Dunia politik Indonesia tengah mengalami krisis yang berakibat pada inkredibilitas rakayat terhadapnya. Faktum krisis itu terpampang melalui aksi para lakon politik yang infantilistik, seperti perkelahian dalam ruang sidang, inkonsistensi sikap terhadap satu persoalan, resafle yang tak kunjung usai, dan ada banyak kebijakan yang dibuat yang bertentangan dengan nilai demokratis.

Berkaitan dengan kebijakan non-demokratis dan koruptif, Kompas edisi Sabtu, 10 September 2016 memberitakan bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi perizinan tambang nikel di Kab. Bombana dan Buton untuk PTAnugrah Harisma Barak 2009-2014. Dia diduga menerima suap dalam berbagai bentuk.

Kebijakan non-demokratis juga terjadi di Provinsi NTT, Kab. Manggarai Barat, di mana Gubernur NTT, Frans L. Raya membuka izin kontrak pembangunan Hotel oleh PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) di Pantai Pede yang dinegasikan oleh sebagain besar rakyat Manggarai Barat. Suara negasi rakyat diacuhkan, sehingga perjanjian kontrak itu tetap akan berjalan; PT SIM tetap membuka usaha di arena rekreasi publik itu.        

Percikan kebijakan non-demokratis tercecer juga dalam berbagai bentuk seperti upaya revisi UU Pilkada pada awal masa kepemimpinan Jokowi-JK, upaya revisi UU KPK, upaya revisi persyaratan calon perseorangan, usaha perizinan lahan pertambangan tanpa fiat dan konsesus masyarakat, dan ada banyak lagi.

Pertanyaan kita, bagaimana eksistensi dan daya progresif demokrasi yang dikampanyekan sejak kelahiran masa reforamasi? Mengapa kedaulatan rakyat tidak menjadi yang prima dalam kebijakan pemerintah? Dan mengapa korupsi terus menggeliat di tengah dentuman demokrasi? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi titik tolak pembahasan tulisan ini.

Demokrasi Versus Korpokrasi

Dari berbagai kasus korupsi dan kebijakan otoriter para politikus yang saya pelajari pada berbagai media masa, saya konklusikan bahwa politik Indonesia tengah diisi oleh dua kekuatan yang saling sikut, yakni demokrasi dan korpokrasi. Korupsi yang menggeliat dan yang melilit sebagian besar aparatur negara, baik eksekutif maupun legislatif disebabkan oleh perselingkuhan mereka dengan korporasi.

Kekuatan dan daya progresif demokrasi sebenarnya ditaklukan oleh energi korpokrasi (pemerintahan ada pada tangan korporasi). Korpokrasi yang dalam bahasa Marks adalah “kapitalis” berdaya menguasai perpolitikan bangsa dengan kekuatan uang. Mengutip Marx struktur kekuasaan politik dan ideologi pada dasarnya ditentukan oleh kekuasaan ekonomis. Karena itu, kekuasaan negara selalu mendukung para penguasa bidang ekonomi.

Kejatuhan negara pada korporasi sebenarnya karena korporasi-lah yang membiayai dan mengongkos kampanye politik, dan yang menjadi donatur partai. Biaya untuk mencapai kekuasaan sebenarnya berasal dari donasi para korporasi. Konsekuensinya, kebijakan pemerintah, legislatif atau eksekutif sealalu berpihak pada korporasi. Karena itu disebut korpokrasi, kedaulatan ada pada tangan korporasi.

Dr. Alex Jebadu menegaskan bahwa, partai-partai politik dan pemerintahan mengandalkan sumbangan korporasi baik untuk aktivitas politik maupun untuk kepentingan ekonomi mereka masing-masing. Konsekuensi substansialnya adalah kebijakan pembangunan selalu memperhitungkan keuntungan bagi korporasi atau secara negatif kebijakan pembangunan tidak memperhatikan kondisi riil rakyat.

Sadar atau tidak, demokrasi dan korpokrasi sebenarnya tengah bertikai dalam dunia politik. Demokrasi yang dimengerti sebagai “kedaulatan rakyat” seakan hanya hidup pada moment pemilihan umum. Pada saat Pemilu para kandidat mengadakan kampanye dan tatap muka langusng dengan rakyat. Keluh-kesah, rintihan dan realitas empirik rakyat diperhatikan pada saat itu dan serentak menjadi titik tolak konstruksi visi-misi para kandidat.

Fenomena yang hidup sekitar pemilu menggambarkan secara jelas hakekat demokrasi, “dari dan oleh rakyat”. Rakyat menduduki posisi prima pada saat Pemilu. Sebab keputusan dan kebijakan nurani rakyat menentukan idealisme dan harapan kandidat. Karena itu, semua kandididat menarik hati rakyat dengan memperlihatkan kerakyatan melalui visi-misi yang sangat rakyat.

Realitas berkata lain ketika Pemilu usai. Rakyat tidak lagi berada pada posisi prima. Hakekat demokrasi “untuk rakyat” serentak dinegasikan. Yang terpilih serentak beralih haluan prioritas, yakni pada donatur yang membiayai kampanye politik pada saat Pemilu. Para donatur itu adalah korporasi, yaitu perusahaan-pemegang saham, manajer, dan direktur, baik dari dalam maupun luar negeri.  

Pertarungan demokrasi dan korpokrasi mencerminkan pertarungan dua orientasi pejabat publik, yakni orientasi untuk kesejahtraan rakyat dan orientasi untuk kesejahtraan korporasi. Dalam pertarungan ini kedaulatan koporasi selalu menang, karena sistem politik balas jasa. Bukan membalas jasa “pemilih” (pemberi kuasa), tetapi membalas jasa “pemberi” (nafkah politik) untuk kelangsungan kekuasan yang diberi rakyat.

Jika kekuasaan atau politik dikuasai oleh korporasi, maka korupsi menjadi niscaya. Mengapa? Korporasi berideologi bisnis. Pergerakannya mencari keuntungan semata sebagaiaman pada dunia bisnis. Karena itu, kehadiran korporasi dalam dunia politik melalui dalil sebagai donatur mempunyai motif bisnis. Mustahil kehadiran badan bisnis ini dalam dunia politik murni untuk memajukan politik bangsa.

Penentu kebijakan, eksekutif maupun legislatif seakan diintervensi terlalu jauh oleh korporasi. Integritas para delegatus rakyat runtuh di hadapan rayuan bisnis korporasi. Para delegatus rakyat seakan dimobilisasi oleh korporasi, bukan oleh rakyat yang memilihnya. Suara korporasi lebih didengar ketimbang suara rakyat. Karena itu, korupsi yang mereduksi kesejahtraan rakyat serentak menjadi actus niscaya.   

Rekonstruksi Politik Demokrasi

Realitas korupsi yang mendera bangsa Indonesia secara inplisit menyeret rakyat Indonesia dalam kubangan kemiskinan. Politik yang di dalamnya mencakup negara, kekuasaan, alokasi kekayaan dan jabatan, pengambilan keputusan dan kebijakan umum dikonstruksi untuk cita-cita kesjahtraan rakyat dan meruduksi kemiskinana, malah bergerak sebaliknya, memperkokoh kemiskinan.

Realitas ironis ini serentak meniscayakan rekonstruksi kekuatan demokrasi. Kegemilangan korpokrasi berhasil menekan rakyat pemilik pemerintahan dan negara. Rakyat diasingkan dalam dunia sosial politiknya sendiri. Untuk mendapat kebebasan dari situasi tertekan ini, korpokrasi segera dipatahkan. Dan yang mematahkannya adalah rakyat.

Pendekatan untuk mengglorifikasi demokrasi adalah pendekatan dialog-diskursus. Demokrasi yang membuka kran kebebasan yang ditekan pada masa ORBA memudahkan upaya penghidupan pendekatan ini. Kini rakyat memunyai kebebasan bersuara, berserikat, berorganisasi, dan lain-lain. Karena itu, rakyat harus berani menjalin dialog-diskurus ilmiah, rasional dan praktis dengan pengambil kebijakan.

Sebuah urgensitas demokrasi, bahwa rakyat mendesak pengambil kebijakan untuk mentransparankan kebijakan itu. Kebijakan itu dibawa dalam ruang dialog-diskursus. Dan rujukan justifikasi dan legalitas kebijakan pembangunan adalah UUD’45 dan Pancasila. #LombaEsaiPolitik