Researcher
1 tahun lalu · 1304 view · 7 menit baca · Politik 80759.jpg
Foto: www.reuters.com

Di Balik Konflik Rohingya

Akhir-akhir ini di media sosial semakin santer pembicaraan terkait kekerasan yang kembali dialami etnis Rohingya beberapa hari terakhir. Kritik dan caci maki pun disematkan kepada pemerintah Myanmar di bawah Aung San Suu Kyi yang dianggap mensponsori aksi kekerasan.

Tak kalah, caci maki juga terlontar kepada Biksu Wirathu yang dianggap menyemai kebencian terhadap etnis Rohingya yang notebene beragama Islam. Maka spekulasi pandangan diwarnai sentimen mulai bermunculan, yang mengframing bahwa yang terjadi adalah konflik antara etnis Burma yang notabene beragama Buddha dengan etnis Rohingya yang beragama Islam.

Bahkan, beberapa ormas Islam di Indonesia mengutuk aksi kekerasan tersebut sebagai upaya genosida terhadap umat muslim Rohingya. Namun, benarkah bahwa yang terjadi di Myanmar saat ini adalah konflik agama atau pun etnis? Antara umat Budha melawan umat Islam di Myanmar?

Mendudukan Akar Konflik Rohingya

Diskriminasi terhadap etnis Rohingya memang mempunyai sejarah yang panjang di Myanmar. Banyak orang yang berpendapat bahwa kekerasan terhadap etnis Rohingya berasal dari sejarah persaingan antara umat Buddha dengan warga muslim dalam perebutan pengaruh atau dominasi keagamaan di Myanmar.

Hal tersebut dapat dibenarkan dari meluasnya kebencian terhadap etnis Rohingya sejak pemerintahan junta militer Ne Win berkuasa, yang mulai menanamkan ingatan pada warga Myanmar bahwa etnis Rohingya ialah pencuri tanah dan hendak merampas peluang ekonomi warga Buddha sebagai kaum mayoritas dominan di negeri itu. Dan pemerintah junta militer bertahun-tahun memegang peranan penting dalam konstelasi politik Myanmar, bahkan hingga saat ini.

Namun, konflik dan pengusiran etnis Rohingya mulai mencapai puncak pada tahun 2012. Berdasarkan laporan The Guardian[1], konflik dan kekerasan terhadap etnis Rohingnya ini meningkat sejak pembangunan jalur pipa gencar dilakukan. Deutsche Welle[2] menyebutkan, jalur pipa ini membentang dari cadangan Shwe Gas di Teluk Benggala hingga provinsi Yunnan di China.

Jalur pipa ini diperkirakan dibangun sepanjang 770 mil (1.240 kilometer), yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Provinsi Yunnan selatan China. Sedangkan pipa darat sepanjang 2.800 km, yang terbentang dari Kyaukphyu di negara bagian Rakhine ke Ruili di perbatasan China.

China National Petroleum Corporation (CNPC)[3] telah menginvestasikan sekitar dua miliar euro (2,6 miliar dolar AS) ke dalam proyek pipa tersebut selama empat tahun terakhir. Selain China, Daewoo perusahaan migas asal Korea Selatan, yang mengoperasikan ladang, juga memiliki 60% saham.

Dan dua perusahaan energi milik India, Gas Authority of India (GAIL) dan anak perusahaan Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), bersama-sama memiliki 30% saham, dan 10% sisanya dimiliki oleh KoGas yang juga milik Korea Selatan. Perusahaan-perusahaan ini akan bersama-sama menghabiskan sekitar 2 hingga 3 miliar US$ untuk mengembangkan lapangan migas di Teluk Benggala ini.

Pipa gas ini diperkirakan akan mengirim 12 miliar meter kubik gas alam ke China setiap tahunnya. Sedangkan pipa minyak akan diluncurkan secara online akhir tahun ini dan diperkirakan akan membawa 440.000 barel minyak mentah dari Timur Tengah dan Afrika dalam sehari.

Rencananya jalur pipa gas ini akan menjadi alternatif bagi China untuk menghindari dominasi AS di Selat Malaka dan konflik yang tak berkesudahan di Laut China Selatan yang sangat beresiko terhadap stabilitas pasokan energi dan perdagangan China. Dan dikabarkan pula oleh Deutsche Welle bahwa juga direncanakan pembangunan jalur kereta api untuk membuka rute perdagangan melalui pelabuhan Myanmar ke Eropa, Afrika, dan Timur tengah.

Posisi geopolitik Myanmar sangat penting bagi Beijing, dan jalur pipa ini adalah merupakan tonggak sejarah dalam kebijakan "Two Oceans" Beijing. Bahkan Robert. D Kaplan[4] berpendapat bahwa kemampuan China untuk membangun kehadirannya di Samudera Hindia, akan menentukan apakah Beijing bakal menjadi kekuatan ekonomi dan militer global yang disegani, atau tetap sebagai kekuatan regional yang terbatas pada Pasifik.

Kontrol Atas Akses Sumber Daya

Dilaporkan oleh editorial The Guardian[5], bahwa konsorsium perusahaan (China, India, dan Korea Selatan) pemegang proyek jalur pipa diharuskan oleh pemerintah Myanmar bermitra dengan perusahaan lokal agar proyek tersebut dapat berjalan. Kondisi ini telah mendorong elit kapitalis kroni Myanmar (kurang dari 20 keluarga), yang banyak di antaranya membangun kerajaan bisnis mereka di bawah fasilitas negara dari bekas junta militer.

Proyek tersebut diperkirakan bakal memproduksi 500 juta kaki kubik (mcfd) gas per hari selama 30 tahun, memasok 400 mcfd ke China, dan sisanya 100 mcfd ke pabrik-pabrik yang dimiliki oleh elit militer dan bisnis kroni Myanmar. Secara ekonomi, keberadaan jalur pipa tersebut akan meningkatkan ketergantungan Myanmar pada ekspor energi.

Gas alam mulai menjadi komoditi ekspor Myanmar yang paling penting, terhitung sebesar 1,4 miliar US$ pada tahun 2005, atau sekitar 37% dari total pendapatan ekspor Myanmar. (Ekspor terbesar Myanmar, kayu keras, hanya menyumbang 480 juta US$). Saat ini ekspor gas setara dengan 15% dari PDB Myanmar.

Namun, akibat proyek jalur pipa gas ini, perampasan tanah marak dilakukan oleh aparatus pemerintah yang disponsori oleh elite militer tanpa kompensasi, membuat petani kecil terancam kehilangan penghasilan mereka tanpa jaminan pekerjaan yang jelas.

Hal inilah yang kemudian banyak memicu protes dari petani kecil di wilayah yang dilewati proyek pipa tersebut. Salah satu wilayah yang dilalui ialah negara bagian Rakhine, yang terletak di pantai barat Myanmar, tempat di mana etnis Rohingya banyak bermukim.

Sejatinya elite militer Myanmar sendiri telah menguasai hamparan tanah luas dari tangan petani kecil sejak tahun 1990an, tanpa kompensasi, namun dengan ancaman senjata apabila mereka mencoba melawan.

Perebutan lahan ini terus berlanjut dalam beberapa dekade dan semakin berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat serangan tahun 2012, lahan yang dialokasikan untuk proyek besar meningkat 170% antara tahun 2010 dan 2013.

Dan sejak diberlakukan Undang-undang pengaturan tanah pada tahun 2012, yang mendukung akuisisi tanah untuk perusahaan besar, laporan terakhir The Guardian menyebutkan sudah sekitar 1.268.077 hektar wilayah Rohingya yang dirampas untuk pengembangan proyek pipa gas ini. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun 2012 yang baru seluas 7.000 hektar.

Sumber: www.dw.com

Akhirnya, lebih dari 125.000 etnis Rohingya diusir dan dipindahkan secara paksa di pertengahan tahun 2013. Tercatat, sejak pasukan militer memasuki salah satu pedesaan yang diduduki oleh etnis Rohingya telah menghancurkan setidaknya 1.500 bangunan dan menembaki pria tak bersenjata, hingga banyak dari wanita dan anak-anak meninggal.

Departemen Luar Negei AS melansir pendudukan tersebut mengakibatkan sekitar 200 orang meninggal dan lebih dari 140.000 orang mengungsi. Sedangkan PBB memperkirakan bahwa sejak tahun 2012, ada sekitar 160.000 orang Rohingya meninggalkan laut dan mengungsi ke negara-negara tetangga di sekitar Myanmar, kebanyakan meraka mencari suaka ke Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Serta lebih dari 120.000 orang Rohingya masih tinggal di lebih dari 40 kamp penahanan di Myanmar.

Perampasan tanah dan pengusiran oleh elite militer yang marak dilakukan di Myanmar bukan hanya menimpa etnis Rohingya yang beragama muslim. Laporan The Guardian menyebutkan bahwa perampasan tanah dan pengusiran juga dialami oleh petani kecil yang beragama Buddha di beberapa wilayah yang dilalui pembangunan proyek pipa gas tersebut.

Namun, elite militer bersama Arakan National Party (ANP)[6] telah mengembangkan gelombang sentiment anti-muslim ketika masyarakat etnis Rohingya melakukan protes keras dan menolak perampasan tanah yang dilakukan oleh aparat keamanan setempat.

Mereka memompakan sentimen etnis dan keagamaan, yang menyebarkan isu tentang etnis Rohingya sebagai warga asing dan imigran gelap, yang dianggap akan merebut tanah nenek moyang warga Burma, merebut pekerjaan dan menguasai perekonomian serta memberitakan kebohongan tentang upaya etnis Rohingya akan menggulingkan dominasi agama Buddha sebagai agama mayoritas di Myanmar.

Hal ini dilakukan oleh elite militer dan bisnis kroni Myanmar untuk memperoleh dukungan rakyat Burma yang mayoritas beragama Buddha di tengah penolakan keras dari petani Rohingya terhadap pembangunan jalur pipa gas yang berpotensi besar akan merampas tanah mereka tanpa kompensasi dan jaminan pekerjaan.

What is to be done?

Banyak orang yang marah dan mungkin geram ketika melihat berita dan tayangan di media sosial tentang kekerasan yang menimpa etnis Rohingya. Namun, sepatutnya kita tak perlu tersulut untuk mencaci maki dan mengeluarkan ujaran kebencian, apalagi jika caci maki dan ujaran kebencian tersebut berdimensi SARA. Karena permasalahan Rohingya ini tak semata-mata hanya menyangkut problem keagamaan dan etnis.

Banyak pula tuntutan dari masyarakat di dunia maya terhadap pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi atas konflik yang terjadi di Rohingya ini. Pembantaian etnis Rohingya memang sebuah tragedi kemanusiaan yang keji, yang patut diberi perhatian oleh semua pihak. Namun, keputusan dan respons atas konflik tersebut juga tak boleh diputuskan dengan tergesa-gesa, apalagi hanya atas dasar amarah dan kebencian.

Langkah yang lebih bijak, pemerintah Indonesia kembali membawa masalah ini di forum bersama negara-negara ASEAN, karena masalah ini tak hanya menyangkut Indonesia, tak hanya berdampak pada kepentingan nasional Indonesia. Namun, juga menyangkut stabilitas politik dan ekonomi kawasan (ASEAN).

Akan lebih baik jika permasalahan ini tidak berujung pada pemutusan hubungan diplomatik atau pun embargo ekonomi di mana intervensi semacam ini juga melanggar isi Piagam ASEAN. Lebih tepat jika dilakukan kembali upaya penyelidikan independen yang dipimpin ASEAN atas berbagai tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Myanmar. Sehingga masalah ini dapat diselesaikan secara transparan dan proporsional.

Catatan Kaki

[1] Is Rohingya persecution caused by business interests rather than religion?,  The Guardian,  4 January 2017

[2] Myanmar-China pipelines pump up tension, Deutsche Welle, 31 Mei 2013

[3] Myanmar’s Pipeline Politics, The Economist, 23 Maret 2007

[4] Pipeline marks scramble for Myanmar, Financial Times, 31 Januari 2013

[5] The dirty fossil fuel secret behind Burma's democratic fairytale, The Guardian, 26 April 2013

[6] China courts hardline Buddhist party ahead of Myanmar poll, Reuters, 16 Oktober 2016