Diakui terang-terangan atau diam-diam, Bintang Kejora adalah simbol mulia bagi banyak orang Papua. Di belakang simbol ini, berdiri serangkaian mitologi, nilai-nilai, sekaligus perjalanan sejarah orang Papua.

Sering dikatakan bahwa Bintang Kejora adalah simbol kultural. Ada juga yang menempatkan makna religius di dalamnya. Bagi sebagian lagi, ia dipandang sebagai simbol identitas ke-Papua-an.

Bagaimana orang Papua mencintai Bintang Kejora, bisa terlihat dari sebuah berita Pasifik Pos (6 Februari 2018). Media online ini memberitakan adanya imbauan agar masyarakat tidak memakai atribut Bintang Kejora seperti kaos, tas, noken, atau sepatu. Soalnya, atribut itu diasosiasikan sebagai simbol separatisme.

Tetapi kenyataannya tetap saja ia digemari. Walau aparat telah menyita banyak barang-barang beratribut Bintang Kejora, "dari pantauan Tabura Pos, imbauan pihak kepolisian untuk tidak memakai atribut Bintang Kejora, tidak digubris....." demikian media itu melaporkan.

Pernah juga Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano, diberitakan melarang mama-mama Papua menjual noken bermotif Bintang Kejora. Nyatanya, berita tentang larangan itu justru berbalik menghantam sang walikota. Ia mendapat kritik dan protes dari mahasiswa dan tokoh Papua.

Belakangan, Benhur, seperti diberitakan oleh Tabloid Jubi, membantah adanya pelarangan. "Saya tidak melarang orang menjual noken bermotif Bintang Kejora. Wartawan yang menulis itu saya akan laporkan dia ke polisi untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis itu,” kata dia, dikutip dari Tabloid Jubi, 30 Oktober 2017.

Mano mengatakan ia didemo mahasiswa dan melarangnya masuk ke kampus karena berita pelarangan itu. Ia merasa namanya dirugian.

Mencinta Hingga Terluka

Bintang Kejora demikian dicintai di Papua. Rasanya hal ini tidak diragukan lagi. Kecintaan terhadapnya diabadikan lewat berbagai cara. Lewat lagu, lewat buku, bahkan dalam bentuk sepatu.

Cinta sering kali melukai. Bahkan ada yang berkata belum benar-benar mencinta sebelum terluka. Demi simbol Bintang Kejora, telah banyak yang terluka. Bahkan tersungkur dan mati, termasuk Erik Manitori dan tiga pria lainnya. Mereka, yang dikenal sebagai pendukung gerakan kemerdekaan Papua, menemui ajal karena Bintang Kejora.

Kematian Erik Manitori menjadi salah satu sorotan Amnesty International (AI). Kematian mereka disebut dalam laporan tentang Papua yang diluncurkan pada 2 Juli 2018.

Dalam laporan yang diberi judul Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati, Pembunuhan dan Impunitas di Papua, kematian empat orang itu diduga merupakan pembunuhan di luar hukum (unlawful killing) oleh aparat keamanan. Ini adalah suatu praktik keji yang menurut AI masih berlanjut di wilayah paling timur Indonesia itu. Padahal di wilayah lain di Indonesia, praktik semacam ini sudah berkecenderungan menurun.

Sampai sekarang—tiga tahun sudah berlalu—tidak ada penyelidikan atas kematian mereka. Ketika jenazah mereka dikembalikan kepada keluarga. Peluru masih bersarang di bagian kepala, dada dan perut mereka. Itu menurut laporan AI.

Apa yang menjadi pemicu melayangnya nyawa mereka masih merupakan informasi yang simpang siur sampai kini. Yang dapat dipastikan adalah mereka dibunuh saat pengibaran bendera Bintang Kejora.

Menurut versi kepolisian, seperti yang diberitakan oleh Cendrawasih Pos, Erik Manitori adalah panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Wilayah Timur. Ia bersama pengawalnya, Yulianus Robaha, tewas tertembak di Kampung Wanapompi, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen pada 1 Desember 2015.

Koran itu mengutip penjelasan Kapolres Kepulauan Yapen ketika itu, AKBP Wong Niti Harto Negoro, SIK. Menurut Kapolres, peristiwa itu terjadi saat Polres Kepulauan Yapen sedang melakukan patroli ke arah Kampung Wanapompi. Anggota kepolisian tiba di kampung itu sekitar pukul 07.15 WIT tatkala sekitar 20 orang kelompok bersenjata melakukan penghadangan.

Menurut Kapolres, kelompok ini membawa parang dan senjata rakitan. Mereka mendekati anggota yang melakukan patroli dan melakukan penyerangan. Maka aparat merespons dengan mengeluarkan tembakan peringatan.

Tembakan peringatan itu, kata Kapolres, tidak diindahkan. Malahan kelompok ini melakukan penembakan ke mobil patroli Dalmas. Baku tembak pun terjadi.

Tidak lama kemudian, menurut Kapolres, kelompok bersenjata ini melarikan diri ke dalam hutan. Dua orang dari anggota kelompok tersebut mengalami luka tembak. Keduanya, yaitu Erik Manitori dan Yulianus Robaha, sempat dilarikan ke RSUD Serui namun kemudian tidak tertolong. Begitulah cerita versi polisi.

Namun, AI memiliki versi lain. Berdasarkan informasi yang mereka peroleh dari Laporan Investigasi ELSHAM dan laporan investigasi JPIC-GKITP, kematian Erik Manitori justru dipicu oleh tembakan aparat. Bukan oleh kelompok bersenjata yang dipimpin Erik.

Laporan-laporan itu mengatakan, kejadiannya bermula ketika pada sekitar pukul 07:00 pagi, para pendukung gerakan kemerdekaan Papua mengadakan upacara bendera. Mereka juga berencana mengibarkan bendera Bintang Kejora dan menyanyikan lagu kebangsaan lama Papua. Selanjutnya akan mengadakan doa bersama memperingati 54 tahun pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua.

Tatkala bendera mulai dikibarkan dan para peserta upacara mulai bernyanyi, polisi dan tentara berdatangan. Tak lama berselang, para aparat ini mulai menembaki mereka.

Berbeda dengan versi polisi yang mengatakan tembakan terjadi karena aparat ingin membela diri, para peserta upacara menyangkal ada tembakan yang diarahkan kepada polisi. (Tidak ada korban luka pada pihak polisi pada kejadian ini). Menurut mereka, justru pihak kepolisian yang menembaki massa tanpa upaya negosiasi terlebih dahulu.

Empat orang tewas pada kejadian ini, yaitu Erik Manitori sang pemimpin upacara, Yonas Manitori (adiknya), Yulianus Robaha, dan Dairus Andribi.

Menurut pengurus gereja setempat, Yonas Manitori dan Dairus Andribi meninggal seketika setelah ditembak aparat. Mereka ditembak saat berusaha mendekati konvoi polisi untuk menanyakan tujuan patroli mereka.

Erik Manitori dan Yulianus Robaha berusaha untuk menolong Yonas. Namun, mereka berdua justru ditembak pada bagian kaki. Mereka kemudian diseret ke atas truk polisi. Keduanya meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Ketika warga desa menerima jenazah Erik Manitori dan Yulanus Robaha, peluru masih bersarang di kanan dada Erik dan satu lagi pada bagian perut dan wajahnya. Perutnya yang membengkak, menurut laporan AI, menunjukkan kemungkinan ia ditembak lebih dari satu kali. Warga juga menemukan dua lubang peluru pada bagian dada jenazah Yonas. Diperkirakan ia juga mati karena luka tembak.

Bintang Kejora & Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat

AI sangat prihatin atas peristiwa ini. Lebih prihatin lagi karena investigasi independen atas kematian mereka tidak dilakukan. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pembunuhan itu adalah pembunuhan di luar hukum.

Menurut AI, kegiatan berkumpul secara damai, seperti yang dilakukan oleh Erik Manitori dan kawan-kawan, sebetulnya tidak boleh dibubarkan dengan tindakan mematikan.

Kematian Erik Manitori dkk, bagi AI, adalah gambaran ketidakmampuan pasukan keamanan Indonesia membedakan antara kelompok yang menggunakan kekerasan atau membahayakan nyawa dan kelompok aktivis damai. Juga tidak dapat membedakan antara unjuk rasa damai dan unjuk rasa dengan kekerasan.

Salah satu fundasi kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat adalah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Ini adalah Perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 16 Desember 1966.

Kovenan ini mewajibkan negara anggotanya untuk menjamin hak-hak sipil dan politik warga negaranya. Di antara hak fundamental itu adalah hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak elektoral, dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak. Hak kebebasan berkumpul dan hak kebebasan berpendapat adalah yang paling dilanggar dalam hal ini. Dan ironisnya dengan cara mematikan.

Indonesia sudah mengikatkan diri dengan Kovenan ini pada 30 September 2005. Pada hari itu, DPR menyetujui ratifikasi Kovenan. Ratifikasi tersebut didukung oleh semua fraksi DPR.

Indonesia, ketika itu, termasuk siaran pers Kementerian Luar Negeri, sangat bangga dengan ratifikasi ini. Dikatakan, langkah ratifikasi akan meningkatkan citra Indonesia dan memulihkan kembali kepercayaan internasional. Pengesahan Kovenan tersebut juga dipandang akan meneguhkan serta menempatkan kembali posisi Indoknesia sebagai negara yang sungguh- sungguh menegakkan pemajuan dan perlindungan hak asasi warganya.

Berpijak pada Kovenan tersebut, AI dalam laporannya mengambil posisi tegas. Yakni rakyat Papua dan rakyat Indonesia pada umumnya harus diperbolehkan menyampaikan pendapat mereka dengan bebas. Tidak boleh ada bayang-bayang ancaman, gangguan, kekerasan, dan kriminalisasi.

AI menilai bahwa hukum HAM internasional melindungi hak menyampaikan pendapat yang meliputi hak untuk secara damai mengusahakan referendum, kemerdekaan, atau  kegiatan-kegiatan politik lainnya yang tidak melibatkan “kebencian pada kewarganegaraan, ras, atau  agama yang bisa menimbulkan diskriminasi, kekacauan atau kekerasan”. (ICCPR, Pasal 20 ayat 2).

AI juga mengacu pada pernyataan Pelapor Khusus PBB tentang Hak Kebebasan untuk Berkumpul dan Berserikat Secara Damai serta tentang Eksekusi Ekstrayudisial atau Sewenang-wenang. Pelapor Khusus PBB mengatakan bahwa bahkan untuk perkumpulan massa yang mengupayakan advokasi atau hasutan yang terlarang oleh ICCPR pun, pemerintah setempat hanya boleh “mengambil langkah-langkah yang bersifat membatasi dan paling tidak membahayakan” saat menangani permasalahan.

(Joint report of the UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association and the UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on the proper management of assemblies, 4 Februari 2016, UN Doc. A/HRC/31/66 para. 33.)

Dalam konteks Indonesia, AI mencatat bahwa pelarangan Bendera Bintang Kejora, khususnya oleh aparat, selalu dikaitkan dengan pasal 6(4) dari Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Peraturan ini menyatakan melarang penggunaan lambang atau bendera daerah dengan ciri yang digunakan oleh “organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, institusi-institusi, atau gerakan-gerakan separatis”.

Aturan ini kemudian dipakai untuk melarang bendera Bintang Kejora dan bendera Bintang 14 di Papua, bendera Benang Raja di Maluku, dan bendera Bulan Sabit di Aceh. Semua bendera ini diasosiasikan dengan gerakan separatis.

Namun, menurut AI, seandainya Bintang Kejora dipandang sebagai simbol separatisme pun, ia tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk pembatasan yang bisa dibenarkan terhadap hak kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul secara damai. Sebab, menurut AI, bendera Bintang Kejora tidak menyampaikan pesan dan logo dengan unsur kekerasan. Juga tidak menggambarkan atau menunjukkan kekerasan.

Di mata AI, tindakan pengibaran bendera adalah suatu tindakan damai. Ia bukan suatu tindak kekerasan atau tindakan yang mengganggu ketertiban umum.

Dalam kaitan itu, laporan AI mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekhawatiran tentang kemungkinan langkah pemerintah yang semakin bias pada pendekatan keamanan dalam menghadapi aspirasi yang berbeda. Terhadap aspirasi penentuan nasib sendiri, misalnya, AI menyoroti Buku Putih Kementerian Pertahaan Indonesia tahun 2015.

Buku itu menunjukkan bias tersebut. Dikatakan, bahwa “gerakan separatisme yang dilakukan baik dengan senjata maupun dengan gerakan politik” adalah salah satu ancaman utama bagi keamanan nasional dan kedaulatan negara.

AI menilai posisi demikian akan membuka pintu bagi militer untuk menangani penyampaian pendapat secara damai dengan cara-cara yang sama seperti menangani musuh  negara yang menggunakan senjata.

"Tindakan aparat keamanan kepada protes damai menunjukkan  bahwa dari pejabat setingkat Menteri hingga serdadu di lapangan menganggap musuh negara siapapun yang menuntut kemerdekaan, baik lewat upaya damai maupun perjuangan bersenjata," demikian AI dalam laporannya.

Bila mengacu pada nilai-nilai demokrasi, seharusnya aspirasi yang berbeda didekati dengan dialog. Dialog memang tidak akan menjadi jaminan perbedaan akan lenyap. Tetapi dialog akan mengusahakan munculnya pemahaman akan perbedaan. Dari sana akan hadir jalan ketiga yang sangat mungkin apa yang dalam Ilmy Ekonomi disebut sebagai the theory of the second best.

Pendekatan seperti ini pernah diambil oleh pemerintahan Gus Dur. Ketika itu Jakarta mengambil posisi bahwa bendera Bintang Kejora adalah simbol kultural, bukan simbol politik. Ia boleh dikibarkan bersama bendera Merah Putih sebagai bendera negara. Lagu Hai Tanahku Papua pun boleh dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Menurut Ikrar Nusa Bhakti, peneliti LIPI yang kini menjabat duta besar RI untuk Tunisia, Kebijakan yang amat akomodatif itu menimbulkan kedamaian di tanah Papua. Papua yang sejak era kolonial Belanda merupakan Vergeten Aarde atau tanah yang dilupakan, menurut Ikrar, tidak dapat didekati dengan cara-cara kekerasan militer, melainkan dengan cara-cara damai dan akomodatif. 

Rohaniawan Katolik, Franz Magnis Suseno, mengatakan diizinkannya pengibaran Bintang Kejora justru merupakan cara Gus Dur membantu orang Papua untuk dapat menghayati ke-Indonesiaan dari dalam. Setelah puluhan tahun mereka tidak dihormati bahkan dihina.

Referensi