Sejauh yang kita ketahui bahwa asas legalitas merupakan pedoman ketentuan perundang-undangan yang dianggap benar mewakili rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu segala bentuk ketentuan perundang-undangan harus diterapkan sebagai perwakilan nilai-nilai keadilan. 

Pandangan formalistik seperti ini sangat berlebihan dan berakibat sulit nya menemukan nilai-nilai keadilan sejati. Karena hanya berpatokan pada undang- undang semata sehingga tidak memperhatikan nilai-nilai keadilan, baik itu korban, pelaku, masyarakat dan negara. 

Maka dalam hal ini perlu untuk menggali kembali eksistensi asas legalitas yang mampu melihat  nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sebelum membahas lebih jauh perlu diketahui apa yang dimaksud dengan asas dan asas legalitas.

Perihal Asas

Definisi asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dasar atau hukum dasar. Kendati menurut penulis yang dimaksud dengan asas adalah prinsip dasar yang menjadi tolok ukur atau acuan berpikir untuk bertindak melakukan sesuatu.  Jadi dalam hal ini hakim dalam membuat suatu putusan terhadap perkara tertentu perlu untuk memperhartikan asas-asas yang berlaku. 

Contohnya seperti asas yang menyatakan bahwa seseorang yang diduga melakukan kejahatan patut dianggap tidak bersalah, sampai ada putusan dari pengadilan yang menyatakan orang tersebut terbukti bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap.  Asas ini disebut dengan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocent. 

Asas Legalitas   

Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.

Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris Von Feuerbach yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Secara bebas, adagium tersebut dapat diartikan menjadi “tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya”. Secara umum, Von Feuerbach membagi adagium tersebut menjadi tiga bagian, yaitu, tidak ada hukuman, kalau tidak ada ketentuan Undang-undang (Nulla poena sine lege). Tidak ada hukuman, kalau tak ada perbuatan pidana (Nulla poena sine crimine). Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang (Nullum crimen sine poena legali).

Adagium tersebut merupakan dasar dari asas bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut (asas non-retroaktif) karena suatu delik hanya dapat dianggap sebagai kejahatan apabila telah ada aturan sebelumnya yang melarang delik untuk dilakukan, bukan sesudah delik tersebut dilakukan.

Dalam konteks Indonesia asas legalitas secara tegas disebutkan dalam pasal 1 ayat (1)  KUHP yang menyatakan,  bahwa setiap perbuatan yang disebut sebagai perbuatan/tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan dimaksud. Perbuatan pidana atau delik yang dilarang oleh undang-undang ini disebut sebagai mala prohibita. Mala prohibita adalah perbuatan- perbuatan yang dapat di pidana atau strafbaar. Sedangkan perbuatan-perbuatan pidana yang belum diatur dalam KUHP disebut sebagai crimina extra ordinaria.

Keterbatasan Asas Legalitas

Uraian berikut ini mengajak kita semata-mata untuk tidak menganggap asas legalitas sebagai asas yang bersifat absolut atau tidak dapat diganggu gugat.

Sesuai dengan hakikat asas legalitas, untuk dapat diidentifikasi terkait perlindungan terhadap hak-hak warga negara dengan cara  membatasi kekuasaan penguasa dan kewenangan hakim melalui instrumen undang-undang setidaknya ada 2 aspek dasar, yakni aspek ontologis dan aspek aksiologis asas legalitas. 

Aspek ontologis merupakan substansi atau esensi asas legalitas, sedangkan aspek aksiologis adalah nilai manfaat asas legalitas. Aspek ontologis asas legalitas terdiri dari undang-undang pidana dan perbuatan pidana atau mala prohibita, sedangkan aspek aksiologisnya merupakan perlindungan hak-hak warga negara (Deni, 2014: 83).

Keterbatasan yang dimaksud dalam hal ini yakni aspek aksiologis asas legalitas terhadap hak-hak korban. Korban dari pelaku kejahatan ini kalau dalam konteks crime extra ordinaria tidak dapat menuntut pelaku kejahatan ke pengadilan hanya karena kejahatan yang dilakukan belum diatur dalam undang-undang hukum pidana, padahal perbuatan tersebut sangat merugikan pihak korban serta perbuatan tersebut patut di pidana. Akan tetapi sifat absolut asas legalitas yang hanya mengatur tentang mala prohibita sehingaa dengan demikian, sudah barang tentu asas legalitas hanya menghasilkan ketidakseimbangan perlindungan kepentingan yang diberikan kepada pelaku, korban, dan masyarakat.

Asas Alternatif 

Berdasarkan hasil pemaparan yang sederhana diatas  perlunya ada asas alternatif sebagai rumusan dasar pemidanaan terhadap perbuatan pidana. Dalam hal ini, perlu untuk dikembangkannya asas hukum yakni atut dipidananya perbuatan pidana. Dengan rumusan “setiap kejahatan/perbuatan pidana harus dipidana jika bertentangan dengan hukum pidana, baik tertulis maupun tidak tertulis”. Adapun juga dengan rumusan nullum delictum nulla poena sine praevea iure poenali "tiada perbuatan pidana, tiada pidana, tanpa hukum pidana"  (Deni, 2014: 256).

Referensi

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Asas_legalitas

https://kbbi.web.id/asas