Demokrasi adalah soal keterbukaan. Di dalam keterbukaan ada tanggung jawab yang mesti dipanggul.

Tanggung jawab menjadi sesuatu yang inheren pada kekuasaan. Tidak ada pemimpin yang boleh lolos dari pertanggungjawaban moral maupun politik.

Akuntabilitas membutuhkan keterbukaan atau yang disebut sebagai transparansi. Namun keterbukaan macam apa yang diperlukan? Apakah keterbukaan tanpa batas? Atau keterbukaan terbatas? Jika keterbukaan terbatas bukankah itu sensor, yang berarti tidak ada keterbukaan?

Demokrasi dan Keterbukaan

Pertama, demokrasi lahir sebagai suatu bentuk pemerintahan yang mengedepankan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Dalam arti ini seperti yang banyak dikatakan para ahli, demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam artinya yang paling radikal, demokrasi adalah pemerintahan oleh yang diperintah. Inilah paradoks yang terkandung di dalam demokrasi.

Paradoks adalah dua bentuk pernyataan yang bertentangan, namun menjadi satu dan benar, ketika keduanya berada bersama. Misalnya pernyataan berikut; ia adalah yang diperintah sekaligus pemerintah dari kelompok itu.

Sekilas pernyataan tersebut kelihatan tidak logis. Namun paradoks tidak hanya mengacu pada logika, namun kebenaran itu sendiri yang memang sering kali melampaui lingkup logika. Paradoks demokrasi inilah yang menjadi misteri keterbukaan politis pertama dari demokrasi.

Demokrasi dan Rahasia

Kedua, misteri demokrasi adalah misteri keterbukaan politis. Dalam arti ini keterbukaan adalah suatu tegangan antara rahasia di satu sisi, dan transparansi di sisi lain. Bagaimanapun rahasia tetaplah diperlukan. Manusia tanpa rahasia itu bagaikan manusia tanpa persona. 

Persona adalah jati diri yang tampak sekaligus tersembunyi dalam orang banyak. Di dalam persona ini, manusia menyimpan rahasia dirinya yang terdalam, yang terbuka hanya bagi orang-orang tercinta.

Masyarakat pun juga memiliki rahasia. Rahasia tersebut biasanya diturunkan dalam rupa cerita dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya.

Rahasia meresap ke dalam ingatan sosial masyarakat, dan menjadi bagian utuh dari identitasnya. Masyarakat tanpa rahasia adalah masyarakat tanpa jiwa.

Namun apa hubungan antara rahasia dan keterbukaan? Jika demokrasi mengandung rahasia, lalu bagaimana dengan ide keterbukaan?

Ayunan Transparansi

Ide keterbukaan di dalam demokrasi berbentuk tegangan. Demokrasi berayun dari transparansi menuju rahasia, dan sebaliknya.

Inilah misteri kedua demokrasi, yakni ayunannya antara rahasia dan transparansi. Rahasia menciptakan identitas sementara keterbukaan melahirkan pertanggungjawaban.

Di dalam negara yang paling demokratis sekalipun, rahasia negara tetap haruslah dijaga dengan baik. Namun rahasia itu bukanlah mutlak, melainkan bersifat kontingen, yakni selalu mungkin terbuka, bila saatnya tiba.

Masyarakat demokratis mengayunkan rahasia dari tahap mutlak menuju ruang relatif. Sisi relatifnya terletak pada kemampuannya untuk menerima dan menanggapi kritik secara argumentatif, bukan dengan senjata. 

Kekuasaan Rakyat

Ketiga, demokrasi adalah pola pemerintahan yang berfokus pada kedaulatan rakyat. Namun apa itu rakyat? Siapa dia? Di mana alamatnya?

Misteri ketiga demokrasi terletak pada sulitnya mendefinisikan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan rakyat. Rakyat adalah suatu entitas abstrak, tanpa wajah, tanpa tubuh, dan tanpa persona.

Seorang politisi bisa mengaku, bahwa keputusannya berpihak pada rakyat. Pertanyaan kritisnya tetap rakyat yang mana?

Marx selalu melihat rakyat itu terbagi menjadi dua kelas, yakni kelas pemilik modal dan kelas buruh yang tidak memiliki modal, kecuali kekuatan dirinya sendiri.

Sementara Foucault selalu melihat masyarakat terbelah dua, yakni antara kelas dominan dan kelas resisten (kelas oposisi).

Secara normatif demokrasi seharusnya mampu mewakili semua pihak tersebut, sehingga tercipta irisan kepentingan politis yang mungkin bisa memberi kepuasan bagi semua pihak, walaupun bukan kepuasan maksimal.

Namun situasi faktual di Indonesia menunjukan dengan jelas, pihak pemilik modal dan kelas dominan memiliki posisi tawar lebih tinggi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Secara normatif juga dapat dikatakan, rakyat di dalam masyarakat demokratis adalah rakyat yang paling tertindas secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya di dalam masyarakat. Dengan kata lain pemerintahan demokratis menggendong suatu misi luhur, yakni membela mereka yang paling tertindas di masyarakat.

Sekilas kita bisa mencium bau diskriminasi di sini, bukankah mereka yang berkuasa juga merupakan rakyat yang perlu untuk diwakili? Misteri kekuasaan politis demokrasi terletak di dalam keberpihakannya pada rakyat yang tertindas.

Misteri demokrasi tidak bernada diskriminasi, melainkan suatu komitmen dan keberpihakan politis.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa keterbukaan politis demokratis memiliki tiga titik paradoksal. Yang pertama adalah demokrasi sebagai paradoks bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh yang diperintah, yakni rakyat sendiri.

Yang kedua adalah demokrasi mengandung tegangan keterbukaan antara rahasia dan transparansi. Dan yang ketiga demokrasi mengandung posisi keberpihakan dan komitmen politis pada pihak yang paling tertindas, yang sekilas tercium seperti diskriminasi.

Demokrasi dan misteri keterbukaan politis yang ada di dalamnya merupakan suatu tanda kemampuan pola pemerintahan ini untuk menampung keganjilan dan keragaman pola hidup. Tujuannya sederhana; supaya kita bisa sungguh hidup bersama secara harmonis.