Menanggapi aksi-aksi mahasiswa dan elemen masyarakat, Presiden Jokowi mengundang perwakilan mahasiswa untuk berdialog di Istana. Undangan ini ditolak. Banyak pihak yang menyayangkan, bahkan mengkritik mahasiwa karena penolakan ini. 

Tapi apakah dialog itu adalah jawaban atas demonstrasi? Apakah dialog itu alternatif biner dari demonstrasi?

Jika kita memahami demonstrasi dari perspektif perubahan sosial, demonstrasi itu adalah satu bentuk voice. (Setuju, ada demonstrasi yang tidak murni, ada yang dibayar, ada yang merupakan hasil setting; izinkan di tulisan ini saya tidak membahas itu dulu). 

Albert Hirschman dalam Exit, Voice and Loyalty (1970) menulis, jika konsumen merasa barang/jasa yang ia konsumsi menurun kualitasnya, ia memiliki tiga pilihan. Pertama, terus loyal dan menerima kualitas yang menurun (loyalty). Kedua, pindah ke produk lain (exit). Ketiga, menyuarakan keluhannya dengan harapan terjadi perbaikan (voice). 

Dalam konteks hubungan pemerintah-rakyat, opsi exit tidak terlalu banyak. Dalam bentuk ekstrem, ekspresi exit bisa berupa gelombang migrasi. Alternatifnya, sebagian bisa mengekspresikan exit dengan cara memindahkan modal ke luar negeri. Maka pilihannya adalah loyal, atau bersuara.

Ada banyak cara dan saluran untuk bersuara. Tapi ingat bahwa banyaknya cara atau saluran tidak selalu berarti efektif. Contohnya, penyelesaian kasus Trisakti-Semanggi. 

Berbagai advokasi dan tuntutan sudah dilakukan. Aksi Kamisan sudah sekian tahun dilakukan. Tapi sekian pemerintahan dan parlemen berlalu, tidak ada upaya serius. Bahkan mantan Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, yang dulu menjabat saat tragedi Trisakti dan Semanggi, kembali ke lingkaran kekuasaan.

Dalam dua kasus spesifik Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjadi fokus utama gelombang demonstrasi beberapa waktu ini, setahu saya, banyak rekan yang bergiat di isu-isu tersebut sudah memberikan masukan sejak lama. Baik yang terkait semangat dan filosofi kedua produk hukum, maupun pasal-pasal spesifik. 

Ketika produk yang keluar adalah yang tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi, atau yang isinya penuh dengan semangat pemidanaan, artinya, voice yang dilakukan lewat dialog, advokasi selama ini, tidak efektif, atau tidak didengar.

Menjadi aneh jika beban keharusan berdialog diletakkan pada mahasiswa. Kita bisa bertanya, apa yang diharapkan dalam dialog? Jika pemerintah ingin mendengar langsung tuntutan demonstran, toh isi tujuh tuntutan sudah tersedia di mana-mana,.

Apakah pemerintah ingin mendengar masukan mahasiswa terhadap UU KPK dan RKUHP? Jika itu yang dicari, mengapa harus menunggu dialog dengan mahasiswa? Sebaiknya lihat saja arsip catatan dan masukan yang sudah diberikan selama ini. Itu kalau ada. Kalau tidak ada, lantas apa yang menjamin bahwa masukan dalam dialog ini akan dicatat dan dipertimbangkan?

(Sebagai perbandingan, Greta Thunberg datang ke Sidang PBB tidak untuk berdialog dan membawa gagasan baru terkait perubahan iklim. Ia datang hanya untuk mengatakan sudah banyak kajian ilmiah terkait perubahan iklim. Silakan baca dan merujuk ke kajian-kajian itu. Dengan cara ini, Thunberg mengembalikan fokus diskusi kembali ke sains, bukan ke dirinya.

Sebelum mengatakan bahwa mahasiswa tidak punya iktikad baik dengan menolak dialog, kita juga berhak untuk bertanya, apakah pemerintah punya iktikad baik? 

Satu ujian adalah menagih tindak lanjut dari pertemuan pemerintah dengan peserta aksi Kamisan menjelang pemilu lalu. Kita bisa memulai dengan mengajukan pertanyaan pendahuluan: mengapa pemerintah butuh sekian tahun untuk menerima aksi Kamisan, dan itu dilakukan menjelang pemilu lalu?

Strategi mengajak demonstran berdialog sebenarnya bukan barang baru. Tahun 1998, saat makin terdesak, Presiden Soeharto melalui Panglima ABRI mengundang mahasiswa berdialog. Tujuannya jelas, pemeritah ingin memberikan kesan membuka diri dan mengakomodiasi tuntutan, Di saat yang sama, dialog memungkinkan pemerintah mengambil alih narasi sekaligus memecah gerakan mahasiwa. 

Satu cara untuk mengalihkan fokus dari sebuah protes adalah dengan bertanya, "apa solusi?" Dengan bertanya solusi, maka pihak yang diprotes menggeser beban masalah ke yang memprotes. Padahal, hakikat dari protes adalah memberi tahu bahwa pemerintah dan wakil rakyat tidak bekerja dengan benar, dan menuntut mereka melakukan pekerjaannya.

(Untungnya waktu itu banyak dosen yang mau pasang badan, "Kalian fokus saja demonstrasi; kalau mencari solusi krisis ekonomi, itu urusan kami!")

Tahun 1960-an, Presiden Soekarno juga mengundang beberapa mahasiswa ke istana. Undangan itu justru digunakan untuk mengejek aktivis mahasiwsa. Ini digambarkan di film Gie, ketika Sukarno berkomentar, "Jas kamu kebesaran" pada Soe Hok Gie.

Pemerintah dan DPR tidak perlu membuang energi berusaha mengundang perwakilan mahasiwa untuk berdialog. Jika tujuan dialog adalah untuk memperbaiki UU KPK (yang sudah disepakati tapi belum diundangkan) dan RKUHP (yang masih ditunda), yang harus diundang adalah para ahli hukum, pegiat antikorupsi, kesehatan reproduksi, dan isu-isu lainnya yang akan terpengaruh dengan adanya RKUHP.

Bagaimana dengan demonstrasi mahasiswa? Intinya, saat kita meminta standar yang tinggi dari demonstran, standar yang lebih tinggi harus kita minta kepada pemerintah dan wakil rakyat. Bukan sebaliknya.