Tempo hari melihat satu unggahan di Facebook yang keren. Sebuah foto hitam putih berisi sekelompok anak-anak muda berambut gondrong ternyata adalah para siswa SMA Koleste De Brito, Jogjakarta.

Thread starter (TS) dan komentar pada unggahan penuh dengan pujian terhadap sekolah ini. Beberapa alumnus menulis dengan bangga kebebasan yang diberikan kepada mereka untuk berambut gondrong, tidak pakai seragam, dan bahkan sebelumnya boleh pakai sandal jepit, bahkan nyeker ke sekolah.

Mereka yang keluarganya, anak temannya pernah bersekolah di De Brito memuji prestasi dan karakter pelajar sekolah itu. Siswa De Brito diberi kebebasan luas, tapi juga diberi tanggung jawab atas kebebasan yang diterimanya. 

Siswa berambut gondrong itu tercatat tidak pernah terlibat tawuran. Mereka siswa yang kreatif, memiliki berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang keren dan membanggakan. Seorang alumnus sekolah di Jakarta mengutip apa yang pernah dibilang gurunya, "Kalian boleh gondrong, tapi harus pintar seperti anak De Brito."

Membaca kebebasan dan prestasi anak-anak De Brito, lantas saya berpikir, menduga-duga, apakah pengelola dan pendiri De Brito percaya bahwa tanggung jawab lahir dari kebebasan? Atau jangan-jangan gaya De Brito adalah sebuah sindiran yang pedas atas segala formalitas yang kosong akan substansi? De Brito seperti menyindir, bahwa yang dibutuhkan adalah isi, bukan bungkus atau kemasan.

Sindiran De Brito sangat relevan menyindir kondisi saat ini. Lihatlah berbagai baliho dan poster politik menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Semua sibuk menata kemasan diri. Mereka membikin kesan sebagai calon yang agamis, nasionalis, merakyat, dalam tampilan poster dan kegiatan yang diliput dan disiarkan media massa.

Baca Juga: Derita Gondrong

Para pemimpin sudah lama dinilai terlalu sibuk membangun persepsi baik, atau pencitraan. Mereka lebih banyak melaporkan kegiatan menghadiri acara seremonial keagamaan, berbincang menyapa anak kecil dan orang berusia lanjut, atau memberi hadiah uang dan sepeda. Fragmen-fragmen seperti ini yang terus dibangun, hingga kemudian membuat orang terpesona.

Akumulasi pesona ini kemudian membentuk masyarakat pengidola, masyarakat pemuja yang melihat sang tokoh sebagai yang sempurna. Tidak masalah sebenarnya jika kemudian masyarakat tetap melihat bahwa pemimpin memegang fungsi yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu melayani kepentingan umum yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program-program kerjanya.

Yang terjadi, masyarakat pengidola ini nyaris mengabaikan pelaksanaan program-program kerja tokoh idolanya. Dari kelompok pemuja ini, nyaris tidak kita dapatkan kritik atau ungkapan ketidak puasan meski muncul beberapa kegagalan, penyimpangan, dan pelanggaran-pelanggaran akibat fungsi pengelolaan pemerintahan yang tidak efektif. Yang terjadi justru pembelaan, rasionalisasi, dan permakluman.

Disamping itu, apa yang menjadi perhatian utama masyarakat memang bukan pada hal-hal yang substantif dan memiliki efek yang luas. Isu kerusakan lingkungan, oligarki yang semakin berkuasa mengatur negara agar melayani kepentingan orang tertentu, penyalahgunaan jabatan, BUMN yang penuh korupsi, tak mendapat respons seramai kasus pembakaran bendera PKI, meme klepon, atau prostitusi selebriti.

Beberapa hari lalu, sebuah tulisan di Facebook menyatakan, “Persoalannya simpel. Sebab selama ini kita mengukur siapa Presiden Jokowi tidak berdasarkan ukuran-ukuran yang tepat. Padahal, Jokowi adalah seorang presiden yang seharusnya dinilai dengan ukuran-ukuran semacam ini: apakah ia melakukan yang dijanjikan? Menilai dia hanya berdasarkan kategori orang baik atau tidak baik berpotensi menyesatkan!”

Seorang politisi, sebagai pejabat negara, hendaknya lebih dilihat sebagaimana dewan komisaris korporasi bisnis menilai jajaran direksinya. Ia harus diukur kinerjanya dengan kriteria yang jelas, semacam KPI (key performance indicator). Apa saja yang sudah dicapai dari apa yang dia janjikan/diamanatkan kepadanya, dalam bidang ekonomi, hukum, ketenagakerjaan, dan yang lainnya?

“Jangan pernah lagi melihat seorang politisi yang tengah bertarung demi jabatan publik dengan ukuran-ukuran sekilas baik atau tidak baik, apalagi menilai berdasarkan masuk atau keluar got.” Demikian tulisan di Facebook yang saya kutip, menegaskan pesannya.

Ini sindiran atau bahkan cercaan kepada kita yang larut dalam pengidolaan politik. Keterbelahan preferensi politik sejak pilihan presiden tak kunjung berakhir, meski pilpres sudah lama selesai. Kelompok pendukung tak mengubah posisinya sebagai pembela die hard presiden terpilih. Demikian pula dengan kelompok yang berseberangan pilihannya, mereka melanjutkan kritik dan tekanan sebagai oposan abadi.

Polarisasi kelompok yang saling mengolok sebagai Cebong dan Kampret ini yang membuat kontrol publik atas pemerintah lemah. Kritik yang disuarakan kelompok oposan (Kampret) semuanya dianggap tak lebih dari ungkapan kebencian semata. 

Sementara kelompok sebelah (Cebong) yang melihat presiden terancam oleh upaya kelompok Kampret selalu siap sedia menyediakan pembelaan. Ini kondisi yang nyaris tak memungkinkan adanya kritik dan kontrol yang sehat atas jalannya pemerintahan.

Akhirnya politik pencitraan mendapatkan habitat yang cocok. Kelompok pendukung pemerintah yang butuh banyak seremoni artifisial menikmati parade kemasan indah yang disuguhkan politisi. Media yang pemiliknya berafiliasi pada dengan sang politisi dan kelompoknya memfasilitasi parade ini. Lengkap sudah.

Harapan menikmati isi yang berkualitas di balik kemasan nyaris pupus. Tidak pernah lagi ada yang menawarkan isi dengan mengabaikan kemasan seperti anak-anak De Brito. 

Pernah sekali, Bu Susi, yang meskipun tampil apa adanya, bertato, terang-terangan merokok di sela-sela acara resmi, tetap mendapatkan respek yang luas. Iya, karena performa kerja, isi yang beliau berikan sungguh-sungguh berkualitas. Sama respeknya orang terhadap anak berambut gondrong tapi pintar.

Jangan-jangan orang-orang yang suka membungkus diri dengan indah adalah seperti mereka yang gamang ketika ditantang guru SMA yang bilang, kalian boleh gondrong asal sepintar anak De Brito. Karena merasa gak pintar, gak banyak yang bisa dilakukan, prestasi kerja jeblok, banyak BUMN rugi, kurva Corona tak kunjung melandai, penyalahgunaan wewenang terjadi dimana-mana, maka cara yang aman ya mencukur rambut dengan rapi, licin, tutur kata halus dan sopan, dan bersikap ramah, ke rakyat kecil terutama.

Kelak, jika masyarakat sudah suka nonton TV dan membaca tulisan yang melaporkan keberhasilan pembangunan lewat ukuran angka-angka dan data yang direview oleh para ahli, mungkin media massa akan mengurangi konten yang memuat hal-hal personal dari seorang pejabat publik. Media massa hanya akan menampilkan kehidupan figur-figur selebritas.

Gak ada lagi tulisan atau tayangan tentang gubernur yang suka pakai sarung. Menteri yang suka makan oncom, atau presiden yang tak segan menghadiri undangan tukang becak teman sekolahnya. Dan masyarakat, seperti guru SMA yang mengomentari gondrongnya anak De Brito, bilang, “ Gak peduli apa pun tampilan pak lurah atau presiden, yang penting jelas kerjanya.”