Saya tidak mengerti, apa otak DPR, Gubernur dan kepala negara menangkap kegelisahan masyarakat hari ini. Anda mungkin barangkali pernah mendengar apa yang terjadi di Desa Wadas.

Adalah sebuah Desa yang terletak di Kab. Purworejo, Jawa Tengah. Itu sudah menggelar aksi masa. Tetapi apa yang terjadi, aspirasi dan tuntutan warga setempat tidak didengar. Justru di abaikan dan di hadapkan kepada pihak kepolisian yang agresif.

Konon cerita, bahwa apa yang di pertahankan mereka adalah penghasilan Batu Andesit, mengapa Batu Andesit? Karena mereka khawatir akan mematikan 27 sumber mata air yang ada. Tanah dan wilayah kekuasaan mereka tergantung sepenuhnya pada sumber-sumber mata air tersebut.

Proyek Batu Andesit menelan Rupiah 2.06 triliun ini sudah di resmikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dengan mengeluarkan ketetapan surat No. 509/41/2018 memutuskan bahwa Desa Wadas adalah lokasi penambangan Batu Bener. 

Penambangan ini akan dilakukan oleh pemerintah. Dengan mengeruk tanah sekitar luas wilayah 145 hektar. Sedangkan 8.64 hektar yang lainnya sedang di jarah menuju ke lokasi tambang. Tentunya proses penambangan tersebut dilakukan dengan cara meledakan batu-batuan, sehingga hasil serpihan-serpihan kecil bisa di bawah angkut ke tempat lokasi penambangan.

Menurut catatan pemerintah, wilayah penambangan ini akan menjamin aliran air untuk 13.549 hektar sawah yang sudah ada. Sedangkan yang lain adalah 1.110 hektar sawah yang baru bisa di cetak. 

Tidak hanya itu saja. Pemerintah juga berjanji bahwa akan menyediakan akses dan fasilitas sumber air baku untuk masyarakat Desa Wadas. Dengan kapasitas tersedia sekitar 1500 it/detik. Namun, belum cukup itu juga, mereka akan menyuplai 6 Mega Watt listrik yang di olah langsung Bendungan Bener sebagai tumbal proyek pembangunan Nasional pemerintah. 

Parahnya lagi, proyek pembangunan Batu Bener, kabarnya akan mengurangi potensi banjir di wilayah Karanganyar, Purwarejo dan Kulonprogo dengan nilai reduksi banjir 8.73 m³. 

Sekitar tiga wilayah kecamatan akan selamat mengarungi hidup tanpa bebal pikiran yang besar. Sedangkan yang lain, tinggal menyusul kabar baru. 

Patut di garut, semua janji pemerintah terasa manis di lidah, indah di dengar. Tetapi kenyataan ingin membual.

Kemarin Desa Wadas menggelar aksi protes. Dengan menolak keras proyek pembangunan Bendungan Bener. Sejumlah aktivis dan masyarakat sipil turut melakukan aksi untuk membatu warga Desa Wadas menolak pembangunan itu. 

Mereka menilai bahwa proyek pembangunan tersebut lebih menguntungkan pihak oligarki di bandingkan manfaat Desa Wadas. Lebih banyak menguntungkan ketimpangan daripada berkahnya. Sementara di sisi lain, pengerahan puluhan personil polisi dan sat-Pol PP menangkap para aktivis dan warga setempat.

Tak terduga, brutalitas kepolisian dan Sat-Pol PP setempat mengakibatkan aktivis di culik dan puluhan warga lainya mengalami luka-luka. Kejadian ini mengingatkan saya pada 2021 lalu di saat Era kepemimpinan Jokowi Seperti yang terjadi di depan kantor Bawaslu kemarin. 897 kaum muslimin yang luka-luka akibat tembakan dan pukulan. 52 orang hilang sampai hari ini. 

10 mati dan 3 di antaranya adalah anak SMP. Itu di bantai 10 personil Brimod, di ulangi lagi dan 6 suhada lainya meninggal. Ada 16 luka tembakan, dan ternyata ada yang di siksa lebih dulu di sebuah tempat. Ada yang melepuh punggungnya, ada goresan di sayap lehernya. Dan bahkan ada yang di tembak dalam jarak dekat, tembus ke mata. Ini benar-benar kejahatan manusia yang sungguh BIADAP. Di perintah oleh kekuasaan, dan terus di ulangi-langi oleh pihak keamanan.

Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di rezim Orde Baru. Sama seperti yang terjadi sekarang. Polanya memang beda. Tetapi distorsi kekerasan dan penyelewengan kekuasaan terus di lakukan secara berulang-ulang. Tahun 1989, terbukti ketika Rezim kepemimpinan Orba, Soeharto membangun bendungan Waduk Kedungombo di Boyolali. Bendungan ini meneggelamkan 37 Desa, serta 7 Kecamatan yang lain di 3 Kabupaten.

Sedangkan hampir 6000 pihak keluarga, harus all out dari tempat pembangunan tersebut. Sebagian ada yang memprotes dan sebagian lainya ada yang di bantu oleh aktivis dan masyarakat sipil. Sementara pengerahan personil militer dan polisi tetap di turunkan ke lapangan untuk memadamkan suasana kekisruhan itu. Akhirnya, penyiksaan dan penangkapan pun terjadi.

Setelah angin itu berlalu, keinginan kuat pemerintah pada sektor pembangunan dan pemberdayaan kembali tak bisa di atur-atur dan di bendung oleh siapapun. Sekalipun Rakyatnya Sendiri yang terkubur. Tetapi tetap saja ia akan jadi tumbal kekerasan dan pemaksaan pada kekuasaan. 

Saya lihat, tidak ada sejarah yang bisa berlalu adil, selain daripada kisah yang terus berulang-ulang. Proyek Pembangunan Waduk Kedungombo di Boyolali itu terlihat di bangun secara mendadak dengan produk pembangunan huru hara. 

Tidak ada asosiasi dan perencanaan secara khusus pada warga setempat. Tidak ada perkenalan awal di lingkungan masyarakat setempat. Dan tidak kesepakatan umum untuk menghasilkan pembangunan agrikultural ke dalam aquakultural, dari kebiasaan tahap proses penanaman hingga sampai pada sumber-sumber penyerapan air pada saat itu. 

Yang ada, justru pada proyek pembangunan pemerintah pada sektor itu adalah di bangun secara tergesa-gesa tanpa suatu perencanaan dan pengamatan khusus dalam suatu pembangunan. Akhirnya apa yang terjadi? Yakni menuai peristiwa yang terus berulang-ulang. 

Demikian pun yang terjadi di Ibu Kota Negara (IKN). Imajinasi yang di proyeksikan dengan cara tergesa-gesa. Itu akan mengakibatkan hasil juga yang tergesa-gesa pula. Tidak sesuai preventif yang ditetapkan dan dibutuhkan oleh warga/rakyat setempat.