Mungkin sudah sedari jenjang pendidikan menengah warga negara dikenalkan dengan istilah “demokrasi” melalui pelbagai mata pelajaran, sebut saja PPKN dan Sejarah. Nuansa hiperbol kerap kali menghiasi buku-buku teks para siswa tersebut, seolah demokrasi merupakan sebuah sistem luar biasa yang mampu membawa segala hal baik bagi negara-negara yang menerapkannya. Mungkin saja hal itu dapat terjadi jika manusia-manusia hidup dalam dunia utopia.

Pemahaman akan demokrasi secara masif masih berkutat pada soal demokrasi prosedural yang terimplementasi melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Label “Pesta Demokrasi” selalu menyertai dalam setiap edisi penyelenggaraannya.

Padahal dalam berbagai literatur, demokrasi prosedural diselenggarakan agar mampu menciptakan demokrasi substansial. Namun tak dapat dipungkiri, pemahaman masif mengenai demokrasi prosedural agaknya terjadi karena implementasi doktrin demokrasi di Indonesia yang memang memiliki tendensi pada aspek-aspek prosedural saja.

Sebagai implementasi dari agenda demokrasi prosedural lima tahunan, maka tahun ini seyogianya akan diselenggarakan Pilkada serentak. Edisi Pilkada kali ini memang menjadi topik bahasan yang tiada habisnya. Pemerintah bersikukuh untuk tetap menyelenggarakan Pilkada di tengah situasi gawat darurat pandemi Covid-19.

Padahal trend kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia yang makin hari makin luar biasa. Tercatat di tabel klasemen konfirmasi positif Covid-19 Asia Tenggara, Indonesia selalu menjadi negara papan atas, sayangnya ini bukan klasemen perolehan medali Sea Games.

Persoalan penyelenggaraan Pilkada tahun ini tidak lagi hanya soal pemenuhan hak politik, melainkan jauh lebih besar daripada itu; yakni soal perlindungan hak hidup bagi seluruh warga negara. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 sudah secara eksplisit menggolongkan hak hidup sebagai non-derogable rights atau hak asasi yang bersifat absolut, alias tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun.

Jika penyelenggaraan Pilkada masih terus dipaksakan, maka artinya negara secara terang-terangan membuka pintu gerbang menuju kebinasaan.

Terlepas dari kegagalan negara dalam melaksanakan kewajiban untuk melindungi hak hidup rakyatnya yang dijamin oleh Konstitusi. Pelbagai isu hangat lainnya juga menerpa pelenggaraan pesta demokrasi ini. Isu-isu miring ini pun menjadi sempurna dengan menggelindingnya bola “percukongan politik” di tengah lapangan Pilkada.

Mungkin ada korelasi antara penyelenggaraan Pilkada yang dipaksakan dengan praktik “percukongan politik” yang berada di belakangnya. Sinyal itu semakin diperkuat dengan pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD—beberapa waktu yang lalu—yang menyatakan bahwa mayoritas calon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada 2020 dibiayai oleh cukong.

Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia sifatnya sangat kapitalistik. Oleh sebab itu, untuk merambah dunia politik praktis dibutuhkan modal yang sangat besar, sehingga mendorong para-para calon untuk mencari asupan dana yang cukup untuk membiayai political cost-nya atau untuk praktik money politics.

Asupan dana yang didapatkan dari berbagai pihak biasanya bak komunikasi dua arah yang saling berbalas, yang kemudian akan melahirkan Politik Balas Budi. Namun politik balas budi yang dimaksudkan di sini bukanlah konsep yang diusung oleh Pieter Brooshooft dan C. Th. Van Deventer pada awal abad 20 lalu, melainkan balas budi yang akan dilakukan oleh para calon—jika mereka terpilih—terhadap para cukong yang telah memberi mereka asupan modal.

Hal ini juga mungkin juga dapat dipersamakan dengan investasi. Cukong adalah investor, dan si pejabat terpilih adalah orang yang mengelola dana investasi. Pada akhirnya keuntungan yang paling besar tentu akan bermuara kepada si investor juga. Hal inilah yang disebut dengan “percukongan politik”. Praktik ini menjadi sesuatu yang inheren dengan demokrasi Indonesia, karena selalu menghiasi penyelenggaraan demokrasi prosedural di negeri ini.

Percukongan politik ini akan menciptakan tatanan negara “Cukongkrasi”. Istilah ini menjadi populer setelah disebutkan oleh Fadli Zon melalui cuitannya di salah satu sosial media sebagai bentuk respon dari pernyataan Menkopolhukan, Mahfud MD. Oleh karena itu, jika ditinjau dari salah satu sisi, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara “Cukongkrasi” dalam bingkai demokrasi. Sistem ini menciptakan negara yang secara semu merupakan negara pemerintahan rakyat, tapi pada kenyataannya digerogoti oleh para penanam modal.

Praktik “percukongan politik” ini menjadikan para cukong sebagai “man behind the gun” yang menggunakan para calon pejabat terpilih sebagai “pistolnya”. Karena politik balas budi akan terus berlanjut. Dana investasi dari para cukong yang telah dikelola oleh si Pejabat akan ditagih profitnya oleh para investor. Mungkin tidak dalam bentuk uang lagi, melainkan bisa saja dalam bentuk perlindungan hukum, kelancaran bisnis, atau praktik-praktik culas lainnya.

Demokrasi sebagai produk liberalisme agaknya memang linear dengan kapitalisme. Namun, terdapat norma etik yang membelenggunya. Secara ideal, seharusnya para calon-calon ini mengikuti alur etik yang mengekangnya, bukan memaksa lepas kemudian terjun bebas ke dalam jurang kapitalisasi demokrasi. Ini merupakan implikasi dari matangnya Political Education yang tidak dibarengi dengan matangnya Political Ethics.

“Cukongkrasi” pada akhirnya akan berkorelasi dengan kleptokrasi, yakni negara yang dipimpin oleh para maling. Sejalan juga dengan fakta empiris di negeri ini, bahwa praktik korup masih menjadi persoalan yang berkelanjutan. Menjadi suatu kepastian bahwa jika sejak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini—dalam praktik politiknya—selalu dipenuhi oleh para penjahat berkerah putih. Dan mungkin saja hanya kiamat yang mampu menghentikan mereka.