratis juga dapat mereproduksi kesenjangan sosial dalam aspek lain selain ekonomi. Kesenjangan apakah itu?

Bagi Bourdieau kepemilikan kapital dan habitus serta strategi penempatan kapital dalam arena sosial akan menentukan keberlakuan bahasa. Habitus merupakan hasil keterampilan yang menjadi tindakan praksis (tidak harus selalu disadari). Dalam persoalan ini, penanaman nilai atau ideologi dalam pendidikan formal yang sifatnya rutin dan wajib, akan tertanam dengan baik serta memengaruhi masa depannya. Apa yang siswa dapatkan di sekolah akan membenuk habitusnya.

Teori kapital sosial dan arena juga bernada sama. Ada empat macam kapital, yakni ekonomi, budaya, simbolik, sosial. Orang yang memiliki kapital-kapital tersebut akan menang/berkuasa dalam arena sosial (bidang kehidupan atau situasi masyarakat tertentu). Dalam persoalan ini, kelompok mayoritas akan dengan mudah menanamkan ideologinya lewat pendidikan gratis. Kelompok mayoritas memiliki kapital-kapital tersebut sehingga mereka menang dalam arena pendidikan.

Struktur sosial seperti itu membuat para siswa menerima begitu saja segala macam pengajaran dan perlakuan dari para tenaga pengajar atau instruksi pemerintah. Sistem ini akhirnya berdimensi integral. Integritas adalah suatu bentuk habitus karena terbentuk dari kebiasaan mengambil keputusan yang baik dengan memperhitungkan kebutuhan publik.[ii] Keputusan yang baik telah dilakukan oleh kelompok mayoritas melalui pemenuhan kebutuhan publik tersebut. Inilah yang melahirkan struktur sosial yang baru.

Penanaman Ideologi Agama

Pendidikan gratis telah mereproduksi struktur sosial. Anak dapat terbebas dari keterhimpitan ekonomi. Namun, akan menjadi anak seperti apa nantinya, itu yang menjadi tanda tanya. Sekolah formal kemudian menjadi formator utama.  Dengan pendidikan gratis, semakin banyak anak bangsa dapat diformat.

Di sinilah persoalannya. Pendidikan gratis di sekolah negeri memiliki kebijakan sesuai dengan apa yang dianut atau menjadi kebiasaan mayoritas. Sudah ada kenyataan yang menunjukkan hal tersebut. Contohnya adalah peraturan menggunakan jilbab di beberapa sekolah negeri. Demi mendapatkan pendidikan gratis, anak Kristiani juga menaati peraturan tersebut.

Tak dapat dipungkiri bahwa agama sebagai wadah sebuah ideologi keilahian memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia, tak terkecuali pendidikan. Islam memiliki gagasan islamisasi pengetahuan. Dalam gagasan tersebut, sistem pendidikan dikonsep dengan menanamkan wawasan Islam.

Islamisasi pengetahuan di sekolah formal ini merupakan upaya memadukan cara-cara sistem pendidikan Islam yang umum dan cara-cara otonomi sistem sekular. Dengan perpaduan ini, pengetahuan Islam akan bisa dijelaskan dalam gaya sekular. Bahkan gagasan ini mengupayakan tenaga pendidik tokoh-tokoh muslim serta tenaga non muslim harus dihentikan.[iii]

Demikian juga dalam pandangan Katolik, pendidikan menjadi media pewartaan iman. Dalam dokumen Konsili Vatikan II berjudul Gravisimum Educationis (Pernyataan tentang Pendidikan Kristen) artikel 3 dikatakan:

“Secara istimewa pendidikan termasuk tugas Gereja, bukan hanya masyarakat pun harus diakui kemampuannya menyelenggarakan pendidikan, melainkan terutama karena Gereja bertugas mewartakan jalan keselamatan pada semua orang, menyalurkan kehidupan Kristus kepada umat beriman, serta tiada hentinya penuh perhatian membantu mereka, supaya mampu meraih kepenuhan kehidupan itu.”[iv]

Memupuk Habitus Persaudaraan

Di balik pendidikan gratis ternyata ada upaya pihak-pihak tertentu yang ingin melaksanakan misi imannya dengan mengesampingkan kebhinekaan serta toleransi. Revolusi pendidikan yang nadanya positif dapat digunakan untuk menyelubungi islamisasi atau kristenisasi serta memupuk radikalisme. Pendidikan gratis harus netral dari semua aspek; bukan hanya ekonomi.

Analisa struktur sosial atas fenomena pendidikan gratis ini dapat menjadi lampu kuning bagi kita akan adanya bahaya laten intoleransi. Mungkin pada saat ini bahaya tersebut belum kasat mata atau luput dari kesadaran publik. Untuk itu, hal yang dapat diupayakan sesegera mungkin adalah sebuah habitus persaudaraan.

Gagasan ini intinya kembali pada teori Bourdieu tentang habitus. Untuk membangun toleransi dalam pendidikan, perlu diciptakan sebuah habitus baru yang bernuansa persaudaraan sejati. Habitus persaudaraan tersebut dapat dimulai dengan tak adanya aturan yang mewajibkan semua anak untuk melaksanakan kewajiban agama tertentu.

Selanjutnya kebebasan tiap siswa dalam menjalankan kewajiban agamanya perlu dihargai dan diwadahi. Kuantitas bukan menjadi alasan untuk bersikap tidak adil. Tindakan menghormati agama lain juga dapat dimulai di sekolah dengan kegiatan halal bi halal bersama pada idul fitri, natalan bersama, paskahan bersama, dan sebagainya, dengan melibatkan seluruh warga sekolah.

Pendidikan bangsa sudah sangat maju dengan kebijakan pendidikan gratis. Cita-cita kesejahteraan bangsa dapat terwujud. Namun, pendidikan bangsa akan menjadi sangat maju serta bermartabat jika kita senantiasa memperhatikan toleransi tanpa diskriminasi dalam semua aspek kehidupan. Inilah cita-cita baru dari pendidikan bangsa yang wajib kita upayakan dan wujudkan.

Catatan Akhir:

[i] Bourdieu, Pierre  Passeron, Jean-Claude (Terj), La reproduction. Elements pour une theorie du sisteme d’enseignement, Minuit, Paris 1970, 22.

[ii] Haryatmoko, Etika Publik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2011, 82.

[iii] Ismail Raji al Faruqi, Islamisasi Pengetahuan, Penerbit Pustaka, Bandung 1984, 25.

[iv] Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI, Dokumen Konsili Vatikan II, Obor, Jakarta 1993, 297.