Para anggota dewan yang terhormat yang akan habis masa jabatannya di akhir bulan ini tak ubahnya serupa mahasiswa semester lima yang dikejar deadline tugas perkuliahan. Prokrastinasi selama masa awal jabatan membuat anggota dewan mengebut mengesahkan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) di hari-hari terakhir masa jabatan.

Sialnya, asap kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan sepertinya telah menyelimuti pandangan para anggota dewan dan membatasi pandangan mereka dari kepentingan masyarakat dan keberlangsungan bernegara.

Masih belum reda penolakan-penolakan atas disahkannya RUU KPK pada 17 September lalu, kini anggota dewan yang terhormat mengebut mengesahkan RUU KUHP menggantikan KUHP warisan Belanda yang selama ini digunakan.

Salah satu pasal yang menuai banyak pro dan kontra adalah pasal penghinaan presiden, tepatnya pasal 218 ayat (1). Pasal tersebut menyebutkan: “Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Lucunya, pasal penghinaan presiden ini telah jauh-jauh hari ditentang oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan proses demokrasi dalam bernegara, khususnya perihal kebebasan menyatakan pendapat. Tentu saja tidak ada keraguan pada diriku untuk menyetujui keputusan Mahkamah Konstitusi yang dihuni para pakar hukum itu.

Sebuah negara demokrasi sejatinya adalah negara yang melibatkan masyarakat dalam proses bernegara. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dilihat sebagai objek kebijakan pemerintah, tetapi juga turut memberikan aspirasi atas hal-hal penting yang menyangkut kepentingan bersama seluruh lapisan masyarakat.

Untuk menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat luas inilah maka lahir media massa atau pers. Dalam negara demokrasi, pers dianggap sebagai pilar demokrasi keempat setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Salah satu media nasional baru-baru ini mendapat sumpah serapah dari warganet. Media ini bukan media sembarangan. Ia pernah bertahan dan melawan pembredelan rezim Orde Baru. Media itu adalah Tempo.

Alasan sumpah serapah itu tidak lain adalah sampul Majalah Tempo untuk edisi 16-22 September 2019 yang menampilkan sosok yang diklaim sebagai Joko Widodo, Presiden RI, dengan bayangan hidung yang memanjang.

Mengikuti interpretasi warganet, gambar sampul majalah ini menampilkan presiden Jokowi yang “disamakan” dengan Pinokio, boneka kayu yang memanjang hidungnya jika ia berbohong.

Masalahnya di mana? Gambar sampul ini kemudian dianggap sebagai penghinaan terhadap presiden oleh sekelompok warganet yang murka. Presiden sebagai simbol negara seharusnya tidak ditampilkan seperti itu, katanya.

Klimaks cerita, aplikasi Tempo ramai-ramai diulas negatif dan diberi bintang satu. Tempo tidak lagi Tempo, ia jadi tempe.

Apakah pengecaman terhadap Tempo itu disebabkan karena Jokowi murni dilihat sebagai simbol negara? Ataukah karena mata warganet langsung tertuju pada bayangan hidung panjang yang seketika mengingatkan pada Pinokio? Atau mungkin karena interpretasinya seketika menjadi Jokowi = Pinokio = bohong?

Kata siapa Jokowi berbohong? Bisa jadi bayangan hidung panjang itu muncul karena pencahayaan yang diatur sedemikian rupa—agak miring ke kiri oleh si ilustrator misalnya? Lagi pula, siapa yang tahu bagaimana jika Jokowi berbohong? Apakah hidungnya benar-benar akan memanjang?

Warganet sepertinya begitu mudah tersulut amarahnya dalam menanggapi sebuah gambar. Bandingkan dengan gambar Presiden Trump yang dibakar di seantero muka bumi. Atau apakah kita telah lupa pada gambar-gambar formal Susilo Bambang Yudhoyono yang dibakar dalam demonstrasi-demonstrasi?

Rasa-rasanya belum ada ya gambar presiden Jokowi yang dibakar dalam demonstrasi?

Jika masyarakat atau warganet bisa begitu tajam mengecam, mencaci maki, menyumpah serapahi media sekaliber Tempo, lantas mengapa Tempo—yang notabene penyalur aspirasi masyarakat, dan juga masyarakat itu sendiri, tidak bisa menggunakan ketajaman intelektualnya dalam kata dan gambar untuk mengkritisi pemerintahan yang nyatanya sedang tidak baik-baik saja?

Revisi UU KPK yang oleh banyak kalangan begitu nyata dinilai sebagai bentuk pelemahan KPK toh pada akhirnya disahkan oleh para anggota dewan yang terhormat dengan suara bulat. KPK—anak kandung reformasi, dikebiri.

Jika RUU KPK saja bisa disahkan di tengah negara yang masih sarat korupsi, yang mana korupsi tak ubahnya kebutuhan setelah pangan, sandang, dan papan, maka tentu saja tidak menutup kemungkinan RUU KUHP akan disahkan juga dengan adanya pasal penghinaan presiden di dalamnya.

Susah memang bernegara. Jika kritik dianggap penghinaan, maka haruskah kita berdiam diri saja meyakini bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat banyak dan bukannya pada kepentingan rakyat yang sedikit?

Betapa sentimentalnya jika kritik kemudian dianggap sebagai penghinaan. Bukan hanya nalar politik yang bisa tumpul karena jarang diasah atau digunakan, bahkan humor pun jadi garing seketika.

Jika kita bisa menerima gambar-gambar yang menampilkan Jokowi dengan ukuran kepala yang tidak mungkin bisa ditopang oleh badan yang kecil, lantas mengapa kita tidak bisa menerima ilustrasi gambar sampul Majalah Tempo tersebut?

Itu hanya tentang bayangan hidung lho. Terlalu bawa perasaan Anda dalam bernegara.

Kebebasan pers yang diprakarsai dan didukung penuh oleh Habibie rasanya tidak lucu jika dipreteli hanya beberapa minggu sejak kematian beliau.

Jika RUU KUHP yang mengandung pasal penghinaan presiden di dalamnya disahkan, maka celakalah media massa dan orang-orang seperti saya. Pers mati, demokrasi sekarat. Ciri Indonesia sebagai negara demokrasi hanya tampak pada ratusan juta masyarakat yang digiring berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Pers bisa-bisa tidak lagi berfungsi sebagai kontrol sosial, melainkan hanya sebagai corong propaganda penguasa. Betapa baiknya bapak presiden yang rela blusukan langsung ke lokasi karhutla hingga sepatunya kotor penuh lumpur dan arang!

Kritik dibungkam. Media massa jadi penjilat penguasa. Saya gantung keyboard. Isi berita hanya tentang presiden yang sedang kerja. Kerja! Kerja! Kerja! Kerja untuk siapa?