Seharusnya kita sebagai negara hukum, yang taat pada aturan, harus lebih piawai, teliti dan objektif melihat masalah ini. Kalau tidak! Kita akan mudah tergerus “akan krisis distansi,  menejemen politik, dan kisruh demokrat yang pasang surut, serta tumpang tindih.”

Tak ayal sampai disitu juga, misalnya. Krisis-krisis kepemimpinan, dan tubuh internal partai, sangat teramputasi oleh intenal tubuh demokrat. Seperti yang diucapkan oleh Zoni Alen Marbun pada 16 februari di Cikeas. 

Ia menyatakan kepada SBY, sebagai Majelis Petinggi Partai (MPP), dan seluruh jajakan Fraksi Demokrat lebih khususnya, bahwa ketika pelaksanaan, dan penyelenggaraan musyawarah konflik internal tubuh partai politik itu tidak diperhatikan sama sekali oleh Lembaga Petinggi Partai. Baik “pelaksanaan secara Musyawarah Daerah (Musda), maupun Musyawarah Pusat (Muspa).” Zoni melihat, di dalam tubuh politik dan partai demokrat ini sedang diterpa oleh “krisis kepemimpinan.” 

Namun Zanson Sitindaon, selaku Waksekjend partai demokrat menolak keras pernyataan Zoni Alen Marbun itu. Artinya, jika kalau itu krisis kepemimpinan pada tubuh demokrat. Sangat sederhana mengukurnya. “Satengah DPD–Demokrat harus hadir, dua sper-tiga DPC–Demokrat harus hadir.”

Terapi kenyataan, dan keabsahan–Nya ini, tidak ada, menurut Zanson Sitindaon (17/03/2021). Ia membubuh, paling yang ikut ke Sibolangit, sekitar 30-an DPC dibelakang AHY, yang dari 154 jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) keseluruhannya. 

Pertanyaan kemudian adalah “Krisis Kepemimpinan apa” ?

Padahal, selama proses konferensi, pelaksanaan rapat, pembentukan partai, dan lain-lain. Sudah tiga kali UU AD/ART ini diubah, pertama UU AD/ART No 31 tahun 2002, kedua UU No 2 tahun 2008, dan ketiga No 3 tahun 2011.

Sudah tiga kali berubah. Tetapi mereka yang KLB ini memakai yang 2005. Artinya kalau mereka menggunakan yang tahun 2005 itu ditarik ke 2011. Jelas sangat kontroversial dengan Mahkamah Partai (MP).

Sebab, setiap proses pembentukan partai, konferensi, pelaksanaan rapat, dan lain-lain. Itu harus sesuai dengan Road Map, dan perubahan UU partai yang baru.

Kalau kemudian misalnya, KLB itu di restate ke TAP—MPR tanpa melewati proses panjang “Rapat Umum” dengan DPR, Lalu kemudian diuji ke lembaga MK, terkait perubahan UU AD/ART itu, dan menggunakan amandemen UU lama ke “Mahkamah Partai.” Itu jelas tidak bisa! 

Sebab proses struktural, dan sistem regulasi–Nya harus sesuai dengan mekanisme, dan UU yang baru. Yang berdasarkan amandemen mahkamah petinggi partai. Termasuk UU 2011–2020. Kalau misalnya, memakai dibawah dari 2008. Itu jelas-jelas melanggar Mahkamah Konstitusi Partai.

Tetapi, menurut Zoni Alen Marbun, selaku Waksekjen KLB–Demokrat itu. Selama proses KLB Moeldoko beserta seluruh simpatisan panel partainya. Itu tidak pernah menggunakan amandemen UU AD/ART tahun 2005. Jadi Janson Sitindaon itu keliru!

Yang mereka lakukan itu, bagaimana, kemudian mengembalikan kekacauan, kekisruhan, dan ke-krisis-an yang tergerus dalam partai dan tubuh demokrat selama kepemimpinan AHY. Sebab mereka menilai, bahwa adanya perbedaan pandangan, perpecahan, anti-pendapat, dan eksekusi mantan-mantan kader partai.

Itu semuanya, tentu menunjukkan bahwa demokrasi kita sedang dilanda dan disuip oleh krisis kepemimpinan, dan kekuasaan.
Sebab, dibalik dan apik-Nya masalah, dan prahara demokrat ini. SBY yakin, dan percaya, problem itu bisa diselesaikan oleh kekuasaan.

Namun apa tanggapan dari Menko Polhukam? Coba kita analisa!

Belum lama ini, Menko Polhukam, Mahfud MD kembali lagi mengulas, dan menerangai, bahwa kisruh Demokrat itu, tidak ada hubungan dengan pemerintah. Untuk itu, ia mengatakan; “Presiden hepi-hepi aja dalam kisruh demokrat ini”.

Karena selama proses KLB Moeldoko, beliau sangat mahligai terhadap peristiwa semacam itu. Sebab beliau benar-benar fakum dan tidak tahu persoalannya 

Kenapa itu bisa terjadi?

Muhammad A. Hisam, pengamat politik, Presidend Univerty, menafasi suara Menko Polhukam itu, mengatakan; “sangat disayangkan penjabat negara tidak mengetahui soal ini. Apalagi ini kasusnya besar konsekuensi bagi pejabat publik. Ia menilai representatif negara itu adalah pemerintah”.

Jadi sangat nyeleneh, Menko Polhukam itu menyatakan demikian. Padahal kita tahu demokrat itu sebagai bentuk sense of crisis di negeri ini. Karena kalau di persepsikan itu sekedar masalah internal partai politik saja. Maka krisis, dan indeks nilai demokrasi kita akan menurun.

Lagi-lagi beliau menuai itu, tidak ada hubunganya dengan KLB Moeldoko. Sementara yang publik tahu selama ini, legalitas Moeldoko sendiri adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Kaki kanan Presiden. Jadi sangat absurd, dan keruh sekali, jika eksekusi KLB Moeldoko tidak diketahui oleh internal kepemerintahan.

Ayolah! Mari kita bersikap transparan saja pada publik. Karena kalau pihak pemerintah menyembunyikan atau menutup-nutupi soal ini dengan kaca mata politik, maka persoalan negara ini tidak akan selesai. 

Demikian juga, kalau alih-alih itu didiamkan lagi, maka prahara demokrat semakin kisruh dan didih. Sebab sikap transpansi itu, tentu juga sangat diharapkan bagi publik untuk meminta kasus ini bisa diselesaikan oleh pihak pemerintah.

Termasuk pemainnya siapa, dan dalangnya siapa. Karena bagi publik; “kasus ini tidak akan terjadi tanpa adanya skenario kekuasaan.”

Seperti perkataan Menko Polhukam bahwa Konferensi Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara. Itu bebas dilakukan, menurut UU no 9 Tahun 1998 tentang kebebasan pendapat. Ia menilai bahwa proses pelaksanaan KLB Moeldoko itu sah-sah saja, dan tidak bisa dihentingkan. Karena itu menyangkut keputusan beliau, (Moeldoko).

Tetapi yang publik "terpak,—atau menduga". Ada sesuatu yang aneh, cacat dalam sistem, dan kewenangan pemerintahan ini. Sebab, sebelum kasus KLB ini dirayakan oleh Moeldoko beserta seluruh simpatisan panelnya.

Itu sudah disampaikan oleh AHY melalui Surat Keputusan (SK) ke Menko Polhukam. Bahwa di dalam isi surat itu terdapat Gerakan Pengambilan Alihan Kepemimpinanan Partai Demokrat (GPKPD) yang dilakukan oleh mantan-mantan kader partai demokrat.

Namun apa tanggapan dari pihak pemerintah?

Surat itu diterima, tetapi substansi,—atau isi dari surat itu ditolak. Artinya , pihak pemerintah itu sendiri memberikan “jalan bebas” terhadap GPKPD itu.

Ini yang kemudian publik tidak bisa menerimanya. Sebab bagi publik, “mengambil barang tanpa seijin hak pemiliknya adalah halal bagi pemerintah. Bukan haram”.

Apakah ini yang namanya, Prahara Demokrat, Dan Menko Polhukam yang yang keruh?

Yaitu, merebut, merampas, dan mengambil alih kedudukan, dan hak kepentingan politik orang lain. Walau meski itu dinafasi dengan "frontal" oleh kekuasaan.

Tetapi, kenapa membiarkan pula “para perampok” yang mengambil isi dan harta karun Istana?

Ini sudah jelas melanggar, dan mencederai, etika, moral dan hak prerogatif publik. Sebab tindakan KLB Moeldoko itu menandakan penjabat publik. Berkuasa di lingkaran Istana, dan sekaligus menduduki sebagai Kepada Staf Kepresidenan (KSP).

Bagi pihak pemerintah, seharusnya memberikan “sangsi hukum” kepada KLB Moeldoko, terkait penyelewengan kekuasaan atas kepentingan pribadi. Dengan syarat. Pertama. Copot dia sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Karena dianggap telah rangkap jabatan (KSP). Kedua. Jebloskan dia ke Rutan Bareskrim, karena diduga telah merampas, —atau mengambil alih hak Kepemimpinanan Partai orang lain.

Atau kalau ingin aman, suruh buat “Rekomendasi Penyataan” ke lembaga internal kepemerintahan. Untuk di siarkan langsung oleh lembaga Pers negara. Bahwa GPKPD atas KLB Moeldoko itu di copot kembali. Selesai sudah masalahnya!

Jadi persoalan KLB Moeldoko, tidak perlu Presiden melewati proses penyidik, jaksa hingga penuntut pengadian (MK). Tidak! Cukup di sederhanakan kesimpulannya kasus ini. Agar maksud, mempermudahkan jalan kekuasaan politik, dan negara.

Karena, kalau permasalahan itu dipersulit bagi pejabat publik. Maka penyelesaian kasus seperti ini, tidak akan ada "ujung rimba" penyelesaiannya.