Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi keberadaan rakyat. Istilah demokrasi ini telah diwariskan sejak masa lampau yang dalam Bahasa Yunani disebut Demos dan Kratos. Dipahami dengan makna rakyat berkuasa (Budiarjo, 1986). Prinsip demokrasi ialah ajaran Aristoteles, menurutnya negara demokrasi diperuntukkan bagi rakyat yang memiliki kesamaan hak dan kebebasan.

Satu diantara elemen demokrasi adalah kebebasan berpendapat yang masuk ke dalam hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Kebebasan berpendapat menurut Hebermas merupakan sarana ekspresi kebebasan publik dalam membentuk opini dan kehendak Bersama secara diskursif ruang publik (Hebermas, 2006). Debat merupakan buah dari kebebasan berpendapat yang dibenturkan karena kebertolakbelakangan. Tolak ukur kebenarannya sukar dititiktemukan, kecuali dengan dasar ilmu yang mumpuni. Jika tidak muncullah pertikaian dan permusuhan, akhirnya berpecah belah.

Izinkan penulis sedikit berpendapat di negara di mana suara rakyat merupakan bagian dari kepemerintahan ini. Sekurang-kurangnya penulis memiliki pandangan terhadap kondisi kenegaraan. Sebenarnya penulis sendiri tidak begitu tertarik terhadap politik. Sebab eksistensi tingkah polahnya di masa kini seakan-akan menunjukkan sesuatu yang kurang pantas. 

Mungkin karena keseringan mendengar persoalan-persoalan yang mencuat dalam dunia rawan kecurangan tersebut. Kalau melihat makna sederhana dari politik, tidak ada sesuatu yang menunjukkan adanya teror kezaliman layaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini senada dengan maksud yang disampaikan Gabriel A. Almond, bahwa politik berhubungan dengan pembuat kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat dan wilayah tertentu yang disokong instrumen otoritatif dan koersif.

Urgensi kalimat “Jika orang Islam tidak pandai politik, maka akan dipolitisasi” adalah sebuah kesahihan dari segi maksud. Sehingga membuat penulis ingin ikut memahami perpolitikan biarpun tanpa terjun langsung. Sebab kenyataannya membuktikan bahwa tidak sedikit orang Islam sendiri jatuh dalam jurang kejamnya perpolitikan. Keironisan tersebut sepertinya telah dimaklumi bersama karena negeri ini sudah dipayungi oleh iklim politik yang kabut dan tidak sehat. Tanpa disebutkan pun, orang sudah tahu.

Benih Perpecahan dalam Debat

Olah kata ini terinspirasi dari tulisan Agus Mulyadi pada website mojok.id yang berisi ulasan mengapa debat capres-cawapres sebaiknya dihapuskan. Setidaknya ada 5 poin dijabarkan, yang paling menarik adalah poin “debat adalah perselisihan” dan “patuhi ajaran agama.” Tentu ini bicara soal perpolitikan yang ada di Indonesia. Wacana politik tahun ini memang menjelma menjadi pangsa pasar yang laris dibicarakan di wilayah literasi.

Hakikat debat seperti yang dikata Agus Mulyadi adalah perselisihan. Salah satu diantara dua kandidat sudah barang tentu memiliki pandangan yang berbeda terhadap sesuatu. Jika persepsi dan tujuan sama bukan debat namanya, sebut saja resepsi.

Mungkin tujuan awalnya memang mengadu argumen, mana yang paling cerdas dan bersikap heroik dialah yang boleh jadi menang. Kemenangan ini sebagai modal menarik perhatian masyarakat Indonesia. Dibalik itu ada perbedaan pendapat yang berpotensi mengundang permasalahan yang riskan jika tidak diterima lapang dada. Apa iya bisa diterima dengan besar hati, jika sejatinya eksistensi debat adalah persaingan? Mungkin bisa saja oleh pihak tertentu, bagaimana dengan pihak lain? Sedikit banyak mengundang perpecahan.

Demikian pula dengan agama, amat jelas melarang keberadaan debat. Siapa yang meragukan kesahihan riwayat hadis saat imam Bukhari dan Muslim bersatu, kevalidannya teramat teruji “Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya.” Jika Allah sudah benci, dengan cara apalagi mau memajukan negeri. Pengatur segalanya adalah Allah bukan kepala negara. Ketakutan kita adalah saat sesuatu yang diawali dengan keburukan, keberlanjutannya pun sama demikian.

Pertikaian dalam politik akibat debat ialah keciscayaan, memang sebuah tantangan yang mesti dihadapi dengan kedewasaan. Jauh lebih baik lagi kalau dijauhi. Masih banyak cara lain yang lebih menunjukkan prospek kedamaian.

Alternatif Solusi

Karena debat memicu perselisihan, maka penulis menawarkan solusi yang boleh disetujui atau tidak. Ini hanya refleksi penulis sebagai warga negara Indonesia dengan kebebasan pendapatnya.

Pertama, Uji Pemahaman Tauhid. Tauhid merupakan pondasi awal seseorang dalam beriman. Keimanan membawa kepada kemudahan dalam memimpin. Pemahaman mengesakan ini adalah langkah mengenal Allah sebagai pencipta dan pengendali alam semesta.

Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama pun mengena karena berbicara soal keyakinan. Toh paslon capres-cawapres adalah muslim. Rasa-rasanya ini lebih baik ketimbang uji ngaji yang diajukan kemarin. Pun ini jauh lebih mendasar daripada yang lain, tetapi kerumitannya terletak pada pengamalan. Bertebaran perbuatan-perbuatan hampir seantero nusantara ini praktik yang melanggar hakikat dari tauhid, yaitu kesyirikan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan yang senantiasa mengeluarkan fatwa seputar keislaman dijadikan pihak yang memberikan pertanyaan dan menilai apakah pemahaman paslon benar atau salah. Soal-soal yang diajukan seputar bagaimana mengenal Rabb, Mengenal Agama, dan Mengenal Nabi. Kemudian bagaimana paslon tersebut mengupayakan agar tauhid dapat dipertahankan di tengah-tengah masyarakat. Peran media massa juga sangat diperlukan, tugasnya adalah menyiarkan kepada seluruh pelosok negeri terkait kepemahaman paslon itu sendiri.

Kedua, dikarenakan masyarakat kita majemuk, baiknya sila-sila Pancasila selanjutnya yakni sila ke-2 sampai ke-5 juga diujikan. Baik itu soal nilai kemanusiaan, persatuan dalam keberagaman, kesepahaman dalam kerakyatan, maupun social keadilan. Pun metodenya tidak berbeda, lagi-lagi soal pengaplikasian dan bagaimana upaya mempertahankan serta menyebarluaskan kepada masyarakat.

Dua uji di atas menurut hemat penulis sudah cukup dan lebih sederhana dibanding debat. Meskipun realisasinya tidak sesederhana itu, tetapi paling tidak tugas kami sebagai seorang rakyat untuk mengutarakan pendapat dipayungi undang-undang dan berhak atas itu. Persoalan diterima atau tidak urusan belakangan.

Akhirnya, kedekatan seorang kepada Tuhan yang Maha segala-galanya adalah jalan menuju keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak mungkin terwujud jika pengkhianatan dan pelanggaran senantiasa ditimbulkan.