Pada 4 Oktober 1957, Rusia telah berhasil melakukan peluncuran satelit Sputnik 1 dan selanjutnya Amerika Serikat berhasil mendaratkan Apollo 11 di Bulan pada 20 Juli 1969. Kejadian tersebut telah diikuti dengan perkembangan dan pembentukan hukum yang khusus, yakni Hukum Angkasa.

Pembentukan hukum khusus ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sosial dan kemasyarakatan, baik nasional maupun internasional. Kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum ruang angkasa tidak dapat dilepaskan dari adanya hukum udara atau penerbangan yang didasarkan kepada Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Akan tetapi, bidang hukum ruang angkasa telah memiliki dasar hukum sendiri, yaitu Space Treaty tahun 1967.

Saat ini manusia sangat dimungkinkan untuk melakukan perjalanan ke ruang angkasa dan pariwisata. Artinya, tinggal menunggu waktu saja sebelum seseorang melakukan kejahatan di ruang angkasa.

Itu berarti melakukan kejahatan di ruang angkasa akan segera mempunyai sanksi hukum, karena tidak ada negara yang memiliki yurisdiksi di sana karena bahkan menjadi lebih rumit dengan munculnya pariwisata luar angkasa, militerisasi ruang angkasa, dan kegiatan komersial. Aktivitas manusia di ruang angkasa telah meningkat, dengan setidaknya 50 negara terlibat.

Ruang angkasa sama dengan laut lepas, keduanya dianggap res communis sebagai sesuatu yang dapat dinikmati oleh siapa saja, tetapi tidak dimiliki oleh siapa pun. Tidak ada negara yang dapat mengklaimnya, namun bukan berarti laut lepas dan ruang angkasa bebas dari hukum suatu negara. 

Hukum internasional memperbolehkan setiap negara untuk menerapkan hukum terhadap warganya di luar wilayah teritorialnya, salah satunya adalah asas kewarganegaraan, yang meliputi kejahatan yang dilakukan oleh warga negara di luar perbatasannya. Ada pula prinsip universalitas yang memungkinkan suatu negara mengadili siapa saja yang melanggar hukum internasional, seperti pembajakan.

Anda dapat melakukan apa pun yang Anda inginkan di perairan internasional karena tidak ada negara yang memegang kekuasaan, tetapi ternyata ada kesepakatan dan aturan lain, ada hukum internasional yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan hal tersebut, ketika seseorang berada di kapal tertentu, kapal yang Anda gunakan sebenarnya adalah sudah terdaftar secara resmi dari beberapa negara atau kelompok negara (seperti Uni Eropa) dan hukum entitas itu mengikat kapal itu dalam banyak kasus saat berada di laut. 

Hal ini dijelaskan dalam United Nations Convention for the Law of the Sea atau United Nations Convention for the Law of the Sea, perjanjian luar angkasa diatur oleh lima perjanjian internasional, yaitu Rescue Agreement, Liability Convention, Registration Convention, dan Moon Treaty

Ada satu kasus yang dilaporkan NASA sedang menyelidiki dugaan kejahatan pertama yang terjadi di luar angkasa. Astronot Anne McClain dituduh mengakses rekening bank pasangannya melalui internet saat berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS). 

Untuk jawaban sederhana seorang astronot Amerika (AS) yang saat ini berada di ISS dengan korban yang diduga juga warga negara AS, maka hukum pidana AS yang berlaku. Nantinya, wisatawan luar angkasa mungkin tidak berada di bawah kendali ISS, sehingga perjanjian yang ada tidak akan berlaku. Mungkin, hukum pidana yang berlaku adalah hukum negara penyedia pesawat luar angkasa.

Namun jika mencakup banyak negara, maka Perjanjian Ruang Angkasa adalah salah satu yang paling relevan dalam menangani dugaan kejahatan di ruang angkasa, Secara garis besar, perjanjian tersebut membutuhkan kebebasan dalam penggunaan dan eksplorasi ruang angkasa untuk kepentingan semua negara dan untuk menghindari klaim dari negara mana pun.

Bulan dan lainnya hanya digunakan untuk tujuan damai. Setiap negara bertanggung jawab atas kegiatan eksternalnya dan kerusakan yang ditimbulkannya

Pada prinsipnya, kebebasan di ruang angkasa merupakan jaminan bagi setiap negara dalam pemanfaatan ruang angkasa. Sebab ruang angkasa memang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia di planet bumi, walaupun ada dampak negatifnya. 

Fakta menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan ruang angkasa, tidak semua negara dapat dan mampu memanfaatkan ruang angkasa, yang jaminannya adalah prinsip kebebasan. Hal itu karena keadaan ilmiah (fisik) dan letak dari ruang angkasa, kepentingan nasional dari setiap negara ruang angkasa telah, sedang dan akan dipenuhi dengan space objects, dengan fungsi dan tujuan yang beraneka ragam serta life time yang bervariasi pula oleh negara-negara (terutama yang berteknologi tinggi), dengan tidak berpegang teguh pada prinsip kebebasan. 

Peningkatan kegiatan komersial maupun militer di ruang angkasa menonjol akhir-akhir ini, yang bila dikaitkan dengan masalah jurisdiksi dan kontrol negara atas space objects, maka nampak adanya pengkaplingan wilayah di ruang angkasa yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip kebebasan di luar angkasa, kecuali berkaitan dengan masalah tanggung jawab internasional sebagai akibat pemanfaatan luar angkasa. 

Jadi singkatnya, prinsip kebebasan dalam perkembangannya, sudah tidak menjadi jaminan lagi dalam arti telah terjadi banyak pelanggaran terhadapnya sehubungan dengan pemanfaatan luar angkasa.

Hal ini tidak terlalu mengherankan, sebab telah diperkirakannya, sehingga dalam praktik prinsip ini hanyalah legal fiction dan bukan politicalfact. Dalam era globalisasi sekarang ini, negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional diharapkan untuk dapat mematuhi dan mengetahui penjabaran untuk mencapai tujuannya, yaitu menciptakan perdamaian dan keamanan di ruang angkasa. Sebab ruang angkasa adalah warisan bersama umat manusia ("the common heritage of mankind”)