Jika umat beragama diakui eksistensinya di dalam negara demokratis yang sekuler (seperti Perancis), maka keputusan etisnya adalah menghargai keberadaan agama sebagai entitas yang tak terpisahkan dalam kehidupan politik, sekaligus mengakui itu sebagai fakta pluralitas demokrasi.

Sekularisme politik bagaimanapun bukan menjadi alasan, bahkan pembenaran terhadap pernyataan Emmanuel Macron yang terlalu tendensius mengaitkan Islam dengan terorisme, dan membiarkan publikasi karikatur Nabi Muhmmad oleh Charlie Hebdo.

“Kemuliaan” sekularisme politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal kemanusiaan sudah inhern meghargai setiap manusia, bahkan dengan identitas keagamaan. Walaupun tidak menjadikan identitas keagamaan sebagai keputusan politik yang berlaku, tetapi minimum mengakui fakta yang tak terelakan: eksistensi agama dalam ruang publik.

Memang, di dalam negara sekuler seperti Perancis, agama dipisahkan dari wilayah negara (state), tetapi negara sekuler yang menjalankan sistem demokrasi, tidak dapat secara frontal menolak keberadaan identitas keagamaan, bahkan yang bersifat politis sekalipun.

Jika Public Reasioning merupakan faktor penting dalam menjaga demokrasi, ada baiknya klaim-klaim religius di dalam ruang publik diuji secara kritis, demokratis, argumentatif, dan tidak tendensius.

Di sini, diandaikan bahwa ada saling komunikasi timbal balik antara mereka yang sekuler dan mereka yang beragama. Komunikasi tersebut berlangsung secara demokratis dengan menghargai pandangan-pandangan baik yang religius, atau yang sekuler.

Apa yang terjadi kemudian adalah situasi ruang publik yang sehat, tanpa eksklusi sekularisme terhadap agama, dan tentu tanpa arogansi fundamentalisme agama.

Pengabaian negara sekuler terhadap pelecehan agama tentu hanya akan merusak demokrasi yang sedang dijalankan. Pada prinsipnya, negara demokratis menghargai dan melindungi hal-hal yang dinilai paling sensitif di dalam agama, dalam kasus Perancis, Nabi Muhammad yang menjadi panutan umat Islam.

Jika komunikasi yang terjadi lewat penalaran publik (Public Reasioning) yang menguji setiap klaim legitimitas suatu pandangan sekuler atau religius itu terdistorsi, atau bahkan didominasi, maka tidak akan menutup kemungkinan terhadap pengeksklusian suatu kelompok atau tindakan anti-demokrasi kelompok tertentu.

Dunia telah melihat, setelah pernyataan kontrofersial Macron dan karikatur Nabi Muhammad itu mengemuka sebagai fenomena tegangan sekularisme dan agama, maka apa yang terjadi setelahnya adalah tindakan anti-demokrasi.

Komunikasi politik pemimpin negara yang terlalu tendensius terhadap umat Islam, pada akhirnya membahayakan “penalaran publik” sebagai suatu instrumen untuk merasionalisasikan berbagai pandangan dunia.

Pada akhirnya, kelompok yang merasa diri mereka terhina, kemudian mengabaikan debat publik dan penalaran publik sebagai bagian dari harmonisasi berbagai identitas, dan lebih memilih cara-cara kekerasan sebagai alternatif.

Cara-cara kekerasan tersebut sudah laten di dalam fundamentalisme agama. Tinggal menunggu pemantik saja untuk mencuatkannya di tengah-tengah komunikasi yang terdistorsi.

Kegagalan Macron untuk menghargai hal yang paling sensitif dalam umat Islam langsung menjadi api yang dimanfaatkan kalangan fundamentalisme agama untuk melakukan kekerasan. Dan akhirnya, tiga nyawa melayang di Gereja Basilica di kota Nice Perancis.

Kalau negara sekular sudah pasti demokratis, mengapa hal demikian tidak terjadi di Perancis? Apakah Perancis memang sedang menjatuhkan derajatnya sebagai negara demokratis yang paling tua?

Komunikasi yang terdominasi dan terdistorsilah yang menyebabkan bahaya laten fundamentalisme agama dalam negara demokratis itu mencuat. Instrumen demokratis yang ada tidak dimanfaatkan secara efektif untuk menjamin kohesi sosial.

Ini layaknya membangkitkan singa yang sedang tidur pulas, tinggal memancingnya dengan daging segar, langsung disergaplah daging tersebut.

Tidak efektifnya instrumen demokrasi, seperti penalaran publik dan debat publik, harusnya menjadi evaluasi terhadap pemerintahan demokratis tersebut. Bukankah demokrasi meniscayakan keberagaman pandangan dan identitas? Dan instrumen seperti penalaran publik dan debat publik tersebut adalah mediator terhadap keberagaman pandangan dan identitas tersebut.

Jika saja instrumen tersebut gagal bekerja, atau memang sengaja digagalkan, dampaknya sangat mengerikan. Kita dapat menyaksikan orang-orang dengan pandangan fundamental atas agama mengancungkan pedang dengan meneriakan nama Tuhan.

Hal-hal seperti itu sudah ada bahkan di dalam negara paling demokratis sekalipun. Hanya saja, mereka senantiasa tunduk terhadap demokrasi yang telah menjadi pilihan mayoritas. Ada yang beradaptasi dengan demokrasi, dan mencoba melawannya dari dalam, dan ada yang senantiasi melawannya secara frontal.

Aturan main demokratis itulah yang senantiasa berperan untuk mencegah hal tersebut mengemuka. Bisa dengan serangkaian regulasi yang adil, atau dengan pembangunan budaya demokratis.

Tentu negara demokratis dan rakyatnya yang demokratis anti terhadap kekerasan. Tetapi apa yang perlu bukan hanya prinsip-prinsip yang dipegang begitu saja, tetapi kehendak untuk menjadikannya sebagai bagian dari tindakan.

Seperti yang sudah disampaikan di atas, bahwa sikap anti-demokrasi itu adalah bahaya laten. Dia laten dalam individu religius, bahwa mereka, apalagi yang sangat fundamental, hanya menerima demokrasi secara semu, dan ketika hal-hal fundamen religiusitasnya diusik, itu akan menjadi sikap anti-demokrasi.

Jika individu/kelompok religius itu mau sedikit mengikuti dan mengakui demokrasi, tentu hal yang paling mungkin adalah memoderasi religiusitasnya dan menempatkannya secara bijaksana.

Dan apabila ingin melakukan aktivitas politik, maka sudah selayaknya mentransformasikan diri ke dalam Citizenship-Politics, dan meninggalkan aktivitas politik yang berdasarkan Ethnicity/Religious-based Politics.

Dengan demikian, apabila sudah mentransformasikan diri menjadi Citizenship-Politics, dan upaya memoderasi religiusitasnya, maka tindakan yang berlaku adalah tindakan yang mengedepankan nilai-nilai demokratis, bukan teror, kekerasan, atau pemenggalan.

Lalu apa proposal buat inividu/kelompok yang sekuler? Yakni melihat agama bukan sebagai sesuatu yang ketinggalan jaman dan hewan yang hampir punah, yang dengan begitu layak untuk dieksklusikan dan di olok-olok.

Walau sekluarisme politik tidak menghendaki agama di dalam sistem formal politik, tetapi minimum mengakui eksistensi agama dalam ruang-ruang informal di dalam demokrasi.

Demokrasi sudah menyediakan berbagai instrumen untuk menguji klaim-klaim kesahihan dan pandangan dunia yang sering dianggap sesuatu yang total oleh agama, maka penggunaan instrumen tersebut harus betul-betul memadai dan dilakukan secara adil. Atau, sebuah upaya untuk saling belajar antara kelompok agama dan kelompok sekuler.