Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ini tampaknya merupakan pemilu terpanas sepanjang sejarah Republik Indonesia. Bagaimana tidak, peserta pemilu yang berkontestasi kali ini adalah orang yang sama seperti pemilu 2014, yaitu Joko Widodo vs Prabowo Subianto. 

Masing-masing kandidat mempunyai loyalis yang siap berjuang jiwa-raga dan siap jungkir-balik untuk memenangkan jagoannya, bahkan cenderung menyerang siapa pun yang mengkritik atau bahkan mengolok-olok junjungannya.

Tak heran selama periode 3S (Sebelum, Sesaat, Setelah) pemilu cukup banyak konflik terjadi, baik konflik horizontal antar-pendukung maupun konflik antar-elite tim sukses masing-masing kubu. Namun, dari seluruh konflik yang terjadi, menurut hemat saya, klimaks dari pertentangan antara dua kubu tersebut, yaitu jeratan dugaan makar terhadap Eggie Sudjana selaku ‘motor penggerak’ Gerakan Kedaulatan Rakyat.

Sehabis membaca beberapa berita soal itu, saya justru bertanya, “Memangnya seberapa urgent sih sampai bisa dijerat delik makar?”

Pemahaman tentang Makar

Kata "makar" sebenarnya berasal dari bahasa Belanda “aanslag” yang berarti menyerang/serangan/penyerangan. Menurut KUHP, tindakan makar dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap Keamanan Negara sebagaimana diatur dalam Bab I Buku II, di antaranya Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 KUHP.

Dari pasal-pasal di atas, berarti pemaknaan rumusan makar dibagi menjadi 3 jenis:

Baca Juga: Delusi Makar

(1) Dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka, atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah. (Pasal 104);

 (2) Dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain. (Pasal 106);

 (3) Dengan maksud menggulingkan pemerintahan (Pasal 107). Lain dari pasal-pasal yang lain, Pasal 87 justru lebih menekankan kualifikasi tindakan makar berupa adanya niat dan permulaan pelaksanaan sesuai Pasal 53 KUHP.

Berdasarkan kualifikasi delik, tindakan makar dalam hukum pidana digolongkan sebagai delik formil, yakni tindak pidana yang menekankan terpenuhinya rumusan pada perbuatan, bukan pada akibat yang terjadi. 

Dalam arti lain, delik formil hanya menekankan awal dimulainya tindakan yang dimaksud, tanpa perlu menunggu akibatnya terjadi. Dengan demikian, tindak pidana makar juga digolongkan sebagai delik tidak selesai.

(picture by detikNews)

Perlukah Negara Menjerat Tersangka dengan Delik Makar?

Kembali ke topik. Ya, soal seberapa urgent negara harus menjerat tersangka dengan delik makar. Berkaca pada kasus Eggie Sudjana, menjelang pengumuman hasil penghitungan suara Pilpres 2019 oleh KPU, ia dilaporkan ke polisi oleh dua tuduhan berbeda. 

Pertama, ia dilaporkan oleh Supriyanto selaku relawan Jokowi-Ma’ruf Center (Pro Jomac) dengan tuduhan penghasutan Pasal 160 KUHP. Kedua, ia dilaporkan oleh Caleg PDIP Dewi Ambarwati dengan tuduhan rencana makar Pasal 107 KUHP. 

Kedua laporan demikian berpangkal dari orasi people power Eggi Sudjana di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4 Jakarta Selatan, pada 17 April sore hari. Namun, sepanjang pemeriksaan oleh kepolisian, Eggi Sudjana sebagai terlapor ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 107 KUHP j.o Pasal 87 KUHP atas tudingan rencana makar. 

Atas dasar itu, timbul pertentangan, apakah pantas Eggi Sudjana dijerat pasal tersebut?

Demikian menurut analisis singkat saya, jeratan pasal makar tersebut kurang tepat dikenakan pada Eggi Sudjana, sebab ada beberapa kejanggalan, antara lain:

Pertama, apabila kita mengkaji kualifikasi Pasal 87 KUHP, maka yang dikatakan niat (mens rea/evil mind) sebagai sebuah tindakan nyata didasarkan kesengajaan sangat sulit dibuktikan. Namun demikian, bila ditelaah dari pernyataan Eggi saat orasi, ia hanya menyerukan massanya untuk berdemonstrasi serta menekankan people power yang dimaksud bukan bertujuan makar.

Bahkan, ia, di tengah orasinya, tetap mengingatkan massanya untuk tetap menjaga persatuan Indonesia. 

Dari hal tersebut, menurut hemat saya, niat yang mengarah kepada tindakan sengaja dapat dinilai sebatas apa yang ia serukan kepada massanya. Selain itu, pembuktian unsur permulaan pelaksanaan juga cukup sulit. Secara makna, makar (anslaag) diartikan sebagai serangan yang bersifat violence atau kekerasan.

Artinya, permulaan pelaksanaan untuk persiapan dinilai dari tindakan melakukan serangan yang dimaksud. Misalnya, jika menggulingkan pemerintahan yang sah, maka harus mempersiapkan persenjataan dan rencana pelaksanaan berupa penyerangan atau penyanderaan atau yang serupa dengan itu, yang mana persiapan tersebut ditujukan untuk membuat ‘celaka’ Presiden-Wakil Presiden. 

Hal demikian dapat dikecualikan apabila memang polisi menemukan tersangka menyiapkan kedua hal tersebut. Toh jika hanya demonstrasi besar-besaran untuk menyampaikan pendapat, tidak perlu dikenakan pasal makar. Demonstrasi serupa juga pernah dilakukan sewaktu Aksi 411 dan Aksi 212 di Jakarta tanpa ada penggunaan delik makar.

Kedua, penggunaan delik makar merupakan hal yang berlebihan. Sebagaimana dikutip portal berita online Kumparan, menurut Ketua YLBHI Asfinawati, peristiwa ini tidak lebih hanya konflik bersifat politis. 

Di tengah suhu politik yang kian memanas, penggunaan jeratan pasal makar ditengarai sebagai bentuk pelampiasan penguasa melakukan pembungkaman terhadap lawan politik. Sebab, menurutnya, yang menangkap dan yang ditangkap sama-sama politis.

Terlepas dari unsur politis, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Eggi Sudjana dalam orasinya memang sebetulnya tidak bisa dikenakan pasal makar. Sebab yang dilakukan hanya hasutan belaka terhadap massanya. Tidak ada serangan dalam bentuk nyata, berbentuk fisik, juga tidak serta-merta menyerang kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut hemat saya, toh rencana aksi massa tersebut tidak direncanakan di depan Istana Negara dengan strategi mengepung dan menyandera Istana Negara. Jadi, konteks people power di sini hanyalah untuk protes terhadap hasil pemilu, bukan untuk mencelakakan Presiden dan Wakil Presiden.

Ketiga, Eggi Sudjana semestinya dijerat Pasal 160 KUHP atas penghasutan, bukan tudingan atas rencana makar. Pasal yang dimaksud berbunyi:

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” 

Berdasarkan rumusan pasal itu, jelas bahwa Eggi Sudjana dapat dikenakan delik sesuai rumusan yang dimaksud. Sebab ia menghasut di muka umum secara lisan untuk memengaruhi masyarakat dengan melakukan kekuatan people power apabila terjadi kecurangan dalam Pemilu, tanpa mempedulikan tahapan-tahapan atau mekanisme hukum. 

Dalam konteks ini, Eggi Sudjana justru memprovokasi massanya melalui statementPeople Power mesti dilakukan, setuju, berani, berani, kalau people power itu terjadi kita tidak perlu lagi mengikuti konteks-konteks, tahapan-tahapan karena ini sudah kedaulatan rakyat.”

Memang sejatinya hak penyampaian pendapat di muka umum dijamin oleh konstitusi. Namun dalam konteks people power ini, masyarakat dihasut untuk menolak hasil pemilu serta ‘melawan’ penyelenggara pemilu (KPU & Bawaslu) dengan tanpa menggubris tahapan-tahapan mekanisme hukum yang telah diatur dalam undang-undang. 

Dengan begitu, justru tindakan demikian tidak menuruti ketentuan undang-undang.

Pada akhirnya, terlepas dari efektif atau tidaknya penggunaan pasal makar serta tepat atau tidaknya penggunaan pasal penghasutan, kita sebaiknya menunggu proses hukum yang sedang berjalan sembari menanti, apakah proses hukum ini hanyut di tengah jalan atau justru berjalan, hingga keluarnya putusan hakim berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). 

Dari pelajaran di atas, setidaknya kita dapat mengambil pelajaran bahwa penggunaan delik makar oleh pihak yang berwenang harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Sebab, dikhawatirkan di masa mendatang, pembungkaman lawan politik (yang tidak ada niat untuk makar) justru lebih gencar dilakukan melalui penggunaan delik makar.