Berbagai portal berita—baik lokal maupun nasional—masih ramai mewartakan aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. 

Fenomena demikian, di satu sisi, menandakan bahwa masih banyak dari kita yang peduli untuk turun langsung mengkritik kebijakan yang dirasa tidak membawa maslahat bagi rakyat. Namun di sisi lain, gelombang demo yang terus-menerus berlangsung tentu saja rawan mengakibatkan makin menggilanya pagebluk Covid-19.

Bayangkan, apabila ada satu saja peserta demo yang mengidap Covid-19, maka ratusan, bahkan ribuan peserta demo yang lain rawan tertular. Apalagi dalam setiap demo yang berlangsung pelaksanaan protokol kesehatan cenderung terabaikan.

Misalnya, massa aksi demo hampir bisa dipastikan tidak mempedulikan social distancing. Bahkan tidak sedikit peserta aksi yang menggunakan masker hanya menutup dagu, alias membiarkan hidung dan mulut bebas bersilaturrahmi langsung dengan angin segar. Virus Corona pun “tertawa” atas munculnya fenomena tersebut.

Terlebih aksi-aksi demo terjadi hampir di seluruh penjuru negeri. Dengan demikian, meningkatnya angka positif Covid-19 akibat “klaster demo” pun tak terhindarkan.

Hal ini pun diamini Jubir Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, yang mengatakan bahwa efek penularan Covid-19 akibat klaster demo akan terlihat dalam 2 hingga 4 minggu ke depan.

Tenaga Kesehatan: Korban Utama Klaster Demo

Alhasil, tenaga kesehatanlah yang akan menjadi “korban langsung” aksi demo yang terjadi bergelombang akhir-akhir ini. Bukan peserta aksi, bukan aparat keamanan, apalagi para wakil rakyat di Senayan.

Tentu belum lekang dari ingatan kita betapa banyak tenaga kesehatan yang tumbang dan harus meregang nyawa akibat terpapar Covid-19. Sayangnya, mimpi buruk itu pun masih terjadi hingga saat ini.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), setidaknya hingga Kamis (15/10/2020), terdapat 136 dokter dan setidaknya 92 perawat telah meninggal dunia akibat Covid-19. 

Angka tersebut pun dikhawatirkan akan bertambah, apabila penderita Covid-19 terus menerus meningkat secara signifikan di hampir seluruh wilayah yang disebabkan utamanya oleh klaster demo.

Dengan kata lain, hasrat untuk ikut melakukan aksi demo di tengah pagebluk Covid-19—khususnya yang berkaitan dengan polemik UU Ciptaker—perlu dipertimbangkan secara matang, atau bahkan diurungkan. Meski memang tidak dipungkiri, UU Ciptaker sangat menentukan hajat hidup rakyat Indonesia.

Bagi sebagian orang, UU Ciptaker mungkin menjadi penentu utama bagaimana cara mengisi perut baginya dan keluarganya. Bagi sebagian orang lainnya, UU Ciptaker juga bisa jadi sangat menentukan bagaimana cara melanjutkan hidup ke depannya.

Dengan demikian, sangat wajar apabila banyak orang yang memprotes dan menuntut agar UU Ciptaker—suatu instrumen hukum yang dapat mempengaruhi garis hidup—harus sempurna. Tidak ada cela, tidak ada cacat.

Namun demikian, kita juga perlu membuka mata atas perjuangan para tenaga kesehatan yang selama ini berpeluh dalam menangani pasien Covid-19. Para tenaga kesehatan juga manusia, yang sebagian besar dari mereka punya keluarga yang setia menanti kepulangan.

Para tenaga kesehatan juga bukanlah mesin. Mereka bisa saja gugur di tengah tugas yang boleh jadi diakibatkan oleh kurangnya rasa prihatin kita pada peluh mereka.

Dengan menahan hasrat untuk berdemo, boleh jadi akan menjadi wasilah yang dapat “menyelamatkan” tenaga kesehatan—dan tentu saja keluarga mereka—agar tidak tumbang dihantam pagebluk.

Pasrahkah Kita? 

Mungkin sebagian dari kita kecewa terhadap ketok palu pengesahan UU Cipta Kerja. Dan, tentu saja, kekecewaan tersebut perlu diekspresikan agar pemerintah tahu bahwa rakyat semakin kritis serta tidak ingin bangsa ini salah mengambil jalan.

Oleh karena itu, saya pun memahami mengapa banyak saudara-saudara kita yang masih bersikeras ingin kembali turun ke jalan, menyuarakan kegusaran sekaligus kepedulian terhadap para pemimpin bangsa.

Saya juga mengamini pendapat sebagian orang bahwa demonstrasi bisa dijadikan ukuran untuk menilai “kualitas” suatu kebijakan publik. 

Semakin banyak demonstrasi, maka “kualitas” suatu kebijakan publik—termasuk di dalamnya produk hukum yang mengatur hajat hidup orang banyak—semakin dipertanyakan.

Namun demikian, turun melakukan aksi demonstrasi rasanya tidak lagi menjadi cara yang bijak. Dengan demikian, ajakan agar mengalihkan protes terhadap UU Ciptaker melalui judicial review (JR) ke MK rasa-rasanya bisa didaulat sebagai solusi yang pas.

Toh, solusi tersebut pun telah diamini oleh sejumlah ormas dan tokoh besar di Indonesia. Mulai dari NU, Muhammadiyah, sebagian serikat buruh, bahkan mungkin anda dan saya juga.

Kita juga perlu menumbuhkan empati agar dapat merasakan bagaimana situasi kebatinan para tenaga kesehatan saat ini. Bisa jadi ada sebagian dari mereka yang ingin agar aksi-aksi turun ke jalan disudahi. 

Bagaimanapun, mereka merupakan pihak yang paling besar kemungkinan untuk tumbang di tengah ketidakjelasan kapan pagebluk Covid-19 ini akan berakhir.

Dan saya yakin, kita bisa memperoleh balasan kebaikan yang setimpal apabila dapat membantu meringankan beban para tenaga kesehatan di tengah pagebluk ini. Salah satunya, dengan menahan diri ikut berdemonstrasi.