Aksi demonstrasi mewarnai ruang publik Indonesia akhir-akhir ini dengan agenda menolak sejumlah RUU bermasalah. Salah satu dari sekian RUU yang ditolak adalah RKUHP. Penolakan tersebut disulut oleh beberapa pasal dalam RKUHP yang dinilai over kriminalisasi, masuk ranah privat, tidak pro rakyat kecil, sampai kecurigaan DPR memiliki vested interest dalam mengesahkan RKUHP.

Di balik itu semua, penulis mengamati ruang publik di media sosial bermunculan respons soal pasal-pasal kontroversial RKUHP. Tak sedikit yang sampai menuliskan satire atau meme yang menggelitik hati. Sampai batas tertentu, argumen menolak RKUHP dilandasi oleh semangat kebencian dan jauh dari rasionalitas.

Setelah menyaksikan argumen pemimpin aksi mahasiwa di televisi dan mencermati maksud aksi tersebut, penulis tidak melihat substansi yang jelas dan mendasar dari aksi tersebut. Ada kesan aksi mahasiswa yang sampai menewaskan dua mahasiswa Kendari tersebut tidak lebih dari korban mitos heroisme mahasiswa Indonesia.

Penulis paham betul di lingkaran aktivis mahasiswa diajarkan doktrin tentang fungsi mahasiswa sebagai agent of change dan agent of control. Fungsi ini lahir dari pergumulan sejarah mahasiswa era kolonial sampai reformasi.

Kemudian konsep mahasiswa didefinisikan kelompok intelektual organik, meminjam konsepsi Antonio Gramsci tentang perlawanan kelas, sehingga muncul tuntutan moral ( moral force) agar mahasiswa menjadi komunikator politik antara rakyat dan negara

Namun, mitosisasi peran mahasiswa tidak menjadi sebuah problem serius jika mahasiswa memiliki kualitas literasi dan akademik yang bagus. Degradasi kualitas mahasiswa milenial menyebabkan ruang publik politik tidak sehat. Hal ini sangat terlihat dari indikasi ketidakpahaman mahasiswa mengenai pasal yang mereka persoalkan.

Mayoritas mahasiswa mengambil sikap setelah membaca infografik media. Ini menjadi alarm bagi mahasiswa agar melakukan revitalisasi literasi. Terlebih di era keterbukaan informasi seperti sekarang, sikap kritisisme sangat dibutuhkan agar informasi yang kita konsumsi valid dan akurat.

‌Kegagalan aksi mahasiwa dalam mengawal kebijakan legislasi nasional membuka ruang untuk menguji kembali kualitas mahasiwa milenial. Mahasiswa semestinya bergulat dengan persoalan kerakyatan dengan perspektif akademik.

Terlebih untuk memberikan kajian alternatif terkait isu yang diangkat bukan persoalan mudah. RUU yang dirancang para wakil rakyat di Gedung Senayan adalah hasil tangan para ahli hukum. Sebut saja misalnya di balik RKUHP terdapat begawan hukum seperti Prof. Muladi, Prof. Barda Nawawi, Prof. Andi Hamzah, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, dan lain-lain.

Bukan perkara mudah membahas sebuah rancangan undang-undang yang akan berlaku di sebuah negara multireligius dan multietnik. Oleh sebab itu, mahasiswa perlu dituntut meningkatkan kapasitas akademik dan serius mengembangkan minat literasi. 

Dengan begitu, saat mengangkat isu hukum, suara mahasiwa benar-benar diperhitungangan. Bukan dipandang hanya kicauan anak-anak muda yang sok tahu dan sok heroik.

Revitalisasi Gerakan Mahasiswa

Perubahan zaman menuntut setiap orang berpikir dan menyikapi kondisi secara berbeda. Begitu pula gerakan mahasiswa milenial perlu disusun ulang agar suara mahasiwa tidak sumbang, namun tetap merepresentatifkan kelompok terdidik-pandai. 

Guna menyusun ulang gerakan, mahasiwa perlu menyusun paradigma dalam mendefinisikan gerakan. Gerakan adalah movement. Berangkat dari satu titik ke titik tertentu. Aksi bukan pengertian dari sebuah gerakan, melainkan alternatif medium menyampaikan substansi gerakan. Gerakan mempersoalkan apa yang perlu kita ketahui dan untuk apa (what to), bukan soal bagaimana mencapai tujuan (how to). 

Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih demokratis memberikan kesempatan bagi mahasiwa untuk memilih medium gerakan selain aksi. Hal ini berbeda jika dibandingkan gerakan mahasiwa Orde Baru yang menekankan aksi sebagai bentuk perlawanan terbuka karena mutlak ruang publik pers tertutup. Sementara sistem hukum tidak memungkinan adanya pengawasan konstitusional.

Era reformasi membuka peluang bagi medium gerakan yang dahulu di zaman Orde Baru tidak ada. Gerakan mengawal RUU bisa diorientasikan pada perlawanan secara konstitusional melalui judicial review. Mahasiswa diuji kapasitas dengan medium yang lebih elegan sehingga publik memberi predikat mahasiswa adalah akal dan hati masyarakat seperti yang dibayangkan oleh Mohamad Hatta atau dalam istilah Yudi Latif, intelektual yang terlibat (engaged intellectual).

Tradisi kemahasiswaan Indonesia, sampai saat ini, sebatas pengalaman penulis terlibat dalam pergerakan masih mempertahankan status quo pola-pola aktivis lama, yakni gerakan ekstra-parlementer. 

Secara subjektif, penulis merasakan dekadensi dan delikuensi pada mahasiswa milenial. Mahasiswa makin jauh dari teks buku sebagai acuan membangun gerakan mahasiswa. Dampaknya, gerakan mahasiwa miskin analisis dan kajian.

Konsepsi mahasiswa sebagai kaum intelektual yang memegang peran mengawal kebijakan publik semestinya dibarengi oleh kematangan berpikir dan bertindak. Bukan jadi soal apakah aksi demonstransi masih relevan atau tidak. 

Pokok bahasan utama adalah bagaimana mahasiswa milenial perlu menjadi kelompok yang tercerahkan. Kampus sebagai komunitas epistemik perlu dijadikan kawah candradimuka agar nilai-nilai moral-intelektual menjadi pegangan utama.