1 bulan lalu · 479 view · 8 min baca menit baca · Politik 41567_86697.jpg
learniseasy.com

Demokrasi yang Tersandera dan Jalan Keluar yang Tersisa

Ada sekelompok mahasiswa menebar pesan moral di jalanan. Di satu sisi, politisi beretorika tentang nasionalisme sambil di lain waktu menafikannya. Ada seorang mengais makanan sisa di tengah panasnya matahari sambil mengisi sedih di sudut-sudut jalan. Namun di kota, kelompok oligarki menghamburkan uang hanya untuk memberi perintah kepada segelintir orang untuk membuat gaduh Republik. 

Si tua dengan sepeda yang ia kayuh kian kemari mencari cara bertahan hidup tanpa merugikan orang lain. Tapi di atas kesengsaraan itu, terdapat elite-elite mencari cara menduduki kekuasaan dengan mengorbankan nyawa orang lain. Fenomena paradoks ini yang sedang hari-hari ini menjadi konsumsi publik dan tak mampu tidak mewarnai tubuh Republik.

Terpampang jelas di depan mata bahwa panorama demokrasi sedang dalam proses keguncangan hebat yang ditenggarai oleh ulah kelompok tertentu. Di sini demokrasi sedang tersandera. Mulai dari ujaran kebencian, transaksi politik identitas, saling mencaci dalam dunia virtual, pun begitu fiksasi antara oligarki dan pengikutnya untuk menyebar ketakutan, sampai pada ancaman memenggal kepala Presiden. 

Pertanyaan yang muncul, di mana akal sehat? Pertanyaan ini dijawab dengan pengandaian: jika terdapat dua orang atau lebih berjalan dengan kepentingan yang sama, dan di lain waktu jika satu orang ada yang berbohong, maka kemungkinan besarnya yang lain akan percaya, baik sadar maupun tidak, tanpa koreksi akal sehat karena ada kepentingan yang sama yang ingin mereka tempuh. Dan itu yang marak hari-hari ini.

Masih sangat segar terendap dalam pustaka pikiran kita mengenai seruan people power yang sebenarnya itu seruan untuk revolusi. Karena people power itu sebenarnya penggunaan kekuatan massa (rakyat) untuk mendesak perubahan politik atau pergantian kekuasaan di suatu negara. 

Contoh umum people power pada saat menggulingkan rezim Orde Baru, lalu di Filipina saat meruntuhkan kekuasaan Presiden Ferdinand Marcos. Jelas karena pemerintahan saat itu menindas rakyat dan timbul ketidakadilan di sana-sini yang begitu kentara, tidak dihargainya martabat manusia, akhirnya tumbuh ketidakpercayaan rakyat terhadap kekuasan. 

Namun jelas people power berbeda dengan revolusi, karena revolusi mengambil alih kekuasaan dan mengubah tata pemerintahan, seperti contoh Jenderal Ayyub Khan di Pakistan (1958) atau Kolonel Muammar Ghaddafi di Libya (1969) yang otomatis mengambil alih kekuasaan dan membentuk kekuasaan baru dengan cara-cara revolusioner yang pada akhirnya mengumumkan konstitusi dan membentuk legitimasi sesuai dengan kekuasaan mereka. 

Namun seruan people power yang disuarakan saat ini tidak sesuai konteks, karena pemerintahan Jokowi tidak melakukan tindakan inkonstitusional selama menjabat dan bahkan terlihat jelas ia bekerja terus-menerus membangun bangsa ini. 

Berarti kemungkinan besarnya adalah para tokoh mengatasnamakan people power (agar dapat dukungan dari berbagai pihak) padahal secara laten maksudnya adalah revolusi yang dilakukan dengan cara mengudeta dan ini jelas di luar kehendak konstitusi. 

Untuk dimengerti bahwa pergantian pemerintahan yang sah hanya dapat dilakukan melalui mekanisme konstitusi lewat tiga cara. Pertama, mekanisme pilpres reguler 5 tahun sekali (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945). Kedua, bila Presiden mangkat/meninggal dunia (Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945). Ketiga, jika Presiden melanggar haluan negara melalui impeachment (Pasal 7A UUD 1945). Tentu di luar itu bisa disebut makar.

Dalil will to power menjadi kentara saat ini, seolah-olah nilai harus ditelanjangi begitu saja saat diperhadapkan dengan kehendak untuk menguasai. Krisis ini diberi aksentuasi dengan terlibatnya tokoh reformasi sebagai bagian dari orang yang merancangkan kejahatan kepada negara saat ini, secara terstruktur, sistematis, dan masif. Seolah-olah terdapat diskontinuitas sejarah perjuangan masa lalunya yang dulu begitu getol dan vokal terhadap rezim Orde Baru.


Mengapa perjuangan itu mudah dilupakan? Karena banyak tokoh terjangkit naturalisme, yang di mana paham ini lebih mudah diterima karena membuat orang merasa terbebas dari tanggung jawab, dan tanggung jawab itu seolah-olah diserahkan kepada proses alamiah. 

Contoh konkretnya adalah reformasi. Semula dari segala barisan menunjukkan tekad menggulingkan pemerintahan Soeharto. 

Namun tidak ada banyak rencana mengenai hal-hal apa saja yang mesti diperjuangkan setelah Soeharto tidak berkuasa lagi. Asumsi mereka, setelah Soeharto tidak memimpin lagi, dengan sendirinya demokrasi akan tumbuh sesuai proses alamiah. Namun apa yang terjadi? Demokrasi kita sedang ditiup kian kemari oleh nafsu oligarki yang malang-melintang di dalam bangsa kita. 

Demokrasi yang dibiarkan tumbuh melalui proses alamiah akhirnya membiarkan pula para pemuda dibodohi dan dibohongi, membiarkan pula para pemuda mencari jati dirinya di luar ideologi Pancasila, akhirnya ideologi lain menyusupi mereka melalui jaringan media sosial, membiarkan pula para pendidik disusupi paham intoleran, dan pada akhirnya membiarkan semua masalah itu terjadi yang penyelesaiannya akan terjawab sendirinya melalui proses alamiah. 

Tentu ini bentuk defisit pikiran dan kekeliruan ini tidak boleh dipelihara. Jika tetap dipelihara, berarti ada kesadaran yang dimanipulasi.

Naturalisme ini banyak disukai karena memang meletakkan tugas kepada proses alamiah sungguh sangat menyenangkan setelah proses pergulatan meruntuhkan pemerintahan Soeharto begitu sengit. Namun ternyata masalah justru sedang dimulai saat ini, membiarkan emansipasi tanpa memperjuangkan otonomi sama saja mengambil langkah potong kompas yang justru lebih banyak menyesatkan daripada memberi solusi.

Apakah dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan sendirinya akan menghapus kemiskinan dan korupsi di satu sisi, dan akan tumbuh kecerdasan bangsa, dan toleransi di sisi yang lain? Jawabannya jelas, tidak! Karena kemerdekaan itu bukan saja hadiah, tapi juga tugas yang harus diselesaikan dengan perjuangan keringat secara estafet. 

Studi kritik mazhab Frankfurt yang membahas mengenai ideologi sudah mengungkapkan berulangkali bahwa penipuan diri kerap kali terjadi di alam politik melalui pemalsuan kesadaran oleh ideologi. Kata “ideologi” di sini bukan dalam pengertian seperti “Pancasila sebagai ideologi terbuka”, melainkan mempunyai arti khusus dalam kamus mazhab Frankfurt.

Menurut mazhab Frankfurt, yang dimaksud ideologi adalah proses di mana sekelompok orang menipu diri untuk tidak menyelesaikan suatu masalah sosial yang sedang dihadapi, kemudian tidak sadar lagi bahwa mereka sedang menipu dirinya atau orang lain, atau bahkan merasa berbuat jasa selagi melakukan penipuan itu. 

Kalau dalam istilah antropologi, disebut usaha untuk mengubah realitas simbolik tanpa mengubah realitas sosial. Mengatakan korupsi dengan istilah pembocoran, maka itu penipuan ideologis.

Kejadian hari ini yang memakan korban jiwa kurang lebih enam orang dalam demo di depan gedung Bawaslu merupakan bagian dari sekian banyak pengalaman yang mendera demokrasi kita. 

Jika kita mempertanyakan tentang demo yang dilakukan oleh sekelompok orang itu, apakah urgensi mengadakan demo? Padahal ada mekanisme hukum jika terdapat kecurangan dalam pemilu dapat mengajukan gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi), kecuali jika negara menutup akses untuk melakukan gugatan ke MK itu baru selayaknya melakukan demo.

Jadi dalam hal ini kita mempertanyakan urgensi demo hari-hari ini. Socrates, filsuf Yunani Kuno, konon suka berkeliling dari pasar ke pasar untuk mengajar filsafat, pernah mengemukakan tiga kriteria untuk menguji perlu-tidaknya sebuah tindakan. Pertanyaan pertama, apakah sebuah tindakan itu benar dan dapat dibenarkan? 

Jika kemudian tindakan itu benar dan dapat dibenarkan, maka menyusul pertanyaan kedua: apakah tindakan yang benar itu perlu dilakukan atau tidak? Kalau ternyata tindakan itu benar dan perlu, maka muncul pertanyaan ketiga: apakah hal itu tidak atau tidak untuk dilaksanakan?


Dari pertanyaan itu pula kita mengukur kewajaran demo yang dirumuskan melalui pertanyaan, apakah demo benar dan dapat dibenarkan? Jawabannya: tentu benar dan dapat dibenarkan karena itu hak yang diberikan konstitusi. 

Menyusul pertanyaan kedua: apakah demo perlu dilakukan? Di sini mulai timbul keraguan karena sudah disinggung bahwa terdapat mekanisme hukum melalui MK yang tentunya akan lebih menciptakan suasana yang tertib. 

Belum sampai pertanyaaan ketiga, ternyata keraguan terhadap tindakan atau dalam hal ini demo telah mendapat tantangan mengenai urgensi. Kalaupun ternyata demo itu benar dan perlu, maka disusul pertanyaan ketiga: apakah demo itu tidak atau tidak untuk dilaksanakan? 

Sebagaimana yang kita tahu, ternyata demo berlangsung rusuh, dan mengganggu keamanan dan kenyamanan banyak orang. Banyak toko-toko harus tutup, bahkan merugikan pihak yang tidak ikut terlibat dengan dibakarnya mobil-mobil. Jelas ini tindakan yang tidak wajar, dan merobek jiwa demokrasi.

Jika menelisik dalam jiwa demokrasi, maka terdapat apa yang dinamakan substansi demokrasi dan prosedural demokrasi. Substansi demokrasi, yakni penggunaan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan individu dan pengakuan hak sipil. 

Kemudian prosedural demokrasi adalah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, yang menekankan prosedur pelaksanaan demokrasi itu seperti bagaimana memilih pemerintah dengan menggunakan cara-cara demokratis seperti mufakat atau voting. Seharusnnya negara demokrasi menjalankan keduanya, yaitu baik substansi demokrasi maupun prosedural demokrasi. 

Tidak mungkin negara demokrasi ingin melakukan pemerataan (secara substansi), namun dengan cara menjarah harta orang-orang kaya (secara prosedural). Pun begitu ketika melakukan demo berarti menyuarakan aspirasi (secara substansi) namun cara damai dan tidak merusak (secara prosedur). Jika itu terjadi, berarti kita mengerti makna berdemokrasi tidak hanya akal-akalan.

Hiruk piruk demokrasi kali ini harus menjadi bahan perenungan bagi para tokoh bangsa ini, mulai dari politisi, kalangan birokrasi, parlemen, para tokoh agama, hingga tingkat peradilan, bahwa demokrasi tidak bisa dibangun dengan arogansi tiap-tiap tokoh. 

Siapa pun yang terpilih menjadi Presiden itu menjadi Presiden “Kita” bukan Presiden pendukung “01” maupun Presiden pendukung “02”. Yang berduel bukan kedaulatan rakyat, tetapi kehendak rakyat dan kepentingan rakyat, dan kini kepentingan itu telah tersalur dengan terpilihnya Presiden. 

Jadi kepentingan itu telah tercapai dan kini yang menjadi tugas rakyat adalah mengawasi pemerintahan dan jajarannya yang akan datang dengan lebih teliti dengan media pengalaman yang lalu-lalu.

Jalan yang tersisa adalah merajut kembali persatuan dengan cara rekonsiliasi tokoh dari berbagai elemen. Tanggalkan tiap mental anak tunggal! Sudahi mental mentang-mentang. Pulihkan kembali akal sehat. Yang harus tetap menempel dalam tiap-tiap pribadi orang adalah akal sehat. 

Orang bisa saja miskin secara finansial, namun tidak diperbolehkan miskin akal sehat. Pepatah Italia mengingatkan hal ini: "Bila akal sehat tertidur, maka para monsterlah yang menguasai malam."

Psikologi kita harus tiba dalam suatu harapan hidup baik dan patut. Tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai sollen (yang seharusnya), tapi juga sein (yang senyatanya). Mengubah peradaban dengan merawat tradisi tanpa reaksi primitif yang lambat laun akan menghambat proses berlomba dengan arus kecepatan pikiran dunia.


Pada hakikatnya, akal pikiran itu memberi kita cara menemukan jalan keluar, dan pada hati kita menuntun bagaimana cara memberi. Pikiran dan hati biarkan kita letakkan dalam dimensi dialektis agar mereka berdialog dan nantinya berusaha berjalan beriringan menuntun tubuh pada tindakan etik. 

Empati, dari titik nadir hingga zenit, harus disebar, sehingga tiap orang tidak grusa-grusu mengambil tindakan, melainkan menghormati tiap hak orang lain dan menjunjung tinggi kewajiban sebagai warga negara. 

Dalam pada itu menjadi konstruksi berpikir hakku satu-satunya yang tak dapat diubah adalah hak untuk menghargai orang lain. Kredo inilah yang harus ada dan tetap ada yang menjadikan tata bahasa etik dan logika berpikir manusia Indonesia.

Demokrasi ada pada genggaman tangan kita, dan saatnya kita merajut persatuan sebagai jalan keluar kemelut hari-hari ini. 

Penulis teringat akan khotbah Yesus di bukit: berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. 

Aku dan kamu perajut perdamaian dan biarkan demokrasi bersemi kembali.

Artikel Terkait