Adalah seorang Francis Fukuyama yang membuat sebuah kesimpulan bahwa peradaban manusia sekarang sedang memasuki periode “akhir dari sejarah”.

Fukuyama mengikuti pemikiran Hegel yang menyatakan bahwa masyarakat manusia bergerak dari periode “hanya satu orang yang berkuasa” (monarkhi) menuju pada “beberapa orang berkuasa” (oligarkhi) dan berakhir pada “semua orang berkuasa” (demokrasi). Menurut Fukuyama, periode akhir inilah yang sekarang sedang kita alami.

Tesis Fukuyama tersebut didasarkan atas fenomena bahwa dunia saat ini semakin demokratis. Banyak negara yang tadinya menganut sistem politik yang otoriter, kini tumbang. Yang paling dramatis adalah runtuhnya sistem otoriter Uni Soviet dan Eropa Timur.

Sukar sekali membayangkan munculnya kembali rezim otoriter di negara-negara sekarang. Rakyat di sana tampaknya sudah “kapok” dengan rezim semacam ini. Bahkan seandainya partai komunis mau berkuasa kembali, tampaknya mereka harus mengembangkan sosialisme di bawah sistem politik yang demokratis.

Tesis ini mendapatkan momentumnya di Asia Tenggara. Runtuhnya rezim Marcos, serta gagalnya usaha kaum militer untuk berkuasa lagi di Thailand (kecuali Myanmar), juga runtuhnya sistem otoriter Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto pada 1998, menunjukkan bahwa demokrasi memang sedang merambat juga ke kawasan ini.

Tetapi, pada konteks masa kini, tesis Fukuyama itu harus dipertanyakan kembali. Mengapa? Karena di mana-mana dewasa ini, demokrasi mengecewakan banyak orang.

Tiga tahun lalu Presiden Barack Obama menjanjikan sebuah permulaan baru buat Amerika, negara demokratis tertua di dunia. Namun hingga kini dia belum berhasil mengabulkan semua tuntutan masyarakatnya.

Usaha Obama langsung direspon pemberontakan Tea Party (Partai Teh). Partai Teh terdiri atas aktivis kanan yang ingin menciutkan peran pemerintah, membebaskan pebisnis dari apa yang mereka anggap belenggu peraturan negara, serta menjatuhkan Obama.

Baru-baru ini Obama dipukul lagi oleh Occupy Wall Street (Menduduki Wall Street), pemrotes kiri yang justru ingin mengencangkan peraturan tersebut dan mengutuk Obama selaku kaki tangan pebisnis dan bankir besar.

Di Indonesia, beberapa tahun yang lalu lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipilih kembali dengan perolehan suara mayoritas mutlak. Suatu prestasi yang luar biasa. Namun, setelah itu, dukungan rakyat merosot terus menurut hasil survei pendapat umum.

Saat itu di Jakarta, Yudhoyono diserang dari segala penjuru angin. Para aktivis kiri menganggapnya antek kapitalis Barat atau “neo-liberal”, sementara aktivis propasar mengeluh atas keengganannya menurunkan subsidi bahan bakar minyak.

Di kubu lain, peminat hak asasi menyesalkan perilakunya terhadap oknum Islamis yang membakar masjid Ahmadiyah serta oknum TNI dan Polisi yang melanggar hak aktivis pro-merdeka Papua.

Setelah itu, sejumlah jenderal pensiunan TNI mengaku putus asa dengan pemerintahannya dan menyuruh Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono mundur saja.

Mengingat keadaan ini, apa yang harus kita perbuat untuk memperbaiki mutu demokrasi? Bagi saya, hambatan utama dalam perbaikan demokrasi di negara modern adalah kapitalisme pasar, suatu sistem ekonomi yang cenderung menciptakan ketidaksetaraan dalam pembagian hasil pertumbuhan.

Tentu saya memaklumi bahwa serangan paling terkenal terhadap kapitalisme selama ini diluncurkan oleh teoretisi sosial Karl Marx pada pertengahan abad ke-19. Namun, Marx dan pengikutnya sampai abad ke-21 tidak banyak membantu kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki demokrasi.

Justru sebaliknya, mereka cenderung menyuruh kita untuk membuang sang bayi, demokrasi, bersama bak mandinya, kapitalisme, sekalian (throw out the baby with the bathwater). Padahal, kedua-duanya perlu diselamatkan.

Sumbangan Robert Dahl. Menurut Dahl, tantangan terbesar untuk demokrasi yang bermutu tinggi di masyarakat modern terdiri atas pembagian sumber daya politik yang tidak merata. Secara ideal setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting yang diambil negaranya. Setidaknya kalau demokrasi dimaknai sebagai political equality, kesetaraan politik antara semua warga negara.

Sayangnya, cita-cita itu sulit diwujudkan di  berbagai masyarakat ekonomi yang menganut sistem kapitalisme pasar (capitalist market economies), baik yang maju seperti Amerika maupun yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Menjelang akhir karirnya, dalam On Democracy (1998), Dahl meringkaskan lima kesimpulan tentang hubungan antara kapitalisme pasar dan demokrasi. Ringkasan itu sekaligus merupakan penjelasan paling canggih mengenai hubungan kapitalisme pasar dan demokrasi. Juga menjadi titik berangkat yang penting bagi semua usaha serius untuk memperbaiki mutu demokrasi pada zaman kita.

Pertama, sepanjang sejarah modern, demokrasi hanya bertahan di negara-negara dengan ekonomi kapitalis pasar serta belum pernah bertahan di negara-negara dengan ekonomi non-pasar.

Kedua, akrabnya hubungan empiris itu beralasan. Dalam ekonomi pasar, aktor-aktor utama sebagian besar terdiri atas individu-individu dan perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak sendiri, didorong oleh insentif untung-rugi, tanpa arahan sebuah pusat.

Ketiga, demokrasi dan kapitalisme pasar berseteru terus sambil saling mengubah sifatnya masing-masing. Di Inggris menjelang pertengahan abad ke-19, kapitalisme dalam bentuk ideologi laissez faire (pro-pasar bebas murni) berhasil menaklukkan semua pesaingnya. Namun, pada waktu yang sama, kapitalisme sebagai kekuatan ekonomi nyata telah menciptakan banyak kelompok kepentingan baru, termasuk serikat buruh yang menuntut intervensi dan regulasi dari negara.

Kesimpulan keempat Dahl: potensi demokrasi yang bermutu tinggi pada sebuah negara, dibatasi kapitalisme pasar yang menciptakan beberapa ketidaksamaan penting dalam distribusi sumber daya politik.

Sumber daya politik didefinisikan sebagai “semua hal yang bisa digunakan untuk memengaruhi, langsung atau tidak langsung, perilaku orang lain.”

Tegas Dahl:

Dalam demokrasi modern, yang paling penting dan sekaligus amat dipengaruhi oleh kapitalisme pasar adalah kekayaan, pendapatan, status, prestise, informasi, organisasi, pendidikan, dan pengetahuan.

Kesimpulan kelima dan terakhir Dahl mengemukakan tensi tak terelakkan di masa kini dan masa depan yang juga merupakan ironi besar.

Pada satu segi, terciptanya lembaga-lembaga demokrasi sangat dimungkinkan dan dibantu oleh kapitalisme pasar. Pada segi lain, kapitalisme selaku pencipta berbagai ketidaksamaan yang disebutkan di atas justru menjadi penghalang utama pengembangan atau pendalaman demokrasi selanjutnya.

Dalam Konteks ini, maka pertanyaan yang layak diajukan adalah: Lantas, di manakah peran kita?