Penulis tergelitik membahas tema yang cukup lama ini, karena percakapan antar teman desa di Grup Whatsapp. Isi obrolannya sangat bermutu, membicarakan demokrasi desa menjelang pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan mengirimkan foto pemilihan langsung BPD di salah satu desa.

Sejumlah desa di tanah air, memang hanya sebagian melangsungkan pemilihan BPD secara langsung. Sedangkan sebagian lainnya, dengan cara musyawarah keterwakilan, termasuk di desa penulis.

Dua bentuk pemilihan BPD tersebut, sebetulnya telah diakomudir dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 56 (1) UU No 6 Tahun 2014 Tetang Desa (UU Desa) misalnya, menyatakan pengisian BPD dilakukan secara demokratis.

Kemudian, frasa “demokratis” tersebut diatur lebih detail dalam pasal 72 PP No 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana dari UU Desa, yang menyatakatan bahwa demokratis tersebut dapat ditempuh dengan dua mikanisme, yaitu mikanisme pemilihan langsung, dan musyawarah.

Hal itupun juga tertuang di dalam pasal 5 (1) Peraturan Mentri dalam Negeri (Permendagri) No 110 Tahun 2014, yang mengakui dua mikanisme pemilihan BPD sama-sama dapat dilaksanakan.

Namun, diantara kedua mikanisme pemilihan tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan, melainkan sebagai pilihan, yang sama-sama memiliki payung jelas. Sehingga menilai demokrasi dalam pemilihan, tidak dapat dilihat dari satu kacamata,  bahwa pemilihan langsung yang paling demokratik.

Jika memang demikian, untuk tingkat desa lokal membutuhkan tahapan-tahapan penting, salah satunya melibatkan partai politik dalam kontestasi di desa. Sehingga wacana tentang demokrasi tidak hanya berkembang pada tataran prosedural, tetapi pembangunan pendidikan politik di desa.

Menurut hemat penulis, dua mikanisme yang diberikan peraturan tersebut bukan tentang bagaimana desa harus beradaptasi dengan cara demokrasi nasional, melainkan sebagai ruang menjaga kualitas demokrasi elektoral desa, sehingga berdampak terhadap pembangunan indeks demokrasi nasional.

Artinya, memilih diantara mikanisme yang disediakan harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan kebutuhan, kesadaran, dan kemajuan kolektif di desa yang berkepentingan. Seperti aspek kultural, teoritis, pendidikan, dan menejemen konflik.

Sepanjang tidak ditemukannya sekurang-kurangnya beberapa tanda berikut: pertama, keberadaan dominasi elit politik desa yang mencoba meraih ambisi kekuasaan dengan menciptakan sistem pemilihan yang nondemokratis.

Kedua, mayoritas masyarakat di desa tertentu percaya dan meyakini salah satu dari kedua mikanisme tersebut yang paling baik dalam meraih kekuasaan, maka maka memilih jalur musyawarah tidaklah bermasalah.    

Titik tekan kemajuan demokrasi desa sebetulnya lahir kolektifitas masyarakat desa. Dalam konteks pemilihan, mereka cendrung memilih pemimpin dengan cara sesuai kesadaran kolektif tersebut. Seperti kecendrungan masyarakat menggunakan mikanisme musywarah ketimbang pemungutan suara.

Apabila kesadaran kolektif masyarakat demikian, memaksakan pemungutan suara sebagai bentuk lain demokrasi dalam peraturan di atas, menurut penulis bukan jalan yang tepat karena bertentangan dengan jiwa dan kesadaran masyarakat, yang dapat berdampak terhadap efektifitas pelaksanaannya.

Dengan kata lain, demokratisasi desa harus tumbuh dan berkembangan dari kekayaan tradisi dan kearifan desa. Sehingga demokrasi desa tumbuh hasil pergulatan masyarakat desa dengan kekayaan sosio budaya yang mereka miliki, bukan cangkokan mentah-mentah dari luar. ( Naeni Amanulloh, 2015: 15)

Pada bagian inilah, demokrasi ditekankan menurut penulis bukan untuk kemajuan demokrasi termasuk di desa, melainkan untuk kemajuan kolektif masyarakat desa.

“Memilih” diantar dua mikanisme tersebut, sebetulnya telah dibenarkan dengan adanya dua asas penting dalam UU Desa, yakni asas rekognisi sebagai pengakuan negara terhadap asal-usul desa, dan asas subsidiaritas sebagai penetapan kewenangan sekaligus pengambil keputusan berskala lokal.

Kedua asas tersebut secara tidak langsung memberikan kewenangan besar kepada desa mengurus dirinya sendiri. Sehingga prinsip utama yang mesti disasar oleh desa ialah kemajuan kolektif dalam setiap moment penting, termasuk pemilihan.

Sebagai asas pengaturan di desa, rekognisi dan subsidiaritas merupakan bukti konkret bahwa desain demokrasi desa tidak dapat disamakan dengan demokrasi nasional, yang mengembakan demokrasi desa dalam basis sosio budaya desa.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis dalam rangka mewujudkan kemajuan kolektif masyarakat desa melalui demokrasi elektoral, ialah dengan menjaga dan menciptakan kualitas demokrasi elektoral di desa itu sendiri.

Hal itu dapat dilakukan dengan cara: pertama, redefinisi terhadap hubungan masyarakat dengan elit atau pemangku kebijakan desa, termasuk BPD sebagai bagian dari apatur desa. Sehingga masyarakat aktif tidak hanya ditekankan pada saat momen pemilihan politik desa tiba.

Artinya perlu melakukan redefini partisipasi yang tidak hanya dimaknai masyarakat datang ke bilik suara, namun mengikut sertakan masyarakat dalam setiap pengembilan kebijakan strategis desa, melalui cara yang juga tumbuh berkembang di masyarakat.

Kedua, membangun konsolidasi demokrasi desa berbasis kesadaran kolektif lokal. karena itulah perlu pengukuran yang cermat, dan terencana, terhadap pilihan kesesuaian demokrasi elektoral desa dengan jiwa yang merupakan kesadaran masyarakat desa tersebut.

Penulis menghendaki dari apa yang telah dipaparkan di atas, bahwa segala hal yang dimulai di desa, harus berujung dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat desa, untuk kemajuan masyarakat desa.