Menurut rilis beberapa media, mayoritas kader Demokrat ingin bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Keinginan itu tidak mengejutkan kalau kita baca jejak sejarah partai tersebut.

Partai Demokrat bukanlah partai ber-DNA oposisi. Mereka tidak pernah menjadi oposisi dan ingin melanjutkan tradisi itu. Kekuasaan memang menjanjikan segala fasilitas. Siapa mau tolak?

Selain itu, Demokrat punya hajatan 2024. Putra mahkota SBY digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. AHY butuh 'jembatan' guna meraih posisi itu. Minimal menteri. 

Kalau harus 'mengemis' sekalipun akan dilakukan. Bagi Demokrat, yang terpenting AHY dijadikan menteri. AHY harus memiliki panggung atau kalah lagi seperti Pilgub DKI Jakarta.

Belajar dari kekalahan itu, sekaligus kekalahan Prabowo dari dua kali Pilplres, AHY harus intim dengan kekuasaan. Namun jalan koalisi atau dimasukkan dalam pemerintahan tidaklah mudah.

Secara kuantitas koalisi Jokowi-Ma'ruf sudah gemuk. Belum tentu mereka rela Jokowi mengajak Demokrat. Apalagi pasca-kemesraan Jokowi-Prabowo. Jalan Demokrat makin terjal di kanan-kiri ada jurangnya.

Meski Demokrat dan parpol koalisi memiliki ikatan di masa lalu. Sebut saja PKB, Golkar, PPP, pernah menjadi parpol dalam pemerintahan SBY. Namun kehadiran Gerindra sudah cukup membuat parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf gerah dan gelisah.

Apakah nantinya mereka akan mendesak Jokowi untuk singkirkan Gerindra dan menerima Demokrat. Sementara PDIP jelas lebih nyaman bersama Gerindra ketimbang Demokrat.

Kemungkinan-kemungkinan itu yang kini sedang berlangsung. Bagi Jokowi yang memegang bola, apa pun keputusan tetap punya konsekuensi. Bisa jadi Jokowi memilih opsi ketiga, semua dalam koalisi.

Opsi ketiga lebih kecil kemungkinannya. Selain akan terlalu gemuk, pemerintahan Jokowi periode akan dipenuhi intrik para politisi. Manuver menjelang 2024 akan mewarnai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Opsi pertama menyingkirkan Gerindra dan menerima Demokrat juga berisiko. Opsi ini akan sangat menguntungkan Demokrat. Selain menjadi panggung AHY, opsi ini merugikan PDIP yang akan melanjutkan kekuasaan.

Opsi kedua menggandeng Gerindra juga memiliki risiko. Tentu saja tidak ada keputusan yang tak berisiko apalagi dalam politik. Dan Jokowi dipastikan dapat meredam gejolak di dalam koalisinya yang panik dengan hadirnya Gerindra.

Ketiga opsi ini akan terus bergulir. Jokowi pada akhirnya harus memutuskan. Meski lobi-lobi baik di depan maupun di belakang terus terjadi, Jokowi sepertinya sudah memiliki keputusan akhir.

Jokowi sedang menyusun sebuah keputusan yang elegan. Sebuah keputusan yang tidak menambah gejolak pemerintahan keduanya. Dengan dukungan dua ormas Islam terbesar (Muhammadiyah-NU) sejatinya Jokowi cukup santai memutuskan.

Tinggal bagaimana Jokowi menyusun siapa dapat apa sesuai bargaining politik. Misalnya siapa ketua MPR, DPR, serta posisi kementrian strategis maupun posisi setingkat menteri.

Bagi-bagi kekuasaan ala elite dan manuvernya akan menghiasi hari-hari kita. Suka tidak suka, begitulah suguhan politik nasional. Itulah mengapa kita yang menonton tak perlu histeris berlebihan.

Jangan saling hujat hanya demi kursi mereka. Penonton harus jeli melihat setiap manuver elite. Jadikan pelajaran apabila kelak mereka kita gantikan. Jangan mengikuti tradisi jelek tersebut.

Barangkali mustahil bagi mereka yang sudah terkontaminasi. Namun tidak bagi mereka yang masih jernih hati dan pikiran. Bagi mereka yang percaya politik buruk dan baik tergantung siapa yang bermain.

Jokowi sejatinya punya kesempatan itu. Ia tak lagi punya beban di akhir periode menjabatnya. Tidak ada kepentingan 5 tahun setelah ini. Ia hanya harus menyelesaikan periode kedua dengan kinerja yang akan ingat sepanjang masa.

Sebuah keputusan yang lebih pro pada profesionalitas. Memilih para pejabat yang berkompeten sehingga program dapat berjalan sesuai amanah Pancasila dan UUD 45. 

Tentu menarik andai Jokowi berani mengangkat menteri bukan dari parpol. Semua menteri dari kalangan profesional maupun akademisi kampus. Mereka diuji secara profesional bukan berdasarkan deal politik.

Selama ini porsi menteri berlatar belakang rekomendasi parpol lebih banyak ketimbang kompetensinya. Sudah jadi rahasia umum meski berkali-kali dibantah, katanya pengangkatan didasari profesionalitas.

Menteri dan pejabat setingkat menteri seolah ATM bagi parpol. Menjadi jalan tol praktik-praktik kolusi dan korupsi. Dan itu dianggap lumrah. Hal biasa yang dihalalkan dalam politik.

Jokowi harus mengubah ini. Jargon revolusi mental harus dimulai oleh Jokowi. Pilih mereka berdasarkan kecakapan, visi dan misi mereka. Jokowi tak perlu terjebak dengan nafsu para politisi.

Periode kedua adalah momentum Jokowi memulai tradisi baru dalam politik nasional. Jokowi akan dikenang sebagai pendobrak revolusi politik kita. Akan tercatat sebagai presiden Indonesia yang berani menentang politik bagi-bagi kursi.

Inilah opsi terakhir yang tidak disenangi semua parpol namun bisa jadi dicintai rakyat Indonesia. Jadi ketika dihadapkan pada opsi-opsi tadi, opsi ini bisa jadi jalan keluar.

Jokowi tak perlu menggandeng Gerindra atau Demokrat, atau mendepak salah satunya. Tak perlu pula membujuk parpol koalisi. Jadi ketika ditanya, Jokowi pilih Gerindra atau Demokrat, pilihan paling rasionalnya ialah Jokowi pilih rakyat karena rakyat yang memilihnya.