Beberapa hari ini, mata kita dipertontonkan oleh demonstrasi di berbagai daerah. Demonstrasi, bentuk protes dengan cara turun jalan, menolak disahkannya Omnibus Law oleh DPR diikuti dengan kekerasan. Sebuah protes yang berubah wujud menjadi kekerasan. Akibat demonstrasi itu, kerugian berupa material dan nonmaterial jumlahnya tak terhitung.

Daerah-daerah korban kekerasan yang pasti mengalami kerugian atas nama demonstrasi itu setidaknya: Semarang, Bandung, Banten, Surabaya, Makassar, Bekasi, Jakarta, Yogyakarta, Malang. Di sembilan daerah ini, tak sedikit anggota polisi dan demonstran terluka akibat kedua pihak berkonfrontasi, gedung pemerintahan serta fasilitas umum lainnya hancur (Kompas.com).

Demonstrasi dan kekerasan sebenarnya biasa kita tonton. Di negeri ini, sejarah menunjukkan demonstrasi dan kekerasan bergerak sering berseiring. Dari seringnya, kiranya tidak disebut demonstrasi bila tidak dibarengi kekerasan, tapi kumpul-kumpul. Namanya kumpul-kumpul, aspirasi, kritik, dan protes pada penyelenggara pemerintahan kurang memiliki efek getar. 

Sementara, penggunaan kekerasan pada saat konfrontasi dalam suatu peristiwa (demonstrasi), sering terjadi karena kekerasan dianggap paling cepat mengubah suatu kondisi (Rieke Diah Pitaloka, 2010). Tritura 1966 dan gerakan Reformasi tahun 1998, dua contoh peristiwa yang kurang lebih pas menggambarkan tesis ini. 

Dua peristiwa demonstrasi ini, kekerasan mempunyai nilai high pressure dalam mendorong tujuan demonstrasi tercapai. Dampaknya, demonstrasi sukses menumbangkan kedua orde yang sedang berkuasa. Demonstrasi tahun 1966 menjadi pertanda berakhirnya Orde Lama, sedangkan Demonstrasi 1998 adalah tahun terakhir Orde Baru berkuasa. 

Sejarah Bermulanya Demonstrasi

Praktik demonstrasi pertama kali terjadi di Romawi pada 73 - 71 sebelum Masehi (SM). Di Wikipedia, peristiwa ini ditulis sebagai pemberontakan para budak kepada kelompok-kelompok yang mempekerjakannya secara bebas. Di hadapan kelompok aristokrat pemilik budak, Spartakus, memimpin para budak berjuang demi kebebasan mereka.

Sebuah demonstrasi yang bertujuan agar para budak bebas dan melarikan diri ke atas Pegunungan Alpen, pada kenyataannya mereka lebih mengutamakan menjarah Italia, dan wilayah sekitar (Wikipedia). Ini membuktikan bahwa sejak semula, demonstrasi dilakukan dengan aksi-aksi kekerasan. Bahkan, sejak dari pertama demonstrasi sudah mengalami disorientasi.

Bila hari ini kita ikut menyaksikan peragaan kekerasan dalam sebuah demonstrasi, tidak bisa dipungkiri, semua itu merupakan genetika demonstrasi dari yang disebut sebagai pemberontakan budak melawan Republik Romawi yang diwarnai dengan penjarahan. Jadi, demonstrasi lahir bersama kekerasan adalah kenyataan sejarah.

Demonstrasi dan Kekerasan Dalam Penolakan Omnibus Law

Demonstrasi atau dikenal pula sebagai unjuk rasa, merupakan salah satu cara dari sekian cara menyampaikan pendapat di muka umum. Di negara-negara demokratis, menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh konstitusi. Negara kita, misalnya, telah mengaturnya dalam Pasal 28 UUD 1945, kemudian diperjelas dalam UU No 9 Tahun 1998.

Demonstrasi, sebagaimana dalam Pasal 1 huruf (3) UU No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. 

Menyampaikan pendapat dengan cara demonstrasi baik oleh buruh, mahasiswa, dan bahkan diikuti siswa adalah hak konstitusional. Negara harus mempersilahkan ruang publik itu dipergunakan oleh mereka meski yang disampaikannya berbeda secara diametral dengan penyelenggara negara, seperti, penolakan terhadap Omnibus Law. 

Persoalannya, perbedaan pandangan yang signifikan mengenai Omnibus Law antara dilanjutkan (oleh penyelenggara negara yang sudah disahkan DPR) dan dihentikan (melalui protes publik yang diwakili buruh, mahasiswa, dan siswa) membuat keduanya saling berhadap-hadapan (vis a vis). Perbedaan ini —meski tujuannya sama untuk rakyat— menimbulkan kekerasan.

Kekerasan, digambarkan Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler —dalam sebuah buku, Banalitas Kekerasan— merupakan perilaku, baik yang bersifat terbuka, menyerang, ataupun bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan terhadap orang lain. 

Dalam buku yang sama, Poerwandari  mendefinisikan bahwa kekerasan adalah semua bentuk tindakan, intensional dan ataupun karena pembiaran dan kemasabodohan, yang menyebabkankan manusia (lain) mengalami luka, sakit, penghancuran, bukan cuma dalam artian fisik.

Dari pengertian ini, adakah pengalaman demonstrasi mengenai Omnibus Law yang tidak dibarengi dengan kekerasan? Jawabannya tidak ada. Atau, kalaupun ada, sulit rasanya ditemukan. Rata-rata media massa memberitakan demonstrasi ini dengan aksi ricuh yang diwarnai dengan hujatan, pelemparan batu, bentrok, pembakaran, dan perusakan.

Mencermati fakta-fakta kekerasan yang terjadi pada setiap gelaran demonstrasi, kiranya tidak berlebihan jika penulis menyebutnya sebagai banalitas kekerasan. Kekerasan yang dilakukan dengan perasaan wajar baik oleh demonstran dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum atau oleh pihak keamanan yang karena (sifatnya) mempertahankan diri. 

Bananalitas kekerasan —sebagaimana Hannah Arendt memaknai Banalitas Kejahatan (banality of evil) sebagai kejahatan yang dianggap biasa oleh pelaku yang dangkal dalam berfikir dan menilai— sebuah kekerasan yang dilakukan karena pelaku merasa wajar melakukannya.

Haryatmoko, dalam kata pengantar buku Banalitas Kekerasan, menjelaskan faktor pelaku banalitas kekerasan. Pertama, kehilangan nalar kritis. Ketidakmampuan menilai secara kritis mengakibatkan manusia tidak lagi bisa menguji (apakah itu) doktrin, ajaran, atau informasi dari luar dirinya. Yang indah dan buruk, yang baik dan jahat, yang benar dan salah tidak mampu lagi dibedakan. 

Kedua, nurani yang menyimpang. Hannah Arendt menyebut mereka "individu massa" yang tidak punya kepribadian lagi, mudah diprovokasi, diadudomba, dimobilisasi untuk melakukan kerusuhan, kekerasan, atau pembunuhan. Dengan demikian, bukan hanya orang bodoh, orang-orang pintar juga melakukan kekerasan. 

Banyaknya informasi yang menyesatkan tentang Omnibus Law seperti masifnya sebaran hoaks di media sosial menjadi pemantik demonstran marah. Apalagi saat aksi demonstrasi berlangsung, di lapangan, provokasi tentu menjadi demikian sulitnya dihindari. Sementara, kata Hannah Arendt, kekerasan timbul akibat kerentanan terhadap provokasi.