Beberapa saat yang lalu saya menyaksikan sebuah dialog yang disiarkan secara live di sebuah stasiun televisi lokal Kota Malang. Dialog itu sendiri rupanya diinisiasi oleh sebuah sayap pergerakan dari organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka menamakan diri sebagai Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia atau yang lebih dikenal dengan MHTI.

Menarik, karena dialog tersebut menengahkan tema besar mengenai demokrasi. Mengenai kesimpulan isi dialog, tentu bukan tempatnya di sini untuk membicarakan secara lebar. Intinya, mereka menolak sistem demokrasi dan menuntut didirikannya sebuah sistem politik yang mereka klaim sebagai sistem politik yang Islami yang dikenal dengan istilah khilafah.

Setelah mengikuti dialog tersebut melalui layar kaca, ada beberapa keganjilan yang bisa saya tangkap. Pertama, yang menjadi pembicara atau narasumber waktu itu adalah seorang ustadzah yang berlatar belakang pendidikan kedokteran.

Artinya, sebetulnya dia tidak mempunyai otoritas dan kapasitas yang bernas untuk berbicara mengenai teori-teori ilmu sosial dan politik, terutama mengenai demokrasi. Paling tidak, setelah mengikuti penjelasannya, saya menangkap bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui secara mendalam tentang teori-teori demokrasi.

Kedua, mungkin bisa dilihat dalam kacamata praktis. Garis besar visi dan misi organisasi HTI adalah menentang demokrasi dan menuntut ditegakkannya khilafah. Lantas, yang menjadi pertanyaan besarnya ialah mengapa yang bersangkutan tidak bermetamorfosis menjadi sebuah partai politik dan ikut bertarung dalam kontestasi politik yang sah secara konstitusional yang kita sebut pemilu itu?

Tanpa ikut kontestasi politik bernama pemilu, mana mungkin kita mengetahui gagasan-gagasannya diterima oleh masyarakat atau tidak.

Ketiga, berkaitan dengan daya hidup isu khilafah dalam konteks keIndonesiaan. Dalam konteks Indonesia, khilafah adalah wacana atau gagasan sistem politik yang tercerabut dari akar sosiokultural Indonesia. Meminjam definisi almarhum Nurcholish Madjid, budaya Indonesia atau keindonesiaan, tidak lain adalah interaksi yang kaya (resourceful) dan dinamis antar pelaku budaya yang beranekaragam itu dalam suatu melting pot yang efektif.

Dengan kata lain, sosiokultural Indonesia tidaklah homogen, tetapi sebaliknya heterogen. Kenyataan sejarah itu tidaklah dapat dibantah. Jadi tidak bisa sistem politik Indonesia didasarkan pada agama dan keyakinan tertentu, seperti konsep khilafah. Kita harus mencari sebuah konsep sistem politik yang bisa mengakomodasi semua kepentingan entitas politik yang hidup di Indonesia.

Singkat kata, sistem khilafah ialah sistem yang tak akan pernah menemukan perwujudannya. Selamanya dia akan menjadi sebatas gagasan dan wacana. Jajang Jahroni menyebutnya sebagai sistem politik yang sudah karatan. Sedangkan Buya Syafii Maarif menyebutnya sebagai sebuah gagasan besar yang dikerjakan oleh otak-otak kecil yang lebih banyak dikuasai emosi, bukan oleh penalaran yang mantap secara teori.

Baiklah, kita kembali ke pokok pembahasan apakah Islam dan demokrasi itu compatible? Banyak definisi dan pengertian yang ditawarkan oleh pemikir-pemikir ilmu sosial dan politik mengenai demokrasi. Tapi definisi yang paling terkenal diberikan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863, yakni pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pada intinya, demokrasi adalah suatu tata pemerintahan di mana rakyat, baik secara langsung maupun tidak, berkuasa dan berdaulat penuh.

Mohammad Hatta mengatakan, demokrasi adalah sistem terbaik dan paling manusiawi bagi bangsa Indonesia karena rakyat memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Demokrasi merupakan sistem dan nilai yang menjunjung peradaban tinggi. Sebab, ia melindungi hak-hak dasar manusia atas kehidupan, melindungi mereka yang minoritas, menghargai kemerdekaan dan perbedaan, mendorong musyawarah dan kesepakatan, serta menjunjung kesetaraan dan keadilan.

Pilihan atas demokrasi didasarkan pada nilai-nilai di atas yang pada dasarnya “memanusiakan manusia” karena mereka menjadi subjek atas dirinya sendiri. Dalam tata pemerintahan, rakyat menentukan sendiri apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan kehidupan bersama serta menuangkannya dalam kebijakan. Sistem ini ada dalam demokrasi.

Lebih dari itu, sebetulnya banyak pemikir Muslim yang menyatakan adanya kesamaan antara ajaran Islam dengan nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan, kebebasan, toleransi, keadilan, dan keterbukaan. Rasa takut bahwa demokrasi akan menjadikan manusia sebagai sumber kekuasaan bahkan sumber hukum sebenarnya tidak beralasan.

Yusuf al-Qardhawy, ulama Mesir yang pandangannya sering konservatif namun juga progresif mengatakan, tidak perlu ada rasa takut terhadap demokrasi karena kita berbicara tentang manusia yang mayoritas menerima Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama.

Al-Maududi, pendiri Jami’ati Islami di Pakistan, yang ideologinya sering menjadi inspirasi kaum muslim radikal, dalam bukunya Teori Politik Islam menggunakan istilah Theo-Demokrasi untuk negara Islam. Al-Maududi tidak menyangkal istilah demokrasi. Dia menerima demokrasi, namun dalam sistem yang tunduk kepada kekuasaan Allah.

Demokrasi sebagai sebuah produk budaya manusia yang hadir guna mengatur pranata sosial masyarakat agar otoritas penguasa yang absolut dapat dibatasi, tentu tidaklah lepas dari kelemahan-kelemahan. Saya ingin mengatakan bahwa demokrasi bukanlah sebuah sistem politik yang sempurna.

Ia sejak awal tidak pernah mengklaim dirinya yang paling baik. Tetapi, ia menjanjikan satu hal, kalau ada kekeliruan maka itu bisa dikoreksi. Demokrasi bukan creation ex nihilo, sesuatu yang secara simsalabim tercipta dari kenihilan. Demokrasi mesti dipandang sebagai sebuah ikhtiar: proses pembelajaran yang terus berlangsung (paripurna), dengan kemungkinan salah di dalamnya, tetapi dengan menempatkan suara rakyat yang tertinggi.