Permasalahan apik dan sumut dalam partai politik (Parpol) ini. Semakin hari suasana—pun semakin panas. Lagi-lagi demokrat di ancam dan ditabukan “kudeta AHY”. Atau paling kemelut “mundur Agus Harimurti Yudyohono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dan harus digantikan oleh Moeldoko”.

Pertikaian politik dan perseteruan tubuh internal partai ini. Tentu membuat Dewan Majelis Petinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudyohono (SBY), tidak bisa mengelak, dan menerimanya dengan baik.

Karena ia menilai Konferensi Luar Biasa (KLB) Moeldoko, yang digelar di Deli serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) itu, tidak bersandar pada supremasi hukum dan ketentuan UU yang berlaku.

Dan ia menganggap KLB yang dirayakan itu beserta seluruh simpatisan, dan sejumlah mantan kader Partai Demokrat itu abal-abalan. Tidak sesuai dengan UU AD/ART, inkonstitusional, ilegal, serta melanggar kebijakan hukum, dan lembaga konstitusi internal partai politik (Parpol).

Dalam Konferensi Luar Biasa (KLB) itu. Mantan Presiden RI, kembali menyerukan lagi! Moeldoko sudah bersekongkol dengan sejumlah mantan kader partai demokrat, yang sudah dipecat oleh Dewan Pimpinan Partai (DPP).

Temasuk tujuh mantan anggota Demokrat, yakni Marzuki Ali, mantan Sekjend Demokrat, Zoni Alen Marbun selalu Anggota DPR RI Demokrat, dan serta anggota-anggota yang lainya.

Kenapa para mantan-mantan anggota ini di pecat oleh DPP–Demokrat?

Karena mereka menilai, partai Demokrat sudah menjadi partai keluarga, partai yang hanya ngopi-ngopi, partai yang ngumpul-ngumpul saja, tidak ada pelaksanaan yang otentik.

Namun, apa jawaban Zhoni Allen Marbun, selaku mantan kader Partai Demokrat itu?

“AHY sudah di puncak gunung, namun tidak pernah mendaki-ndaki. Dan demi Tuhan SBY tidak pernah berdarah-darah dalam Partai Demokrat ini ”.

Sebenarnya menarik, kalau kita merangkum, dan menganalisa masalah ini. Dengan persoalan mantan kader, dan konflik internal partai politik—pun mengusik pikiran publik, lebih komplex memahami, dan mendalaminya lebih jauh. Tentu bagi kita, yang bukan dari golongan, dan kader partai politik. Tahu, bagaimana negara menyikapi soal semacam ini.

Paling tidak! Ada ‘lah supremasi hukum dari Mentri Koordinasi, politik, dan hukum (Menko Polhukam), serta lembaga Independen Negara (MK) yang bisa melindungi soal demikian.

Karena SBY, yakin bahwa kasus “Gerakan Pengambilan Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat”(GPKPD) ini, bukan sebagai soal semu, dan taktik politik saja. Melainkan wujud ke—tidaketisan, dan ke—tidakmoralan dalam lembaga konstitusional partai. Dan negara itu, tahu hal-hal ketidakadaban seperti ini. Selain, mengacu pada sumber hukum yang kuat. Juga ikut menyegerakan masalah ini selesai.

Selain daripada itu, negara juga tidak boleh intervensi, atau—ikut campur tangan dalam pengambilalihan jabatan partai. Dengan maksud melindungi KLB Moeldoko sebagai supremasi hukum yang sah. Tidak boleh!

Karena ini jelas, KLB yang di epik oleh Moeldoko dengan sejumlah mantan kader anggota demokrat itu telah meretakkan pilar, dan nilai partai politik demokrat. Sebab selama proses konferensi, tidak ada satupun anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang, (DPC), serta tidak ada pula persetujuan, dan pengesahan dari “Dewan Petinggi Partai”.

Karena, yang saya tahu. Setiap pengesahan lembaga, dan organisasi kepemimpinan partai itu sendiri. Harus memiliki konstitusional hukum, dan AD/ART masing-masing. Sama dengan kepengurusan partai-partai lainya. Tidak ada yang jauh berbeda.

Tetapi apa yang disantek oleh KLB Moeldoko itu?

Jelas-jelas sudah, menggusur, melanggar hukum, etika berorganisasi, dan keretakan demokrat. Sebab selama pelaksanaan, dan Konferensi itu tidak di prakarsai satupun ketentuan dalam konstitusional partai.

Namun, sebelum itu, apakah AHY sudah menyampaikan “Surat Keputusan” (SK), kepada Menko Polhukam. Bahwa Gerakan Pengambilahan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) ini, sudah di setting oleh sejumlah external partai? Coba kita analisa baik-baik.

Kalaupun SK sudah di serahkan ke Menko Polhukam! Tentu mentri, dan kepala negara, beserta jajarannya tahu kaadaan semacam ini. Apalagi KLB Moeldoko sudah menjabat di Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Jadi sangat mustahil kepala negara tidak meneliti soal ini. Dan saya yakin. Kalau ini tidak ditabuk oleh kekuasaan. Maka segala keadaan bisa diteken dengan melalui “supremasi hukum”.

Namun bagaimana jawaban Mahfud MD, selaku Menko Polhukam? Apa ia akan selesaikan secara hukum, —atau tindakan politis?

Ada dua jawaban ini, menurut saya. Jika Mahfud MD memilih jalur hukum. Maka perilaku pekik Moeldoko akan ditahan. Lalu kemudian di serahkan ke pengadilan, atau—Mahkamah Konstitusi (MK), untuk di uji kembali KLB Moeldoko. Apakah itu dianggap benar, elegal, abal-abal,—atau tidak.

Kalau ini dianggap benar. Maka, Mahfud MD tidak akan meneken ini secara politis. Tetapi kalau ini dianggap salah. Maka ia akan semukan keadaan KLB Moeldoko ini. Karena dia tahu! Bahwa permainan ini sudah di setting oleh negara dengan hukum politis dari awal-awal.

Termasuk, yang akan menjadi Ketua Umum Demokrat siapa, Sekjend siapa, waksekjend siapa, atau beserta anggota-anggota lainya siapa. Semuanya sudah di desain khusus, dan lebih jauh.

Ini yang kemudian saya katakan; ini adalah negara politis, bukan negara hukum. Karena mereka tahu, hukum itu difungsikan untuk meretakkan, dan mematahkan lawan politik. Bukan mengembalikan fungsi hukum.

Kenapa Mahfud MD terlalu apik, dengan legalitas hukum?

Padahal hukum itu berlaku dengan pasal yang “berfungsi”, bukan aturan yang mati. Saya kira pasal 9 tahun 1998 tentang AD/ART lebih tepatnya, yang Mahfud MD katakan itu berada pada lingkaran kekuasaan. Bukan pada lembaga external partai. Karena ia tahu “kejahatan yang masuk dalam rumahnya adalah tamu, bukan penjahat”.

Begitulah cara dia bermain, dalam etika hukum, dan politik. Karena, kalau aturan sudah dipolitisasi. Maka segala hak, dan legitimasi  publik akan “cacat hukum”. Dengan tujuan, itu sangat mudah diperkeruh, dan dibebaskan dari Dewan Konstitusional Partai.