Jokowi dan Narendra Modi, pemimpin dari dua negara berkembang terdepan dunia ini, mengalami nasib baik yang sama: memenangkan pemilihan presiden (di Indonesia) dan perdana menteri (di India) untuk kedua kalinya. 

Kendati kemenangan Jokowi belum mendapat pengesahan dari KPU karena sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), namun hasil penghitungan suara manual KPU telah menunjukkan kemenangan Jokowi.

Adapun Narendra Modi telah dilantik sebagai Perdana Menteri untuk yang kali kedua pada 31 Mei 2019, setelah penghitungan suara dari 600 juta pemilih selesai dilakukan pada 23 April 2019. Adapun pencoblosannya sendiri dilaksanakan selama lima minggu (di Indonesia hanya setengah hari) dan berakhir pada 11 April 2019. 

Dibandingkan dengan di Indonesia, pemilihan kepala negara di India memang jauh lebih singkat. Hanya perlu 10 hari untuk penghitungan suara setelah pencoblosan hingga pelantikan Perdana Menteri hasil pemilu. Tidak terdengar adanya penolakan terhadap data pemilih, proses pencoblosan dan penghitungan suara seperti di sini, walaupun jumlah pemilihnya tiga kali lebih besar. 

Juga tidak terdengar adanya banyak petugas pemungutan suara yang meninggal akibat beban kerja yang berat secara psikis dan psikologis. E-voting telah membuat pemilu di India berlangsung cepat, disamping jujur dan adil.

Pemilu di India bahkan menjadi objek turisme yang mampu menarik banyak wisatawan domestik dan mancanegara. Berbagai paket kunjungan wisata untuk menyaksikan pemilu ditawarkan kepada masyarakat umum. Kreativitas berkampanye dan pidato para petinggi partai rupanya menjadi bahan tontonan dan kajian yang menarik.

Kembali pada topik tulisan ini, demokrasi yang dianut kedua negara, dengan segala keterbatasannya, telah memberikan berkah yang besar bagi rakyat kedua negara ini. Kedua pemimpin yang memperoleh suara terbanyak ini berasal dari kalangan rakyat jelata, seperti halnya saya dan mungkin sebagian dari Anda, para pembaca. 

Jokowi, kita tahu, adalah seorang pengusaha mebel dari kota Solo, bukan kota yang besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, atau Makassar. Setelah memenangkan Pilkada Wali Kota Solo selama dua periode, ia pun didukung banyak pihak dan direstui oleh Ketua Umum PDIP untuk mengikuti pilkada di ibu kota negara menghadapi petahana, yang dimenangkan Jokowi dan pasangannya, Ahok, dengan tidak mudah. 

Baru dua tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pun dilirik untuk diajukan sebagai kandidat presiden. Untuk menjadi capres ini, saya ingat betul, Jokowi menjawab tidak berniat sama sekali (“nggak mikir,” katanya berulang-ulang) ketika ditanya wartawan apakah berniat untuk mencalonkan diri. Ia rupanya sadar akan keterbatasan modal dan pengalaman politiknya.

Namun desakan rakyat yang menginginkan pemimpin baru yang merakyat dengan kebiasaan blusukannya yang membedakannya dari tokoh-tokoh politik yang lain menyebabkan Jokowi memasuki gelanggang pemilihan presiden pada 2014, juga setelah mendapat restu dari Ketua Umum PDIP, Megawati. 

Mantan pedagang mebel ini pun berhasil menjadi presiden, berpasangan dengan Jusuf Kalla, pengusaha kaya dan mantan wakil presiden pada pemerintahan Presiden SBY periode pertama, dengan perolehan suara yang tidak terpaut jauh dari lawannya, Prabowo-Hatta Rajasa.

Pada Pilpres 2019 pun, Jokowi berhasil mengungguli penantangnya, setelah melalui masa kampanye yang panjang dan hampir membelah rakyat menjadi dua kelompok: pro-Prabowo dan pro-Jokowi. 

Inti cerita adalah bahwa sistem demokrasi yang dianut Indonesia telah memungkinkan warga negara memilih pemimpin dari kalangan rakyat jelata, yang tidak berlatar belakang keturunan tokoh nasional, pengusaha kaya raya, atau dari kalangan elite partai. 

Dengan bermodal kesiapan untuk melayani warga, khususnya wong cilik, dengan kejujuran yang apa adanya, dan dengan kedekatan dengan rakyat yang tidak mendadak alias dibuat-buat, seseorang bisa menjadi kepala negara, sebuah posisi yang diidam-idamkan oleh banyak pihak, khususnya para politisi, mantan pejabat tinggi sipil dan militer, pengusaha kaya, dan keturunan petinggi negara.

Narendra Modi pun seperti Jokowi, berasal dari kalangan rakyat jelata. Namun kehidupan Modi lebih “berwarna” daripada Jokowi. 

Saat kecil, Modi (lahir tahun 1950) membantu ayahnya berjualan teh di stasiun kereta api Vadnagar, kota kecil di negara bagian Gujarat. Menginjak dewasa, ia bersama kakaknya meneruskan pekerjaan berjualan teh di terminal bus di kotanya. Keluarga mereka termasuk dalam kasta paling rendah di masyarakat India.

Kesukaan Modi pada dunia politik terasah saat ia mengikuti kegiatan lembaga sosial nirlaba untuk memajukan umat Hindu, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), pada usia yang sangat dini. RSS adalah organisasi sosial terbesar di India, yang pada tahun 1980 mendirikan Bharatiya Janata Party (BJP) yang kini menjadi partai terbesar kedua setelah Partai Kongres Nasional India pimpinan Sonia Gandhi.

Modi terlibat aktif sebagai pemikir strategi kampanye Partai Bharatiya Janata pada pemilihan umum di negara bagian Gujarat pada tahun 1990-an. Namun baru pada tahun 2001, ia berhasil menjadi Menteri Utama Gujarat, jabatan yang diembannya hingga 2014.

Pada tahun 2009, Modi berniat maju ke tingkat nasional dengan menjadi juru kampanye utama BJP saat pemilu, namun gagal karena koalisi Aliansi Demokratik yang dipimpin BJP dikalahkan oleh koalisi Aliansi Progresif Bersatu yang dipimpin Partai Kongres Nasional India. 

Baru pada pemilu tahun 2014, Modi berhasil menjadikan BJP menguasai mayoritas kursi di parlemen (Lok Sabha). Otomatis Modi menjadi perdana menteri India selama periode 2014 - 2019. Dan dengan kemenangan Modi pada Pemilu 2019 yang baru lalu, maka Modi mendapat mandat untuk menjadi perdana menteri India kembali hingga 2024. 

***

Rabu siang, 30 Mei 2018 itu, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi bermain layang-layang bersama di halaman Monumen Nasional, Jakarta. Keduanya menolak untuk memakai sarung tangan yang disodorkan pengawal. Agaknya mereka tidak asing dengan permainan rakyat itu. 

Kedua kepala negara itu tampak akrab, dari sejak naik mobil golf yang dikemudikan Jokowi dari Istana Negara ke lapangan Monas—tempat perhelatan festival layang-layang untuk memperingati 70 tahun persahabatan Indonesia-India—hingga acara kenegaraan selesai diselenggarakan pada sore harinya.

Setahun kemudian, keduanya terpilih kembali menjadi kepala negara di negara masing-masing (jika gugatan Prabowo-Sandi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi). 

Sistem demokrasi yang dianut kedua negara ini telah memungkinkan rakyat jelata menjadi kepala negara, walau dengan perjalanan yang panjang dan berliku-liku, dari tingkat bawah hingga tingkat nasional. Apakah mereka berhasil memuaskan hati rakyat yang memilihnya pada akhir era pengabdian mereka kelak? Hanya waktu yang bisa menjawab.