Indonesia merupakan unsurnegeri indah yang terdiri atas keanekaragaman suku, agama, ras, dan antargolongan di dalamnya. Hal ini turut menjadikan diversitas manusia di Indonesia sebagai suatu hal yang lazim ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. 

Diversitas ini turut diselimuti oleh semangat kebinekaan yang terkristalisasi dalam Pancasila sebagai ground norms dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Founding father kita meyakini bawasanya diversitas manusia di Indonesia harus dinyawai dengan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam membangun peradaban di Indonesia sendiri. Indonesia sudah sepakat dalam memilih demokrasi sebagai platform dalam kehidupan bernegara. 

Selain alasan yang disebutkan di atas, ada beberapa alasan mengapa demokrasi dianggap relevan dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia, seperti sistem demokrasi mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, demokrasi juga menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, juga demokrasi merupakan sistem yang paling mendukung rule of law karena demokrasi menjamin tegaknya keadilan.

Tentu sudah kita pahami bahwa Indonesia berkomitmen untuk menempatkan rakyat sebagai prioritas utama dalam kehidupan bernegara. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bawasanya kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. 

Seperti yang dikatakan Voltaire, vox populi vox dei. Artinya, suara rakyat adalah suara Tuhan. 

Untuk dapat memaksimalkan sistem demokrasi di Indonesia, maka rakyat harus sadar akan hak dan kewajibannya. Karena sederhananya, demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

Jika rakyat sendiri tidak paham akan esensi dari demokrasi, maka proses demokrasi hanya akan menjadi gaungan semata dan rentan disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Mengenal Masyarakat Madani

Salah satu pilar yang menopang terselenggaranya demokrasi ialah masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang tinggi dan berpegang teguh pada hukum. Konsep masyarakat yang penulis yakini dalam mendorong demokrasi yang baik ialah masyarakat madani. 

Dalam bahasa Arab, konsep masyarakat madani dikenal dengan istilah al-mujtama’ al madani. Selain itu, konsep masyarakat madani merujuk pada kehidupan masyarakat yang pernah berkembang di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan umum yang disebut al-khair

Konsep masyarakat madani sendiri mirip dengan apa yang dikemukakan Cicero dalam filsafat politiknya yang sering disebut Societas Civilis atau Civil Society. Istilah ini merujuk pada komunitas politik yang beradab, di dalamnya termasuk masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri.

Ide tentang civil society sendiri memiliki tiga komponen. Pertama, bagian masyarakat yang terdiri atas bermacam-macam institusi otonom, seperti ekonomi, politik, intelektual, dan agama. 

Kedua, bagian masyarakat yang memiliki berbagai hubungan antara dirinya sendiri dengan negara serta sejumlah institusi berbeda yang melindungi pemisahan negara dengan civil society yang dapat menjaga ikatan yang efektif di antaranya. 

Ketiga, pola perilaku madani atau berbudi. Dapat dikatakan bahwa masyarakat madani merupakan masyarakat yang mandiri, berbudi pekerti luhur, berkebudayaan, dan memiliki kesadaran hukum dan politik yang tinggi

Masyarakat Madani dalam Mendukung Proses Demokratisasi

Setelah kita tahu bahwa masyarakat-masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran politik dan hukum yang tinggi, maka apakah masyarakat madani dapat mendukung proses demokrasi substansial?

Nilai-nilai demokrasi substansial sebenarnya sudah terkristalisasi dalam Pancasila. Artinya adalah demokrasi substansial merupakan kolaborasi antara elemen demokrasi dalam penerapan perikemanusiaan, kesejahteraan bersama, dan keadilan sosial. 

Ibarat kata dalam membangun sebuah rumah, dibutuhkanlah pilar yang sama-sama kokoh agar rumah tersebut dapat berdiri tegak. Jika salah satu pilar rapuh, maka hancurlah fondasi yang telah dibangun dengan susah payah. 

Sama halnya penegakan demokrasi substansial di Indonesia, maka sangatlah penting transformasi menuju masyarakat madani dalam kehidupan bernegara.

Dalam masyarakat madani, demokrasi telah menjadi budaya hidup. Demokrasi bukan sekadar tuntutan atau gaungan semata. 

Bila kita sadari, tentu masih ada persepsi dalam masyarakat bahwa demokrasi masih dianggap sama dengan pemilu atau sekadar pemahaman dan praktik sekitar tata pemerintahan dan sistem politik. Padahal, dalam menunjang demokrasi substansial itu sendiri, diperlukan masyarakat sipil yang harus bebas dan mandiri serta memiliki kebebasan asosiasi dan komunikasi.

Namun, bilamana kita melihat tingkat partisipasi rakyat Indonesia dalam memilih di Pemilu pasca-reformasi, maka terlihatlah penurunan angka partisipasi politik rakyat. 

Pada tahun 1999, tingkat partisipasi rakyat berada di angka 92,06%. Di tahun 2004, turun di angka 84,01%. Di tahun 2009, berada di angka 70,09%. Dan di Pemilu terakhir menjadi 75,02%. Hal ini menunjukan adanya ketidakpercayaan rakyat Indonesia akan janji perubahan yang dibawa pada saat kampanye pemilu. 

Ironisnya, dalam survei yang diadakan Poltracking Indonesia, DPR dan Partai Politik dianggap sebagai institusi yang paling tidak dipercaya rakyat dengan persentase DPR 50% dan Parpol 48%. Padahal parpol dan DPR merupakan tonggak berlakunya kedaulatan rakyat karena parpol merupakan pemain aktif dalam kontestasi politik dan DPR merupakan “wakil” rakyat.

Untuk mendukung gerakan demokratisasi yang mulai digalakkan pasca-momentum reformasi, maka sudah tidak relevan jika pelaksanaan demokrasi masih terkait dalam lingkup pra-elektoral saja. Proses demokratisasi harus mengarah pada implementasi demokrasi substansial secara konsisten. 

Artinya, proses demokratisasi harus menjadi media bagi rakyat untuk terlibat secara langsung dalam mekanisme sirkulasi elite politik dengan lebih bermakna hingga kondisi pasca-elektoral. Dengan itu, rakyat memiliki rasa tanggung jawab atas wakil yang mereka pilih sehingga rakyat menjadi kritis dan dapat mengevaluasi kinerja aktor politik yang telah diamanahkan olehnya. 

Dengan kondisi peka dan kritis, maka konsep masyarakat madani dapat berjalan dan memaksimalkan metode check and balances antara pemerintah dengan rakyat.