Isu murahan seperti tenaga kerja asing, gerakan #2019GantiPresiden, dan sentimen keagamaan, masih menjadi jualan oposisi untuk menyerang Presiden Jokowi. Alih-alih mendapatkan dukungan, justru rakyat semakin antipati terhadap oposisi.

Hasil survei oleh beberapa lembaga menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi masih di atas 70 persen. Ini artinya isu yang digunakan oposisi untuk menyerang pemerintah tidak berpengaruh dan menjadi omong kosong belaka.

Melihat ‘senjata’ yang digunakan oposisi untuk menyerang hanya itu-itu saja, Jelas kalau mereka sudah kehilangan amunisi untuk melawan program pembangunan yang saat ini dijalankan oleh Presiden Jokowi. Oposisi tidak mampu lagi menawarkan keberpihakan kepada rakyat,  mereka hanya menawarkan kegaduhan dan pesimisme akan masa depan Indonesia.

Salah satu program Presiden Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Inilah bukti keperpihakannya dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan di seluruh pelosok negeri, dan desa menjadi salah satu kekuatannya.

Desa, oleh pemimpin masa lalu, hanya dijadikan objek pembangunan dan lumbung suara untuk meraih kekuasaan semata. Ingatan kolektif kita juga tidak akan pernah lupa, di masa lalu, program-program seperti Inpres Desa Tertinggal dan Bantuan Langsung Tunai telah melecehkan martabat desa untuk mandiri dan berdaulat. Padahal kita tahu, desa memiliki segalanya: kekayaan alam, kearifan lokal dan sumber daya manusia.

Dana Desa Harapan Baru

Memperkuat ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional merupakan salah satu tujuan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Presiden Jokowi mewujudkannya dengan memberikan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Sejak tahun 2015, Presiden Jokowi sudah mengalokasikan dana desa dari APBN sebesar Rp 20,76 triliun. Pada tahun 2016, jumlahnya meningkat menjadi Rp 46,9 triliun, dan tahun 2017 menjadi Rp 60 triliun. Tahun 2018, alokasi untuk dana desa mengalami kenaikan dua kali lipat dari tahun sebelumnya, menjadi Rp 120 triliun.

Dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur dan memajukan perekonomian masyarakat yang berorientasi pada pembukaan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat. Dari dana desa, geliat ekonomi tumbuh dan ribuan lapangan pekerjaan tersedia di desa-desa, ini bisa dipastikan karena sumber daya lokal wajib digunakan dalam pelaksanaannya. Bayangkan, ada 74.093 desa di seluruh Indonesia.

Dalam penggunaannya, dana desa memprioritaskan program-program unggulan yang berbasis pada potensi desa dan partisipasi masyarakat. Tujuannya agar penggunaan dana desa terukur dan sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.

Misalnya, pada tahun 2016, prioritas dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, tahun berikutnya digunakan untuk Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Embung Desa, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan Sarana Olahraga Desa.

Lalu bagaimana hasilnya? Mengutip data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pemanfaatan dana desa dari 2015 hingga 2017 sudah digunakan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, meliputi jalan desa 21.709 Kilometer (Km), jembantan 1.960 Km, pasar desa 7.161 unit, BUM Desa 21.811 unit, tambatan perahu 5.116 unit, embung 2.047 unit, irigasi 41.739 unit dan sarana olahraga 2.366 unit.

Tidak berhenti di situ saja, peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa juga dibangun, di antaranya: pembangunan penahan tanah 291.393 unit, air bersih 6.432 unit, MCK 82.356 unit, Polindes 6.705 unit, drainase 590.371 unit, PAUD 21.357 unit, Posyandu 30.244 unit, dan sumur 45.865 unit. Apa dampaknya dari pembangunan fasilitas tersebut? Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan angka stunting pun menurun dari dari 37 persen menjadi 27 persen.

Desa Kekuatan Ekonomi Baru di Indonesia

Bukan asing atau aseng seperti yang sering dituduhkan oleh oposisi untuk memojokkan Jokowi ketika berbicara tentang investasi, pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja, tetapi kekuatan ekonomi baru itu bernama BumDes (Badan Usaha Milik Desa). Inilah salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dari dana desa yang ikut menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini sudah ada 22.000 Bumdes terbentuk di 74.910 desa, dari jumlah Bumdes tersebut menurut Sekretaris Jenderal PDTT Anwar Sanusi, bisa menyerap 200 ribu tenaga kerja penuh waktu dan 15 juta tenaga paruh waktu. Dari 22.000 Bumdes yang terbentuk, sudah lebih dari 50 Bumdes yang telah memiliki omzet Rp 500 juta pertahun dan diatas 15 miliar rupiah.

Selain Bumdes satu lagi yang menjadi penggerak ekonomi desa adalah Prukades, Prukades merupakan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan. Dalam program ini desa menetapkan produk unggulannya masing-masing, tujuannya produk unggulan yang dimiliki desa nantinya akan mudah mengakses pasar yang mungkin selama ini menjadi hambatan untuk meningkatkan percepatan ekonomi.

Menurut Eko Putro Sanjoyo, Menteri Kemendes PDTT, saat ini terdapat 102 kabupaten di Indonesia  yang melaksanakan program Purkades dan sudah bekerja sama dengan 68 perusahaan dengan nilai investasi mencapai 47 triliun. Kerja sama tersebut menyerap 10 juta jiwa tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Pendapatan Asli Daerah (PAD), produk domestik regional bruto dan pendapatan perusahaan mitra.

Bumdes dan Prukades merupakan dua motor penggerak dana desa yang saat ini sudah terbukti menjadi tumpuan ekonomi masyarakat desa sekaligus harapan akan pembangunan yang berkeadilan. Jadi, saat oposisi menyebutkan bahwa perekonomian tidak berjalan dan pengangguran meningkat, itu hanyalah pernyataan yang tidak mendasar dan cenderung sesat.

Masih Belum Sempurna

Keberhasilan dana desa sebagai kekuatan ekonomi baru merupakan capaian terbesar Presiden Jokowi setelah pembangunan infrastruktur. Tentu saja capaian ini masih perlu disempurnakan lagi karena hasil kajian KPK beberapa waktu yang lalu menemukan sejumlah masalah dalam pengelolaan dana desa. Dalam kajian tersebut KPK menemukan 14 masalah dalam 4 bidang, antara lain regulasi kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia.

Menurut KPK, masalah regulasi yang belum lengkap dan tidak adanya petunjuk teknis dalam pengelolaan keuangan desa, rawan akan manipulasi dan korupsi. Tumpang tindih kewenangan juga terjadi antara Kementrian Desa dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Sementara dalam tata laksana, penyusunan APBDes tidak menggambarakan kebutuhan yang diperlukan desa.

KPK juga menyoroti masih lemahnya inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa. Kelemahan lainnya, pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik dan SDM pemerintah desa yang masih lemah dalam pengelolaan dana desa. Temuan KPK tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, agar pembangunan yang adil, setara dan partisipatif menjadi kenyataan. 

Pembangunan yang berkeadilan mulai menemukan wujud yang sesungguhnya. Presiden Jokowi sudah mengawali dan membuktikan bahwa desa yang selama ini diabaikan telah menunjukkan kekuatannya dalam pembangunan: mandiri dalam ekonomi dan berdaulat dalam semua kebijakannya.

Tidak pernah dibayangkan sebelumnya bahwa desa kini menjelma menjadi kekuatan ekonomi baru. Desa telah mampu mengepung kota bukan dengan senjata, tetapi dengan ribuan sentra ekonomi, mulai dari perdagangan, jasa, pertanian, perikanan, pusat kuliner dan pariwisata.

Tinggal menunggu waktu dan kita akan menjadi saksi, suatu saat desa akan mengambil alih kota yang selama ini mendominasi perekonomian dan pembangunan. Kota akan menjadi tempat yang tidak menarik lagi bagi masyarakat desa, karena di desa kegiatan pembangunan, ekonomi dan lapangan pekerjaan sudah tersedia.