Baru-baru ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan inovasi baru dalam upaya membangun desa ideal dalam konteks negara Pancasila. Program itu adalah program “Desa Surga”.

Dikatakan “desa ideal” karena konsepsi yang dibangun tidak hanya mementingkan aspek pelibatan teknologi dalam upaya mempermudah kehidupan masyarakat desa, tetapi konsep ini juga menekankan pentingnya penanaman karakter dan tradisi luhur bangsa yang tidak boleh dihapus oleh peran teknologi.

Ragam cara pun dilakukan oleh kementerian dalam menyosialisasikan program Desa Surga ini, baik melibatkan intelektual kampus, dengan harapan sarjana yang diluluskan mampu menjadi pioner dalam pembangunan desa, ataupun melibatkan para aparatur desa guna memuluskan terwujudnya Desa Surga ini.

Bahkan keseriusan untuk membangun program ini juga dilakukan dengan cara turun langsung menyentuh hati para aparatur desa demi tercapainya konsep Desa Surga. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya program pemberitaan yang meliputi seputar aksi membangun Desa Surga yang dilakukan oleh Menteri Desa PDTT.

Konsep Dasar Desa Surga

Beberapa uraian yang mulai masif disebarkan dalam beragam sumber berita, baik berita yang bersumber dari media milik internal Kemendes PDTT ataupun media di luar kementerian, menyebutkan jika terminologi sederhana Desa Surga ialah desa yang harmoni, mencintai kebudayaan, menghormati perbedaan, dengan tanpa meninggalkan sentuhan teknologi sebagai sarana berinteraksi.

Desa surga adalah sebuah desa yang mampu memenuhi kebutuhan manusia dalam melaksanakan tata kehidupan sosialnya, desa yang menempatkan teknologi sebatas sarana untuk semakin mengharmoniskan budaya gotong-royong masyarakat Indonesia. 

Sederhananya, Desa Surga adalah ruang hidup dimana manusia ditempatkan sebagai subyek untuk berpartisipasi, merasakan manisnya hasil pembangunan, dan menikmati humansime kehidupan antar masyarakat (Kemendes PDTT, 2019).

Desa Surga bukan saja menempatkan warga desa sebagai penonton setia dalam program pembangunan desanya, tetapi juga menjadi aktor penting dalam proses pembangunan desa. Desa Surga memberikan kesempatan begitu luas terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan menikmati manisnya buah pembangunan.

Masyarakat desa terlibat penuh dalam penyediaan layanan kesehatan, pembangunan ekonomi masyarakat, pengembangan infrastruktur desa, dan yang paling penting ialah adanya upaya dalam mewujudkan kehidupan antar masyarakat desa yang harmonis, rukun, dan cinta terhadap produk kebudayaan. Dengan begitu, konsep Desa Surga ini menjadi poros utama dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkarakter Pancasila.                          

Optimalnya Serapan Dana Desa?

Sejak awal periode kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah menggariskan kebijakan negara yang berfokus pada pembangunan desa. Dengan kata lain, arah pembangunan negara haruslah dimulai dari desa. Desa yang maju merupakan cerminan majunya tatanan bernegara.

Meskipun UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa bukanlah produk hukum yang lahir di era kepemimpinan Presiden Jokowi, tetapi amanah yang digariskan oleh UU ini kemudian dijalankan secara optimal justru di masa-masa awal periode kepemimpinannya. Banyak instrumen hukum dan kebijakan yang diselenggarakan, termasuk instrumen kebijakan yang melancarkan “modal utama” pembangunan desa yang lazim dikenal dengan istilah “dana desa”.

Dalam beberapa kesempatan, Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa program Desa Surga ini dimaksudkan untuk memaksimalkan keterserapan dan alokasi dana desa yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat desa, agar kebutuhan dasarnya dapat dipenuhi dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar inilah yang menjadi pondasi awal dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Minimal, masyarakat desa sudah bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa harus bergantung pada manusia lainnya.

Desa tanpa Korupsi?

Kita perlu menyambut baik penerapan program dan/atau kebijakan Desa Surga yang mulai digalakkan oleh pemerintah ini, meskipun program ini sepertinya hanya berkutat pada pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang lahiriah saja, dan belum sepenuhnya menyentuh aspek ruhaniyah dalam membentuk karakter masyarakat surga di desa.

Tetapi kita juga tetap dituntut untuk selalu bergerak massif dalam memberikan kontrol sosial dalam setiap pembangunan desa, termasuk pada program Desa Surga ini. Sebab program ini menitikberatkan kepada pembangunan di bidang fisik yang memungkinkan adanya kendala dalam proses pelaksanaannya, termasuk kendala yang disebabkan oleh korupsi.

Sebagai pemegang tertinggi kedaulatan di tingkat desa, masyarakat berhak ikut aktif dalam upaya mencegah bocornya anggaran pembangunan desa dalam program ini. 

Di samping itu, amanat Pasal 41 ayat (2) huruf e UU Tipikor juga secara gamblang menugaskan masyarakat untuk ikut serta dalam mencegah dan melaporkan tindakan koruptif. UU ini juga memberikan jaminan dan perlindungan hukum masyarakat desa atas upayanya dalam mengungkap berbagai bentuk korupsi di tingkat desa.

Pada akhirnya, gagasan Desa Surga ini tidak bisa lepas dari tahapan-tahapan pembenahan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa yang tidak hanya pada tataran fisiknya saja, tetapi juga merambah kepada upaya menjadikan karakter masyarakat desa sebagai masyarakat surgawi, yakni suatu tatanan masyarakat antikorupsi.