Adakah korelasi antara moralitas dan konstruksi politik di Republik ini yang kian mengalami degradasi?, kemudian apa dampaknya terhadap publik secara luas. Tentunya, ruang lingkup politik sebagai ruang yang dinamis dan inklusif memiliki kaitan erat terhadap entitas nilai-nilai kemanusiaan semacam itu.

Politik itu bukan tergantung pada siapa yang memainkan sebenarnya, karena ia mempunyai nilai universal yang semua pemeluk agama manapun mengakuinya, bicara politik disana kita otomatis bicara etika, moralitas, religiusitas, estetika, rasionalitas, konsensus, dan humanitas.

Disegmen selanjutnya, para ilmuan menyebutkan bahwa filsafat sebagai ibu dari ilmu pengetahuan (mater of scientiarum), filsafat itu bicara soal kebijaksanaan atau kearifan yang umumnya disebut pengetahuan. Dimana filsafat menawarkan tentang cara berfikir yang logis, sistematis, rasional dan kritis. Begitu pun politik yang merupakan varian dari studi filsafat, politik juga membahas tatanan kehidupan sosial, menjawab keresahan publik soal ketidakadilan dan lain sebagainya.

Sementara politik menurut Hans Kelsen mempunyai dua arti, yaitu sebagai etik, yakni berkenaan dengan tujuan manusia atau individu agar tetap hidup secara sempurna. Kemudian, politik sebagai teknik, yang berkenaan dengan cara (teknik) manusia atau individu untuk mencapai tujuan.

Bicara soal politik itu berarti kita bicara tentang Negara dengan segala urusannya yang suci. Secara sederhana, politik merupakan miniatur dari tata kelola pemerintahan sebab urusan pemerintahan dan kepentingan politik bagai satu mata uang yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Menyentil realitas politik di tanah air saat ini memang memiriskan, dimana keadilan, kejujuran, keikhlasan, dan kemanusiaan seperti tidak terlihat dalam prakteknya. Sungguh riskan.

Lantas apa tawaran kita sebagai pribadi yang hidup di NKRI, tidak baik bila kita berdiam diri, apalagi apatis lalu membiarkan kerusakan terjadi dipanggung politik kita Indonesia tercinta. Politik transaksional, bargaining kepentingan sesaat, dan upaya memberangus hak orang lain dalam praktek politik, kalau ini disebut hegemoni, maka kita layak melakukan counter hegemoni.

Solusi untuk mencapai desentralisasi kesejahteraan yang merata pada rakyat harus terus digelorakan, rakyat perlu dididik dengan organisasi dan penguasa kita didik dengan perlawanan. Karena kenapa?, mereka penguasa selalu saja menyalahgunakan kewenangannya, mengkebiri hak rakyat. Kita perlu membiasakan rakyat dengan kata dan perilaku jujur, katakan yang benar itu benar, sekalipun terasa pahit.

Bila telah ‘terjebak’ kita dengan kecongkakan dan kesombongan para pimpinan partai politik (parpol) yang abai tehadap perubahan, senang disanjung dan gila akan popularitas, kemudian anti-kritik. Maka, jalan satu-satunya kita mencarikan pendidikan alternatif untuk penguatan kapasitas bekal berpolitik. Karena setelah makan, pendidikan merupakan kebutuhan utama rakyat, termasuk kita generasi muda Negeri ini.

Penguatan posisi kaum muda dalam berpolitik sangatlah urgen, dimana politik membutuhkan regenerasi dan pergentian estafet kepemimpinan yang disiapkan. Partai politik memerlukan format tepat dalam pembentukan rekayasa kepemimpinan yang unggul, dalam konteks tersebut sirkulasi kepemimpinan perlu diintervensi dengan mengedepankan profesionalitas dan kualitas.

Dalam ulasan ini ada rekomendasi tentang pentingnya pendidikan alternatif untuk sekolah politik. Dimana, parpol telah gagal menjalankan fungsinya sehingga cukup banyak melahirkan kader-kader yang kualitas lemah, kader yang gagal paham tentang tujuan serta tugas-tugas mulia yang diemban partai politik. Konsep pendidikan politik yang dimaksud adalah berupa ‘Pesantren Politik, bila dalam studi filsafat kita mengenal kursus filasafat atau kajian paket.

Di politik para politisi perlu punya wadah itu, pelatihan politik yang dapat diformulasi metode dan kurikulumnya yang tentu berbeda dengan institusi yang mengajarkan ilmu politik secara formal. Disini kita tetap mempelajari hal-hal ilmiah tentang ilmu politik, komunikasi politik, etika politik, cara-cara berpidato, cara-cara berinteraksi dengan masyarakat, dan memanfaatkan Pesantren Politik sebagai laboratorium ilmu pembelajaran yang tidak mis-realitas, namun dinamis.

Kita bisa menghirup udara segar berpolitik tanpa intervensi, politik tanpa intimidasi, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, kemanusiaan, kekeluargaan. Ibaratnya, para politisi yang telah merasa hebat di parpol dimana dirinya berkecimpun juga dapat ‘dikarantina’, bukan menerapkan sistem doktrim politik. Tapi, sistem pembelajaran politik yang beretika tidak mereduksi nilai kemanusiaan.

Pendidikan politik yang berbasis realitas perlu kita tumbuh kembangkan, sehingga kepekaan para politisi terhadap kondisi sosial masyarakat yang mengalami keterpurukan ekonomi dapat kita ikut membantunya. Memang politik butuh perencanaan serta persiapan yang sistematik, bukan tiba saat tiba akal, bukan pula gerakan membabi-buta. Tak dapat dipungkiri, ancaman dekadensi moral kebanakan menyerang kaum muda sehingga kemudian perlu dibentengi dan diberi imunitas.

Melawan dekadensi moral itu dengan cara membangun kekuatan kultural yang diawali dari komitmen diri, menyadari bahwa arus globalisasi yang berimbas menghempas semangat para pemuda untuk belajar dan menjaga kepercayaan (trust) patut diteguhkan. Kemerosotan moral terjadi karena kita menjauh dari aktivitas peribadatan kita kepada sang maha kuasa (sang khalik), sehingga itu perlunya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan melepas kebiasaan buruk.

Pesantren Politik & Pentingnya Melawan Pragmatisme

Persepsi publik tentang politik, terutama politik kaum muda sepertinya melahirkan pesimisme dimana pemuda tak memiliki identitas dan pendirian yang kuat dalam berpolitik. Hal itu, mengharuskan komitmen para pemuda dalam berpolitik perlu direinterpretasi bahwasanya politik itu bicara tentang kepentingan bersama, bukan kepentingan perorangan dan sentimen. Semangat kaum muda dalam politik perlu dipupuk terus dengan pengetahuan, konsistensi dan kemauan kuat untuk memperbaiki nasib banyak orang.

Disinilah keterpanggilan pemuda harus ada, dimana pemda harus mengisi kesenjangan antara ketidakpercayaan publik terhadap parpol dan lemahnya kesadaran pemuda untuk berkiprah dalam politik. Kata Pesantren memang lebih banyak kita temukan dalam istilah theologi, di mana Pesantren identik atau bersentuhan dengan bahasa-bahasa religi (rohaniawan), ungkapan kasih sayang, untaian kata-kata hikmah penyejuk jiwa, sehingga Pesantren Politik kiranya melahirkan suatu kolaborasi pengetahuan yang utuh (integral) antara kemanusiaan dan ketuhanan.

Kiranya rekomendasi kecil ini menjadi titik pijak dan sekaligus renungan untuk kita semua kaum muda Indonesia, bila dianggap perlu maka kita bentuklah Pesantren Politik. Ini merupakan wahana pendidikan menyeimbang dan alternatif bagi kita dalam rangka melahirkan nuansa politik yang  berbasis kolektifitas, harmoni, rileks, demokratis, dialektis (bersifat dua arah), tanpa tekanan, namun tetap santun dan penuh bobot kualitas.

Kita harus punya keberanian mereduksi kekuatan politik pragmatis yang telah dipertontonkan para politisi pengusaha, para pemilik modal yang senangnya ‘merusak’ tatanan demokrasi kita yang penuh nilai persaudaraan, pertemanan dan kekeluargaan. Menurut Aristoteles, politik merupakan usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Untuk hal itu, mewujudkan kebaikan bersama membutuhkan figur pemimpin yang tegas punya komitmen menghadirkan kebaikan bersama tersebut, bukan ‘menyembelihnya’ demi kepentingan kelompok.

Partai politik juga diharapan dapat menjawab beragam tantangan zaman, tidak gampang tergoda dengan politisi ‘karbitan’ yang hanya memiliki modal banyak uang dan kemudian gampangnya membayar posisi di parpol tertentu. Wibawa dan derajat para petinggi partai politik harus dijaga, karena ketika rusak reputasi maka tercorenglah semua perbuatan baik yang mungkin pernah dilakukan.

Mendidik itu satu kata mudah, tapi menerapkannya bukan main sulitnya, butuh keseriusan dan komitmen memang. Bila saja partai politik menjaga dan merawat ritme positif bagaimana pendidikan politik itu diperhatikan, ini bertanda kemajuan serta kejayaan parpol akan kembali terlihat, jangan anggap remeh hal-hal seperti adanya pendidikan kader parpol, sebab itu menjadi parameter publik menilai betapa komit dan tidaknya suatu parpol terhadap hal itu.

Jalan politik bukanlah pilihan terburuk dari mereka yang mungkin telah kehilangan pekerjaan, tapi citra dan pandangan itu harus digeser. Dimana perspektif publik yang seolah mendiskreditkan politik perlu diperbaiki, karena politik itu pilihan mulia, pilihan untuk menyelamatkan kepentingan banyak pihak, pilihan menuju kesejahteraan dan politik sebagai pilihan menuju ‘kebenaran’.

Dalam praktek politik kita juga dikenalkan dengan nilai politik profetik (politik ala kenabian) yang tampil elegan, menghargai kawan dan juga menghargai lawan. Disegani rival politik karena sikap kenegarawan, sportif, dan dewasa dalam memahami politik dengan segala implikasinya.

Tempat Rehabilitasi bagi Politisi Koruptor

Tidak hanya pengampunan pajak yang kita kenal di NKRI ini, disini jauh sebelumnya sudah ada remisi yang akhir-akhir ini cukup kencang menjadi wacana agar para politisi yang berdasarkan keputusan tetap berstatus menjadi terdakwa atau terpidana untuk diberikan remisi (keringanan). Sengguh luar biasa istimewanya para koruptor yang hidup di Republik Indonesia tercinta.

Nah, penulis tertantang untuk memberikan usulan agar dibuatkan semacam kanal bagi para koruptor yang telah bebas dari penjara agar sebelum eksis ke partai politik direhabilitasi bukan nama baiknya, melainkan cara berfikirnya sehingga benar-benar berubah, insyaf seutuhnya. Bukan, berkedok pada kemunafikan (pura-pura sadar) tapi akhirnya kembali melakukan perbuatan bejat korupsi.

Politisi yang pernah dipenjara akibat korupsi harus dibuatkan wadah sendiri, untuk mentraining kembali para politisi ini agar dapat tampil sebagai teladan. Cara merehabilitasi para politisi koruptor adalah memecat mereka dari keanggotaan partai politik dimana sebelumnya mereka bernaung, dan biarkan mereka dididik menjadi politisi kawakan dilembaga non-parpol, bisa juga mengikuti pesantren politik atau yang lainnya.

Sudah saatnya demokrasi kita naik level, dari yang amburadul menjadi demokrasi yang sejuk berperadaban. Demokrasi yang anti diskriminasi dan tidak mudah dipecah-belah, kalau terjadi beda pilihan dalam politik jangan saling menghujat, tapi saling memberikan solusi yang membangun.

Jadikan momentum politik berdemokrasi sebagai ajang festival gagasan, bukan saling menghancurkan. Politik juga patut dijadikan destinasi wisata yang mencerahkan jiwa, dan menenangkan, mendidik kita untuk berperilaku Negarawan, tidak pendendam, kemudian membunuh sikap kebinatangan kita yang cenderung saling berkompetisi hingga membunuh satu dan lainnya.

#LombaEsaiPolitik