Baru baru ini pada 4 April 2017, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan sebuah Resolusi berjudul Palm Oil and Deforestation of the Rainforests (Kelapa sawit dan Deforestasi Hutan Hujan) yang didasarkan pada tudingan bahwa pengembangan industri kelapa sawit menjadi penyebab utama deforestasi dan perubahan cuaca. Katerina Koneca perancang resolusi mengatakan dalam mengatasi produksi minyak sawit seperti penggundulan hutan, degradasi habitat terutama di Asia Tenggara, Uni Eropa katanya harus memperkenalkan sertifikasi tunggal untuk sawit memasuki pasar Uni Eropa dan menghentikan bertahap penggunaan nabati yang mendorong deforestasi sampai 2020. 

Selain deforestasi, produksi global minyak sawit diklaim sering menggunakan pekerja anak dan ada banyak konflik lahan antara masyarakat lokal dan adat pemegang konsesi. Sebagai respon atas hal itu, Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Siti Nurbaya menyatakan tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang keji, tak relevan dan menyinggung kedaulatan indonesia. Menurutnya dibawah kepemimpinan Joko Widodo pembangunan berkelanjutan menjadi konsen pemerintah kini dan termasuk di depan dalam perjanjian Paris. 

Melalui Kementerian luar negeri pemerintah Indonesia mengeluarkan delapan poin respon Indonesia atas resolusi sawit ini. Menyikapi hal itu, menurut hemat saya pemerintah kita hendaknya tidak konfrontatatif dan tetap mengedepankan diplomasi untuk menemukan solusi yang terbaik. Untuk beberapa poin saya sepakat dengan pemerintah akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan dan tugas pemerintah kita menyikapi resolusi sawit ini. 

Saya sependapat seperti pada poin kedelapan bahwasanya resolusi ini terkesan mengesampingkan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, poin keempat dan keenam tentang rekomendasi promosi minyak rapeseed dan bunga matahari. Akan tetapi perlu kita menyampaikanya dalam forum terbuka dengan memaparkan usaha usaha yang telah pemerintah kita lakukan serta melampirkan bukti bukti bahwa perkebunan kelapa sawit dapat menjaga lingkungan, melindungi masyarakat setempat, dan menjaga kelestarian sumber daya hutan sesuai dengan tuntutan masyarakat global. 

Patut kita akui sejauh ini komersialisasi kelapa sawit di Indonesia telah melahirkan berbagai masalah lingkungan. Terakhir ialah masalah perubahan iklim akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit., Hutan Indonesia tengah mengalami tekanan yang luar biasa akibat perluasan kelapa sawit. Jika pada 1980 luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia baru mencapai 29.560 hektare--terbatas hanya di Sumatra Utara dan Aceh--dengan produksi 0,7 juta ton CPO, pada 2011 Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 8,9 juta hektare dengan produksi CPO 24,1 juta ton (Sibuea, 2012). Perihal alih fungsi hutan guna percepatan perluasan perkebunan kelapa sawit, memang terkesan ada yang tidak adil dalam kasus ini. Penilaian kemampuan hutan Indonesia untuk meredam secara alami efek gas rumah kaca kerap diabaikan. Yang ditonjolkan hanyalah perluasan perkebunan kelapa sawit dan menjaga kelestarian hutan dilalaikan. 

Di sisi lain, negara-negara maju termasuk Uni Eropa sendiri yang telah lama kehilangan hutan sejak revolusi industri berjalan tidak disebut sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar dunia. Hutan di negara berkembang dijadikan tumpuan menyerap karbon buangan negara maju. Kerusakan hutan di Indonesia menjadi alasan yang menghambat ekspor produk CPO asal Indonesia karena dinilai berkontribusi atas terjadinya pemanasan global. 

Akan tetapi walaupun demikian, dengan mengesampingkan sejenak dugaan kita tentang apa di balik tujuan Uni Eropa mengeluarkan resolusi sawit. Mari kita coba lihat dari sudut pandang yang lain yang lebih positif, dimana resolusi sawit ini kita anggap sebagai momentum bagi kita untuk lebih kerja keras lagi membenahi pengelolaan hutan kita yang benar benar nol deforetasi dan mewujudkan perkebunan sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan. Untuk menyikapi resolusi sawit ini pemerintah hendaknya bergerak cepat dan memperbaiki beberapa aspek. 

Pertama menyelesaikan persoalan mendasar pengelolaan kebun sawit. Adapun persoalan itu meliputi pengakuan hak masyarakat adat temuan KPK tentang isu korupsi. Kita patut mencermati hal yang disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat memaparkan hasil kajian pada Senin (13/3/17) yang menemukan adanya kelemahan dalam tata kelola komoditas kelapa sawit yang menyebabkan rawan korupsi. Adapun temuan itu meliputi sistem pengendalian perizinan usaha perkebunan tidak akuntabel, tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit dan tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kedua memperbaiki kapasitas kelembagaan dan sistem birokrasi yang masih buruk dalam perlindungan hutan. Kita mengetahui tentu sudah ada lembaga yang mengawasi para pelaku perkebunan sawit akan tetapi mengapa mereka masih kecolongan dengan ditemukanya fakta pembukaan kebun sawit baru di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi seperti di Taman Nasional Tesso Nilo dan Giam Siak Kecil. 

Ketiga, mengajak berdialog berbagai pihak seperti praktisi, akademisi, pegiat lingkungan dan pihak pihak yang terkait untuk duduk bersama dalam merumuskan solusi dalam menyikapi resolusi sawit ini. Dengan mengkonsolidasikan pihak-pihak terkait diharapakan didapat rumusan bersama sehingga pemerintah tidak lagi berjalan sendiri dalam mendiplomasikan minyak sawit yang berkelanjutan ini. 

Sebagai contoh Pendekatan sistematis melalui pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (Indonesian sustainable palm oil/ISPO) yang sudah diluncurkan sejak Maret 2011 perlu dukungan akademik dari perguruan tinggi yang mampu menjelaskan ISPO dan membuktikan secara ilmiah bahwa perkebunan kelapa sawit dapat menjaga lingkungan, melindungi masyarakat setempat, dan menjaga kelestarian sumber daya hutan sesuai dengan tuntutan masyarakat global. 

Keempat mengkampanyekan pengembangan sawit yang benar dan menindak tegas pelaku pelaku pengembang sawit yang tidak beres. Tentu dengan digiatkan industri sawit berkelanjutan banyak perkebunan sawit yang telah dikembangkan secara benar akan tetapi hal itu akan tidak akan kelihatan jika masih ada perkebunan yang merusak lingkungan. Layaknya setetes tinta hitam yang jatuh ke air yang bening akan merusak kebeningan air tersebut, demikian pulalah nantinya perkebunan sawit kita di mata dunia ketika melihat para pengembang sawit yang curang tadi.

Pemerintah sebetulnya memiliki banyak undang-undang yang di atas kertas melindungi hutan. Tetapi dalam implementasinya, undang-undang ini sering bertabrakan satu sama lain dan dalam pelaksanaannya terkesan tebang pilih. Pemerintah Indonesia harus menangani hal ini secara serius dan konsisten, menindak para pelanggar, tak pandang bulu apakah mereka eksekutif, spekulan ataupun perambah. Para pejabat yang secara konsisten gagal untuk mengatasi deforestasi hutan di tingkat kabupaten harus dimintai pertanggungjawaban. Dengan mengkampanyekan pengembang sawit yang benar serta pinindakan tegas terhadap yang melanggar diharapkan dapat membangun Citra positif industri perkebunan sawit di Indonesia dengan nol deforestasi.

 Kelima mendorong intensifikasi perkebunan sawit dan menghentikan ekstensifikasi perkebunan sehingga pemerintah dapat menjamin nol deforestasi. Hendaknya pemerintah dan pengembang sawit fokus membenahi 11,6 juta hektar luas sawit Indonesia, 715 perkebunan dan 106 kilang sawit secara intensif. Diharapkan kedepan jangan lagi ada pembukaan lahan sawit baru yang menggunakan lahan hutan. Dan kalaupun masih ada di tahun yang akan datang sebaiknya itu hanya daerah yang di perbatasan dan terluar dengan harapan dapat sambil menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. 

Kita mengapresiasi instruksi presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Mei 2015 yang mengistruksikan untuk melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. 

Demikian juga dengan Terbentuknya BRG pada Januari 2016 yang menetapkan target ambisius bagi lembaga tersebut yaitu memulihkan dua juta hektar lahan gambut rusak. Hendaknya hal ini menjadi komitmen bersama dan terus menerus digalakkan kedepanya. Mari kita benahi hal hal yang masih kurang dalam industri perkebunan sawit kita. 

Mari kita pandang resolusi sawit ini sebagai pembenahan dan revitalisasi perkebunan sawit kita. Sehingga kedepanya kita dapat menunjukkan bahwasanya perkebunan kelapa sawit dapat menjaga lingkungan, melindungi masyarakat setempat, dan menjaga kelestarian sumber daya hutan sesuai dengan tuntutan masyarakat global. Masa depan bangsa ini harus diarahkan ke Indonesia yang hijau dan pro lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menuntut perubahan gaya hidup dari yang berbasis ekonomi kapitalistis menjadi ekonomi hijau.