Akademisi
2 bulan lalu · 228 view · 5 min baca · Politik 69542_15124.jpg

Demokrat, Onak dan Duri dalam Koalisi

Keberadaan Demokrat di dalam koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandi selalu menjadi topik hangat sejak awal bergabung hingga akhir meminta untuk bubar dari koalisi. Bukan soal prestasi, tetapi soal kontroversinya yang kadang-kadang menyayat hati publik. 

Kehadirannya tidak murni mulus, tetapi penuh dengan syarat dan pertimbangan. Usul demi usul telah ditawarkannya, mulai dari menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Cawapres hingga keberatan soal Cawapres Sandi Salahuddin Uno yang dianggap elektabilitasnya kecil.

Kini, di tengah sengketa pemilu yang masih belum usai, wacana itu kembali diungkit, bahwa faktor utama kekalahan Prabowo-Sandi salah satunya adalah tidak mendengarkan arahan Susilo Bambang Yudoyono yang telah memenangkan Pilpres dua kali secara berturut-turut. 

So, apakah SBY tidak paham kalau yang dilawan adalah petahana dengan segala alat negara yang ia miliki? Bukankah sengketa kecurangan yang sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan bagian integral dari kekalahan Prabowo-Sandi berdasarkan pada rekapitulasi KPU?

Jika kemenangan SBY dua kali menjadi referensi, lantas kenapa AHY kalah telak di Pilkada DKI? Alasan ini juga tidak bisa dibenarkan karena fakta sejarah SBY pernah kalah, belum lagi lawan politiknya pada 2004 dan 2009 tidak sepadan dengan had to had antara Prabowo dan Jokowi di tahun 2014 dan 2019 seperti sekarang ini. 

Apabila strategi SBY diandalkan, maka bukan figur Sandi atau siapa pun yang diperdebatkan, tetapi ide dan gagasan politik yang harus disusun rapi agar Prabowo-Sandi menang. Tetapi kenyataannya bukan strategi yang ditawarkan, justru jurus mabuk berupa kritikan serta hinaan.

Buktinya banyak, semacam cuitan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief soal jendral kardus misalnya, juga Andi Arief berulah dengan menuding Koalisi Adil-Makmur terdapat Faksi Umat. Akibat semua itu, membuat pihak lawan menyerang Paslon 02 Prabowo- Sandi. 


Tidak sampai di situ, Andi Arief juga kembali mengeluarkan statement bahwa di dalam koalisi Adil-Makmur terdapat setan-setan gundul. Belum lagi fakta-fakta di berbagai daerah terdapat sejumlah DPD Demokrat yang mendukung Jokowi-Ma’ruf, hingga surat terbuka yang dilayangkan SBY yang tidak setuju dengan cara kampanye Akbar Prabowo-Sandi yang terkesesan tidak nasionalis, bhinneka tunggal ika. Bahkan menjustifikasi Prabowo Subianto berpotensi menjadi pemimpin yang rapuh dan tak bersyarat menjadi pemimpin bangsa.

Baru-baru ini, SBY di tengah duka atas meninggal istrinya Ani Yudhoyono sempat-sempat menyesali ucapan belasungkawa Prawowo yang dianggapnya politis, padahal itu adalah ketulusan nurani Prabowo yang betul-betul duka atas meninggalnya ibu Ani. Segala hal didramatisasi semata-mata dukanyalah yang harus mendapat perhatian publik, padahal ucapannya itu juga adalah bernilai politis. 

Semua ini adalah fakta. Begitu tidak baiknya Prabowo di mata SBY, yang baik pun tetap dianggap buruk.

Banyak yang berdalih termasuk a,nggota Partai Demokrat dan pengikutnya, bahwa kesatuan TNI memiliki jiwa dan rasa emosional yang kental dan sulit untuk saling mengkhianati satu sama lain. Pada konteks ini, bisa iya dan bisa tidak. 

Tetapi, publik tidak bisa diobral, seolah-olah sesama jendral TNI itu satu jiwa dan satu hati, padahal kenyataanya mereka juga memiliki ambisi dan jalan yang berbeda. 

Buktinya, di tahun 2014, SBY tidak mendukung Prabowo padahal Hatta Rajasa adalah cawapres Prabowo yang merupakan besannya sendiri. Tidak cukup alasan bahwa semua dalih itu benar karena politik tujuan utamanya adalah kekuasaan. Saudara sekandung pun bisa jadi lawan jika kepentingannya tidak terakomodasi.

Kasus di 2019 pun juga begitu. Keinginan awalnya bukan merapat ke Prabowo, tetapi lebih dahulu merapat ke Jokowi dengan segala pujian atas prestasi Jokowi. Tapi Jokowi begitu cermat untuk hal ini, mungkin karena ia paham bahwa ada misi SBY yang sengaja mengangkat putra mahkotanya. 

Oleh karena Jokowi menghempaskan AHY dari Cawapres, maka dengan merasa terpaksa melebur bersama Prabowo-Sandi karena tuntutan undang-undang yang mengharuskan semua partai politik wajib masuk dalam koalisi salah satu paslon Presiden. 

Baca Juga: Manuver AHY

Niatnya ingin berada di tengah tanpa mendukung kubu mana pun. Tetapi apalah daya, Demokrat juga takut tidak bisa mengikuti kontestasi pemilu di tahun 2024, walaupun kenyataannya nanti menjadi cacing dalam tanaman atau memasang strategi dua kaki dengan memangsa kiri-kanan depan-belakang.

Wajarkah Demokrat dikatakan sebagai onak dan duri dalam Koalisi Prabowo-Sandi? Untuk menjawab ini, biarlah rakayat yang menilai. 

Tetapi yang pasti bahwa di tengah kisruh sengketa pemilu saat ini, seyogianya Partai Demokrat harus sama-sama mendampingi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi dalam mempersiapkan segala barang bukti, bukan justru berselingkuh dengan kubu Jokowi-Ma’ruf apalagi mengusulkan Koalisi bubar. 

Secara moral, Partai Demokrat memang kurang etis menyatakan bubar sebelum ada keputusan resmi Pemilu. Justru sedang menyulutkan api untuk membakar dirinya sendiri.

Mengatur ritme seolah-olah menjadi raja yang kemudian memposisikan diri sebagai pengatur Koalisi Adil-Makmur, apa tujuannya? Tujuannya agar publik memahami Demokrat-lah jalan kedamaian bagi terbelahnya rakyat Indonesia saat ini. Itulah alasannya kenapa AHY dimunculkan ke permukaan untuk membangun silaturahmi kepada Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.

Terlepas dari tujuannya untuk mencuci tangan ke dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf atau tidak, hanya SBY dan Demokrat-lah yang tahu. Walau demikian, publik juga berhak untuk menginterpretasi semua motif di balik perselingkuhan itu. 

Mungkin saja targetnya adalah kursi menteri atau mencoba mencairkan suasana politik antara perselisihan SBY dan Megawati yang sejak lama tidak pernah ketemu, tatapi bisa saja Demokrat sedang membangun kemesraan dengan PDIP dengan sebuah harapan AHY dan Puan Maharani bisa dipaketkan pada Pilpres di tahun 2024 mendatang. Ini bukanlah hal yang tidak mungkin karena politik bisa cair kapan saja asal memenuhi khasrat kekuasaan.

Bila hasrat AHY untuk menjadi Capres di tahun 2024 merupakan yang sedang ditargetkan, maka cukupkah modal Partai Demokrat 7,77 persen suara yang akan membuat PDIP pemenang pemilu harus tunduk dan mengalah? 


Menurut hemat penulis, tidak mungkin terjadi. Karena, Megawati juga tidak ingin merugikan putri semata wayangnya Puan Maharani. Apalagi mengkhianati kader-kader terbaiknya seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Tri Rismaharini Walikota Solo, dan yang lainnya yang sudah teruji prestasinya.

Bila MK memenangkan Jokowi-Ma’ruf, mungkinkah Demokrat akan diterima oleh Koalisi Jokowi-Ma’ruf? Semoga saja Jokowi tidak salah membesarkan anak singa di dalam rumahnya. Sebaliknya, tidak ada jalan pulang bagi Demokrat bila Prabowo-Sandi menjadi pemenang Pemilu. Ya, hati yang tergores butuh waktu lama untuk menyembuhkannya.

Hal ini akan menarik bila dianalisis berdasrakan kemungkinan yang ada. Demokrat akan selamat bila strategi politik jalan tengah seperti ini dianggap publik sebagai hal yang positif. 

Sebaliknya, akan menjadi musibah besar bila publik menilai langkah Demokrat sebagai Partai kutu loncat atau partai benalu, karena bisa menjadi yatim piatu dalam menyiapkan putra mahkotanya di kontestasi Pilpres 2024. Ini sangat mungkin terjadi ketika semua partai koalisi menentang kehadiranya saat ini.

Artikel Terkait