Dehumanisasi adalah sebuah perilaku merendahkan atau menghilangkan harkat dan martabat manusia. Perilaku ini yang terjadi pada dua kejadian memprihatinkan dunia pendidikan di awal tahun ini. 

Pertama, kisah Nur Kalim (30), guru honorer di SMP PGRI Wringinanom Gresik yang ditantang siswanya sendiri lantaran tidak menerima teguran sang guru untuk tidak merokok di dalam kelas. Kedua, pengeroyokan yang melibatkan empat siswa SMP Negeri 2 Galesong, Sulawesi Selatan terhadap guru honorer bernama Faisal Pole (38).

Dahulu filsuf pendidikan asal Brazil, Paulo Freire mengkritisi perilaku dehumanisasi karena sistem pendidikan yang dinilainya sebagai sistem “bank”. Hal ini karena, menurutnya, anak didik diibaratkan sebagai ”bejana kosong” yang akan diisi sebagai sarana tabungan atau penanaman “modal ilmu pengetahuan” yang hasilnya dipetik kelak. 

Singkatnya, guru adalah subjek aktif yang berfungsi mengisi pengetahuan karena ia dianggap tahu segalanya, sedang anak didik adalah objek pasif (wujud dehumanisasi) yang penurut atau yang tinggal diisi. Otak murid ibarat safe deposit box untuk menerima transfer pengetahuan.

Sementara itu, saat ini dehumanisasi dialami guru dalam bentuk kekerasan verbal, psikis, hingga fisik. Pelakunya bermacam-macam pihak. Pelaku dari siswa/peserta didik mungkin salah satu yang sangat memasygulkan. 

Telah berulang kali kasus-kasus dehumanisasi dalam sistem pendidikan kita terus menyedot perhatian, namun aturan dan kebijakan pendidikan yang berubah silih berganti pun belum mampu menyempurnakan sistem pendidikan atau barangkali menciptakan tatanan yang lebih baik.

Arah Pendidikan

Merujuk pada Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), pendidikan sejatinya berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sistem pendidikan Indonesia terdiri atas komponen-komponen penting yang diharapkan diperlakukan sama dan dilindungi. Beberapa komponen itu antara lain peserta didik, pendidik, tujuan pendidikan, materi pendidikan, alat dan metode, interaksi edukatif, dan lingkungan pendidikan. 

Sebagai sebuah sistem, tentunya tidak dapat berfungsinya salah satu komponen pendidikan akan mengakibatkan sistem itu pincang sehingga tidak dapat mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Oleh karenanya, pendidikan yang diselenggarakan itu harus bersifat demokratis, adil, tidak diskriminatif, melindungi hak asasi manusia, menjaga nilai-nilai agama dan kultur sehingga menjadi sebuah budaya yang berdaya bagi setiap orang terutama peserta didik hingga akhir hayat. 

Maka, menurut UU SPN, peserta didik sekalipun berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

Humanisme

Guru sebagai salah satu pilar terpenting dari sistem pendidikan nasional belakangan terancam karena sistem saat ini tidak mampu memproteksinya dengan baik. Adanya sifat penindasam dalam sistem pendidikan mengakibat guru-guru seperti Nur Kalim dan Faisal Pole terdehumanisasi. 

Mulai dari upah yang rendah sampai kerentanan diperlakukan kasar tidak hanya oleh siswanya sendiri atau orang tua siswa namun lingkungan sosialnya juga. Saya meyakini mereka tidak mampu untuk membela hak-haknya karena sistem yang ada.

Problematika sistem meliputi structure (struktur kelembagaan), substantive (instrumen/aturan), dan culture (budaya) dalam pendidikan. Ketiganya bukan hal yang mudah diwujudkan. 

Namun harus menjadi tanggungjawab semua elemen bangsa terutama para decision maker dalam hal ini pemerintah baik pusat dan daerah serta para stakeholder pendidikan untuk memperbaiki keadaan porak poranda atau genting hari ini. Istilahnya menciptakan tatanan yang seimbang kembali (restitutio in integrum)

Jika merujuk pada Pasal 39 UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen, ditegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 

Perlindungan hukum sendiri mencakup tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuann tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Sayangnya, fakta menunjukan selalu terdapat antinomi baik dalam tataran hubungan sosial guru dengan pihak-pihak lain atau hubungan antar peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum guru, pendidikan atau peserta didik (baca:anak).

 Hal ini terlihat jelas dalam praktek penyelesaian masalah guru. Banyak yang berakhir damai. Ada sisi positif tentu saja dalam penyelesaian ini terutama ketika konflik itu berkaitan siswa yang notabene adalah anak dibawah umur karena mengedepankan apa yang disebut sebagai restorative justice atau dispute resolution. 

Namun pada sisi yang lain, tidak mampu juga memberikan efek jera terhadap pelaku nakal dan mencegah munculnya kasus-kasus baru.

Dalam konteks kedua kasus di atas kita menyadari bahwa guru dan anak sama-sama penting. Guru mempersiapkan masa depan sehingga perlu dilindungi dan dikuatkan posisinya. 

Siswa adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (lihat, konsideran (c) UU Perlindungan Anak). Yang jelas idealnya semua kepentingan dilindungi.

Disini pentingnya kita mengelaborasi gagasan pendidikan Freire dalam penyempurnaan sistem pendidikan kita bahwa pendidikan idealnya harusnya berorientasi kepada nilai-nilai humanisme. Humanisme pendidikan yang dimaksud adalah mengembalikan kodrat manusia menjadi pelaku atau subjek, bukan penderita atau objek.