Bila dirunut ke belakang awal mula kemelut dalam internal Partai Demokrat adalah saat peristiwa pertemuan kader senior dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Sedangkan konferensi pers Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang berspekulasi tentang keterlibatan istana semakin melanggengkan dan melebarkan perpecahan di dalam tubuh Partai Demokrat.

Jika ditarik lagi benang merah dari kedua peristiwa tersebut merupakan akumulasi dari kemelut yang sudah lama terjadi dan dengungnya baru dirasakan belakangan ini yang berakhir dengan terpecahnya menjadi dua kubu di tubuh Demokrat. Kubu pertama merasakan betul tengah terjadi tersumbatnya aspirasi dan stagnasi roda organisasi di tengah dominasi kelompok Susilo Bambang Yudhoyono.

Adapun kelompok kedua, yang juga merasakan terjadinya pergesekan antarfaksi yang memiliki potensi terjadinya makar, sehingga mau tidak mau bersuara di hadapan publik seperti yang dilakukan oleh AHY adalah pilihan terakhir yang harus dilakukan guna menelanjangi upaya kudeta di tubuh Partai Demokrat.

Menguji Kepemimpinan AHY

Konferensi pers AHY di awal Februari merupakan buntut dari pertemuan segelintir elite Demokrat dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang dilakukan di salah satu hotel di Jakarta. Akibatnya, kader senior yang dianggap terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) dipecat. Mereka di antaranya seperti Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan  Andi Yahya dianggap melakukan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat.

Tak hanya sampai situ, Marzuki Ali yang sejak awal tidak terlibat langsung dipecat karena dianggap turut menyebarluaskan kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat. Marzuki Ali merasa apa yang dilakukannya adalah bentuk ekspresi permintaan klarifikasi kepada SBY tentang meluruskan nama baiknya perihal ketidakterlibatan dia dalam peristiwa kudeta tidak digubris. Max Sopacua  kemudian turut masuk dalam gerbong Marzuki Ali sebagai kader yang turut dituduh melakukan kudeta.

Pemecatan kader senior Partai Demokrat tersebut mendapat respons secara serentak dari beberapa petinggi organisasi sayap Partai Demokrat, di antaranya seperti Supandi R. Sugondo, Ketua Umum Barisan Massa Demokrat (BMD); Boyke Novrianto, Angkatan Muda Demokrat (AMD); Aswin Ali Nasution, Ketua Umum Kader Muda Demokrat (KMD).

Dalam kondisi tersebut, setidaknya teridentifikasi terdapat tiga kelompok turut menggoyang kepemimpinan AHY. Pertama, politisi senior yang terlibat langsung kudeta. Kedua, politisi senior yang dituduh terlibat kudeta yang turut melakukan perlawanan. Ketiga, politisi yang tergabung dalam beberapa organisasi sayap Partai Demokrat. Bila dihitung jumlah mereka sesungguhnya tidak terlalu besar. Namun posisi jabatan dan pengaruhnya cukup besar untuk berpotensi mempengaruhi para loyalis di bawahnya.

Peristiwa tersebut sesungguhnya perlu dicermati lebih mendalam perihal keterlibatan Moeldoko dalam pertemuan tersebut—tentang siapa yang berinisiatif dan siapa yang mengundang? Dalam hal ini tentu masih terbuka untuk diperdebatkan. Namun bila tesis yang terbukti berasal dari inisiatif segelintir politisi Demokrat tentu hal tersebut membuka peluang masalah serius di tubuh Demokrat.

Banyak pihak yang menyayangkan AHY menelanjangi tubuh Demokrat secara vulgar pada awal Februari lalu termasuk tudingan kepada lingkaran istana. Pasalnya ketika hal tersebut dilakukan, secara tidak langsung menunjukan ketidakberdayaan AHY sebagai ketum dalam mengelola konflik dan dinamika internal partai. Kemelut ini semakin liar ketika Andy Malarangeng dan Herzaki semakin menggebu-gebu menghembuskan api pertikaian ini.

Di sisi lain yang luput dalam perhatian AHY adalah kritik sikap kepemimpinan yang memiliki kecenderungan eksklusif baik di lingkaran politisi senior maupun politisi daerah. Sikap eksklusifitas tersebut yang menyebabkan terjadinya kebuntuan aspirasi yang kemudian turut melahirkan pola kebijakan partai yang eksklusif pula. Dari sinilah kemudian sumber resistensi internal kader Demokrat semakin menguat. Di sisi lain kondisi tersebut membuka peluang untuk memunculkan figur kepemimpinan baru untuk menggantikan AHY.

Disadari atau tidak, faksi Marzuki Ali dan Anas Urbaningrum masih hidup dan tumbuh di tubuh Demokrat. Faksi-faksi ini kemudian hari menggoyang stabilitas Demokrat. AHY seharusnya percaya diri dengan keabsahan kekuasaan hasil kongres terakhir, sekaligus tak perlu menunjukan kekhawatiran berlebih mengenai adanya upaya Kongres Luar Biasa oleh sebagian kader yang merasa tidak puas dengan kepemimpinannya.

Sekali pun berdalih untuk meluruskan kepada publik tentang kepengurusan yang sah, safari politik AHY kepada beberapa tokoh politik dan hukum beberapa waktu belakangan ini—menunjukan keresahan dan ketidakpercayaan diri dalam AHY. Langkah politik yang dilakukan AHY juga dilanjutkan kader loyalisnya dengan mendatangi Kemenkumham provinsi. Langkah ini semacam menunjukan KLB yang dianggapnya abal-abal—dalam arti lain kegiatan yang dianggap main-main berubah menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap remeh.

Kecemasan luar biasa yang dirasakan perlahan menjadi delusi politik seperti halnya yang ditampilkannya pada konferensi pers awal Februari lalu. Bila pertarungan Kongres Luar Biasa dengan persyaratan yang terpenuhi, tentu hal tersebut dapat memperkuat legitimasi kekuasaan AHY sekaligus semakin mengonsolidasikan kader yang sempat terpecah. Sayangnya AHY memilih jalan memutar dengan membuka peluang keterbelahan kader yang semakin melebar.

Demokrat Tidak Dijual, Mungkinkah Diwariskan?

Akhir Februari lalu SBY menyatakan terpaksa turun gunung untuk merespons goncangan besar yang dihadapi Demokrat. Repons SBY ini menunjukan bahwa figur dan kelompok yang ditudingnya melakukan kudeta sekaligus berhadapan langsung dengan Demokrat memiliki kekuatan yang besar secara politik. Tentu hal ini, bagi SBY tidak bisa dianggap sepele dan perlu direspons secara serius.

Di samping itu turunnya SBY turut merespons persoalan tersebut juga menunjukan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan AHY yang dalam situasi tersebut secara tidak langsung muncul anggapan bahwa AHY belum sepenuhnya mampu memegang tongkat komando Demokrat. Ibarat lain yang mudah dipahami seperti balita yang masih diajari berjalan dengan bergelantung kepada tangan orangtua.

Figur-figur seperti Max Sopacua dan Marzuki Ali termasuk bagian yang menyayangkan cara penyelesaian AHY yang dianggap terlalu vulgar kepada publik—yang seharusnya persoalan tersebut dapat diselesaikan secara internal.

AHY dan para pembisiknya lebih memilih membuka aurat Demokrat kepada publik dengan dalih keterlibatan pihak eksternal dalam hal ini Moeldoko yang berada di sekitar istana kepresidenan. Persoalan siapa yang aktif dan memulai upaya pendongkelan yang dilakukan sebagian kader elite Demokrat atau Moeldoko ini tentu masih terbuka dalam perdebatan.

Sekali pun masih hipotesis, apabila hal tersebut diinisiatif oleh kader elite di tubuh Demokrat tentu hal tersebut menjadi persoalan serius bahwa tengah terjadi turbulensi politik yang disebabkan dengan ketidakpuasan kepemimpinan AHY dan SBY sebagai benteng terakhirnya. Pada peristiwa tersebut kesan kuat yang nampak adalah kondisi terputusnya komunikasi partisipatif yang diharapkan memberikan perubahan bagi Demokrat secara institusional.

Dalam kesempatan lain SBY menegaskan bahwa Demokrat tidak untuk dijual. Saya mencoba sedikit mengutip pernyataan SBY atas kondisi Demokrat dan afirmasinya sebagai benteng Demokrat sebagai berikut, “Sepanjang hayat di kandung badan saya akan tetap menjadi kader Partai Demokrat dan menjadi benteng dan bhayangkara di partai ini. Menghadapi siapa pun yang akan mengganggu, merusak, merebut, dan menghancurkan partai kita. Ini sumpah saya dan kesetiaan di hadapan Tuhan.”

Tapi mungkinkah pernyataan itu keluar dari sosok yang demokrat atau yang menjunjung tinggi nilai demokratis dalam partai? Saya akan coba menguliti bagaimana eksistensi klan Cikeas dalam tubuh Demokrat dan relevansi pernyataan SBY perihal bagaimana mempertahankan dan mewariskan dominasi kekuasaan di tubuh Demokrat.

Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Umum 2013-2020, Ketua Dewan Pembina 2010-2015, Ketua Majelis Tinggi 2020-2025); Ani Yudhoyono (Wakil Ketua Umum 2003); Pramono Edhie Wibowo, Adik Ani Yudhoyono (Anggota Dewan Pembina 2013, Kepala BPOKK 2015-2020); Hadi Utama, Ipar Ani Yudhoyono (Wakil Sekretaris Jendral 2001-2005, Ketua Umum 2005-2010); Edhie Baskoro Yudhoyono (Sekretaris Jendral 2010-2015, Wakil Ketua Umum 2020-2025), Agus Harimurti Yudhoyono (Komandan Komando Satuan Tugas Bersama 2019-2020, Ketua Umum 2020-2025).

Partai Demokrat tidak bisa dipisahkan dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sehingga hidup sebuah kredo SBY adalah Demokrat dan Demokrat adalah SBY. Kredo tersebut menguat semenjak terpilihnya SBY menjadi presiden dan Demokrat menjadi partai pemenang selama dua kali pemilu di zamannya.

Dalam situasi tersebut SBY beserta klan Cikeas menjadi seperti permata berharga bagi sebagian kader Demokrat dengan menempatkannya pada posisi-posisi strategis secara struktural. Akibatnya yang berkembang kemudian adalah tudingan melanggengkan kekuasaan dengan kepanjangan tangan melalui klan Cikeas. Kader-kader potensial lainnya tentu tak mendapatkan ruang yang cukup untuk mengekspresikan diri pada posisi strategis tanpa melalui persetujuan dan kedekatan dengan klan Cikeas.

Sebagaimana tuduhan kelompok KLB Demokrat yang secara serius perihal perubahan AD/ART Partai Demokrat yang terjadi perubahan di luar hajatan kongres. Secara lebih lanjut, perubahan tersebut terdapat pada bagian penambahan poin syarat Kongres Luar Biasa dengan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat—dalam hal ini adalah SBY yang sebelumnya merupakan Ketum Partai Demokrat. Adapun posisi Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dijabat oleh AHY yang saat ini merupakan Ketum Partai Demokrat.

Artinya syarat KLB yang sekurang-kurangnya disetujui 2/3 jumlah DPD dan 1/3 jumlah DPC tidak dapat bergulir bila tanpa persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai. Sebagai mana salah satu tujuan baik Kongres maupun KLB salah satunya di antaranya yang paling fundamental adalah memilih dan menetapkan Ketum—dalam kondisi tersebut mempertegas sekaligus mempertahankan status quo Ketum yang notabene juga Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai.

Kuatnya pengaruh klan Cikeas, dalam hal ini adalah konteks perubahan AD/ART juga menunjukan tersentralisasinya kekuasaan kepada AHY dan SBY. Bagaimana objektivitas Ketua Majelis Tinggi Partai yang dijabat SBY bisa menilai kepemimpinan AHY secara terukur yang notabene adalah anak kandungnya sendiri yang menjabat sebagai Ketua Umum. Pada kondisi tersebut integritas SBY akan diuji. Kuatnya dominasi klan Cikeas yang perlahan membentuk hegemoni ini sesungguhnya juga mengancam proses demokrasi di tubuh Demokrat. Pola kepemimpinan berbasis klan akan memperkuat cengkreman oligarki bergaya feodalistik.

Publik mengetahui, AHY merupakan prajurit TNI potensial di masa mendatang. Namun ambisi politik yang tak selaras dengan moncernya karir politik berakhir pada kekalahannya pada putaran pertama pilkada DKI 2016 lalu dengan perolehan 17 persen suara. Kekalahan tersebut merupakan ongkos terbesar yang harus dibayar AHY yakni karir militer yang bangkrut, mau tidak mau harus digantikan dengan melesatkan diri karir politik.

SBY memahami betul beban berat yang dirasakan AHY setelah kekalahan tersebut. Tapi mungkinkah perubahan sepihak AD/ART adalah cara lain melanggengkan kekuasaan klan Cikeas sekaligus pilihan terakhir menyelamatkan karir AHY? Meski dengan konsekuensi memasung dan mengamputasi iklim demokrasi di Demokrat sampai kemungkinan terburuk perpecahan Demokrat dan kemenangan Demokrat versi KLB. Kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. Termasuk kemungkin berakhirnya klan Cikeas di tubuh Demokrat.

Pecat Moeldoko atau Moeldoko Mengundurkan Diri

Bahasa tubuh, mimik wajah, dan kalimat yang digunakan Moeldoko saat secara resmi mengungkapkan tidak ada keterlibatan pada upaya KLB di Demokrat di rumahnya sebenarnya dapat mudah dibaca bahwa ada suatu hal yang ditutupi dalam peristiwa tersebut. Dalam ketiga kategori tersebut, rasanya Moeldoko tak pandai menutupi perihal apa yang sudah dilaluinya.

Cerita pertemuan Moeldoko dengan segelintir elite Demokrat yang dianggap sebagai upaya kudeta ini sesungguhnya menyimpan sebuah romansa politik di tubuh Demokrat. Secara spesifik publik ingin diajak mengulang kembali momen saat bergabungnya SBY menjadi kader Demokrat yang secara mengejutkan juga menjadi presiden dua periode yang diusung Demokrat.

Persoalannya, mungkinkah Demokrat kubu KLB yang ingin mengusung Moeldoko ini dapat mengulang kembali romansa tersebut? Ada sebuah pola dari eksperimen yang sebelumnya sukses dilakukan dan ingin diulang oleh segelintir elite Demokrat yang merasakan kefrustasian politik yang disebabkan gersangnya iklim demokrasi di tubuh Demokrat,

Mungkinkah Demokrat bisa menjadi partai besar di zamannya tanpa adanya SBY? Mungkinkah juga SBY bisa memiliki nama besar tanpa Demokrat? Saya rasa keduanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Terlebih sejarah mencatat, loyalis SBY, di zamannya menempatkan posisinya sebagai sosok yang teraniaya dan terdzalimi oleh PDIP. Situasi tersebut yang menarik untuk dieksploitasi dalam konteks pemilu. Tokoh PDIP Taufik Kiemas bahkan sempat menyebut SBY sebagai “jenderal cengeng” malah sukses menarik simpatik publik.

Rasanya cara pola seperti itu akan susah untuk diulangi, meski dengan metode lain untuk menarik simpatik publik kepada Moeldoko. Saat ini yang tampil di hadapan publik adalah sosok Moeldoko, seorang Kepala Staf Presiden yang terlibat langsung dalam upaya kudeta bersama elite Demokrat versi KLB. Tuduhan tersebut dikonfirmasi Moeldoko dengan mendatangi KLB Demokrat pada 5 Maret lalu dan terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Bagi Moeldoko yang sudah kepalang basah dan terus-menerus mendapat serangan baik dari SBY maupun Demokrat kubu AHY, menerima pinangan sebagai Ketum Demokrat versi KLB adalah hal yang tidak bisa dihindarinya—barangkali juga sebagai bentuk lain perlawanannya.

Pada fase sejauh itu rasanya tidak mungkin bila presiden Jokowi tidak mengetahui Moeldoko sebagai pembantu presiden terdekatnya melakukan manuver politik di dalam Demokrat yang notabene selama ini sebagai partai oposisi tulen bersama PKS.

Namun fakta yang tidak bisa dipisahkan adalah Moeldoko seorang Kepala Staf Presiden juga bagian dari lingkaran istana akan membawa persoalan baru bagi integritas pemerintahan presiden Jokowi. Klaim profesionalitas Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan ungkapan Jokowi melalui Mensesneg Pratikno tentang masalah Demokrat adalah urusan internal kelak akan diuji kebenarannya—sementara Moeldoko masih berada dalam lingkaran istana.

Mempertahankan Moeldoko sebagai KSP akan menjadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi. Dampak negatif yang akan diterima adalah tuduhan serius bagaimana pemerintah mengartikulasikan kekuatan kekuasaan untuk menggembosi sekaligus mengamputasi partai oposisi seperti Demokrat. Sekali pun sesungguhnya suara dukungan parlemen fraksi Demokrat bagi pemerintahan Jokowi tak memberikan arti apapun karena kuatnya dominasi partai koalisi pendukung Jokowi.

Bagi Moeldoko, bila pengadilan memenangkan dan Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Demokrat versi KLB di bawah kepemimpinannya sebagai ketum, ini akan membentuk citra yang buruk baginya yang tidak memiliki kemandirian sikap politik dengan memanfaatkan jabatan politis yang melekat padanya. Alasan itulah yang sebaiknya perlu direspons serius oleh presiden Jokowi untuk menentukan sikap—sekaligus upaya untuk memutus keterlibatan istana atas peristiwa Moeldoko di tubuh Demokrat.

Pilihan terakhir situasi kemelut dan tarik-menarik tersebut ada dua opsi yang bisa dilakukan. Pertama, Jokowi harus segera memberhentikan Moeldoko pada posisi sebagai Kepala Staf Presiden. Kedua, sebelum hal itu terjadi, akan lebih baik, terhormat, dan kesatria bila Moeldoko mengajukan pengunduran diri. Langkah kedua ini lebih strategis bagi Moeldoko, sebelum kemelut panjang ini masuk hingga meja pengadilan dan penetapan status kepengurusan yang sah oleh Kemenkumham.

Tingginya tensi politik antara kubu AHY dan Moeldoko menyebabkan timbulnya pesimisme kemungkinan terbukanya ruang rekonsiliasi antara kedua kubu. Publik paham betul bagaimana murkanya SBY atas upaya kudeta di Demokrat, sekaligus kesigapan Moeldoko menerima tantangan sekaligus tuduhan bertubi-tubi yang dilayangkan SBY beserta loyalisnya.

Kecilnya kemungkinan islah atau perdamaian di antara kedua kubu ini kemudian menjadi penentu karir politik baik AHY maupun Moeldoko ke depan. Namun hal lain yang tidak bisa dihindarkan, siapa pun kepengurusan yang menang, korban tunggal akibat keterbelahan ini tidak lain adalah Demokrat—menyusul pengalaman keterbelahan parpol lain di tengah parpol-parpol yang sudah mapan mengusung kader potensialnya pada pilpres 2024 mendatang. Demokrat masih disibukkan dengan urusan rumah tangganya.