"Jika kepemimpinan itu diorientasikan sebagai kepentingan belaka, maka terjadilah malapetaka. Namun jika kepemimpinan itu datang dari keterpanggilan mengubah banyak hal, maka terjadilah sesuatu yang menyejahterakan banyak orang."

Baru-baru ini masyarakat Aceh Tengah dikejutkan dengan demagogi pemimpin yang mempertontonkan pertengkaran apik ala Sherlock Holmes. Bukan karena keterampilannya dalam menggunakan ilmu forensik untuk memecahkan berbagai kasus, melainkan karena pertikaian mereka yang saling mengadu kasus.

Fenomena itu tidak hanya menghibur juga sekaligus menjelaskan habitual pemimpin yang kolot.

Bagaimana tidak, di tengah masa-masa sulit menghadapi (Covid-19), pemimpin justru mempertontonkan perseteruan terbuka. Hal ini tentu merupakan catatan hitam bagi masyarakat Aceh Tengah.

Di satu sisi, kepercayaan (social trust) masyarakat telah dirusak akibat dampak perseteruan proyek senilai Rp17 miliar yang menjadi sebab timbulnya perseteruan di antara keduanya.

Fenomena perseteruan itu ditandai oleh munculnya begitu banyak hal paradoks, mulai dari lapor-melaporkan ke polisi sampai dengan dugaan terkait kasus yang lebih besar. Fenomena perseteruan itu sekaligus menunjukkan degradasi kepemimpinan.

Berat memang mengakui degradasi kepemimpinan di Aceh Tengah. Namun ungkapan itu bukanlah sesuatu hal yang tidak beralasan, mulai dari persoalan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Insentif Guru TPA, desakan menurunkan kades Bintang Kuala Satu, sampai dengan Pembentukan tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, yang menuai kritik dari sejumlah kalangan.

Upaya itu dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan, bahkan pembentukannya juga dinilai kurang kerjaan, karena pansus seharusnya menfokuskan sasaran kepada kinerja bupati dan wakil bupati di masa-masa sulit Covid-19 serta menyoroti serapan anggaran, bukan malah menjadi juru selamat atas pertikaian di antara keduanya.

DPRK seharusnya memberikan konsekuensi yang legitim kepada bupati dan wakil bupati akibat melanggar ketentuan adat dan hukum, tentu dengan mengoreksi banyak hal. Bahkan menjadi mungkin untuk upaya pemberhentian, jika itu dikehendaki masyarakat Aceh Tengah.

Namun yang tampak ke permukaan adalah ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyediakan jawaban atas semua masalah itu. Padahal, akumulasi dari masalah-masalah yang tidak terjawab akan melahirkan kebingungan dan disorientasi kolektif.

Hal ini menunjukan bahwa makin bobrok moral dan mentalnya para pemimpin Aceh Tengah, masyarakat Aceh Tengah menyebut pemimpin-pemimpin seperti ini dengan sebutan Duyus dan Porol. Ibarat anak nakal yang tak disuguhkan semua keinginannya sering kali memberontak. Bukan karena dia tidak dipahami sebagai anak, melainkan anak ini memang tidak dididik untuk mengontrol semua keinginannya.

Kita makin sulit mencari pemimpin yang baik (good leader). Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau berkorban dan peduli untuk orang lain serta bersifat melayani, karena pada esensinya kepemimpinan itu ialah pertanggungjawaban.

Namun bila kita perhatikan para pemimpin Aceh Tengah dari lapisan bawah yaitu kades sampai bupati, tidak banyak memberikan contoh bagaimana sosok pemimpin yang seharusnya. Justru yang terlihat pemimpin-pemimpin yang jauh dari harapan masyarakat.

Banyak unjuk rasa (demo) dari berbagai kalangan, mahasiswa sampai barisan emak-emak. Parahnya lagi, perseteruan Bupati Aceh Tengah dengan Wakilnya itu justru mengemuka di saat semua orang menghadapi masa-masa sulit akibat (Covid-19) serta bencana musibah banjir bandang dan tanah longsor.

Seakan kepemimpinan mereka lebih dilandasi pada keinginan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan masyarakat Aceh Tengah. Tak heran jika akhirnya masalah-masalah yang membelit masyarakat Aceh Tengah jadi bertumpuk dan tidak pernah diselesaikan.

Karena yang menjadi prioritas utama adalah mengambil keuntungan finansial sebanyak mungkin tanpa sekalipun pernah berpikir untuk mempertimbangkan konsekuensi atau akibat dari apa yang dilakukannya.

Menjadi penting jika nilai harus diganti dan dibayarkan sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan pada masa-masa kampanye, bukan lagi berfungsi untuk pengabdian serta bertanggung jawab pada masyarakat.

Padahal, orientasi, visi dan janji-janji sudah disampaikan saat kampanye, bahwa pemimpin dan masyarakat punya komitmen. Namun acap kali masyarakat yang menjadi korban atas perbuatan pemimpinnya sendiri.

Justru karena itu masyarakat juga harus banyak belajar memilih pemimpin. Karena hal ini sekaligus menunjukkan bahwa semua masalah masyarakat tidak bisa diselesaikan dengan retorika dan janji-janji belaka. Butuh pemimpin yang amanah, yang berani mendobrak banyak hal, visioner, serta memiliki komitmen dan keteguhan.

Karena pada dasarnya pemimpin itu bertindak tidak harus menunggu protes dari masyarakatnya, tetapi dia mempunyai inisiatif tersendiri dalam bertindak dan mengambil suatu keputusan yang terbaik. Dia memiliki sikap empati yang dalam terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Oleh sebab itu, dalam masa-masa sulit ini, saatnya bagi kita masyarakat Aceh Tengah untuk mengoreksi banyak hal, mulai dari memilih pemimpin sampai dengan menyandarkan diri pada kepentingan publik dan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat saja.

‘’Seorang pemimpin belum dikatakan memimpin sampai dia meletakkan pelayanan dalam kepemimpinannya’.’