Sebelumnya saya pernah menulis di sini, membahas pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim, di peringatan Hari Guru Nasional 2019. Pidato yang diputar dalam video tersebut, salah satunya berisi harapan Mas Menteri bahwa perubahan-perubahan bisa diawali oleh guru untuk menggerakkan kapal bernama Indonesia. 

Tulisan saya itu berjudul “Ironi Guru Honorer di Tengah Harapan Menggerakkan Indonesia” yang terbit Kamis, 27 September 2019. Dalam tulisan saya itu, saya mencoba mengkritik apa yang menjadi harapan Mas Menteri. 

Ada keresahan saya di situ melihat sebuah ironi. Bahwa di tengah harapan pemerintah terhadap guru untuk melakukan perubahan-perubahan besar, masih ada dan bahkan masih banyak guru yang jauh dari kata sejahtera. Masih terlihat potret guru honorer yang kata kasarnya bergaji tak manusiawi.

Alhamdulillah, kritik saya tersebut sedikit terjawab. Ya, masih sedikit, tetapi minimal ada upaya untuk menjawab keresahan itu. Mas Menteri kembali melakukan sebuah kebijakan yang masih dalam peket kebijakan “Merdeka Belajar”. Kali ini di episode ketiga, berkaitan dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Sebelumnya di episode pertama mengenai asesmen merdeka belajar, yaitu penghapusan UN dan USBN, fleksibelitas sistem zonasi sekolah, dan penyederhanaan RPP. 

Kemudian di episode kedua ada Kampus Merdeka, di antaranya mempermudah pembukaan Prodi baru, mempermudah proses akreditasi, mempermudah persyaratan menjadi PTN-BH, dan adanya hak mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi sebanyak tiga semester.

Sekarang telah memasuki episode ke-3. Dalam paket kebijakan Merdeka Belajar episode ke-3, ini berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana BOS. Di antaranya, penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah, otonomi kepala sekolah mengelolah dana BOS, dana BOS per siswa dinaikkan, dan 50% dana BOS untuk guru honorer.

Di situ salah satu poinnya adalah tentang penggunaan dana BOS, di mana penggunaan untuk membiayai guru honorer dinaikkan, yaitu menjadi maksimal 50% dari jumlah dana BOS. Sebelumnya batasan untuk membiayai guru honorer adalah hanya 15%. Ini menjadi kabar gembira bagi para guru honorer yang memang saat ini jauh dari kesejahteraan.

Kata Mas Menteri dalam paparannya, ini adalah langkah pertama Kemendikbud untuk membantu menyejahterakan guru honorer yang memang layak mendapatkan upah lebih layak, yang berkinerja baik.

Selain meningkatkan batasan maskimal penggunaan dana BOS untuk guru honorer, di situ juga besaran dana BOS di tahun 2020 juga akan dinaikkan. Ini akan menjadi kabar baik bagi para insan pendidikan, khususnya di tingkat SD, SMP, dan SMA, karena dana BOS menjadi bahan bakar utama pendidikan dasar dan menengah kita.

Kebijakan yang dilakukan Mas Menteri ini mesti diapresiasi, sekalipun belum mampu secara penuh menjawab dan mengatasi masalah kesejahteraan guru. Terkhusus guru honorer yang saat ini masih dirundung pilu soal status PNS yang mereka harapkan. 

Tetapi paling tidak, kebijakan ini menunjukkan bahwa negara dan pemerintah hadir untuk memperhatikan masalah kesejateraan para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Bukan hanya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi juga tanpa tanda status PNS.

Dinaikkannya batasan penggunaan dana BOS untuk guru honorer ini harus tetap diawasi di tingkat-tingkat sekolah. Jangan sampai penyalurannya tidak tepat sasaran atau banyak dimanipulasi. Apalagi dana BOS akan ditransfer langsung ke rekening sekolah dan adanya fleksibelitas penggunaan dana BOS.

Selain itu juga, pemerintah harus menetapkan standar upah minimum bagi para guru honorer. 

Menjadi percuma jika penggunaan dana BOS untuk guru honorer dinaikkan, namun saat bersamaan sekolah memasukkan dan menambah jumlah guru honorer secara tidak proposional sehingga gaji guru honorer tidak dinaikkan. Entah itu mengikuti upah minum provinsi (UMP) bagi guru SMA maupun upah minimum kabupaten/ kota (UMK) bagi guru SD dan SMP.

Hemat saya, guru honorer ini tidak hanya harus diberi perhatian khusus, tetapi juga harus diberi perhatian besar. Selain jumlah mereka yang sangat besar di mana mencapai 33,9 % (data Kemendikbud 2019) atau kurang lebih sepertiga dari jumlah guru di Indonesia, tetapi juga karena pengabdian, peran dan keaktifan mereka di sekolah, khususnya di daerah-daerah terpencil. Apalagi guru-guru honorer yang telah mengabdi hingga 10 tahun.

Saya kira perhatian khusus dan besar kepada kesejahteraan guru honorer akan sejalan dengan harapan Mas Menteri yang ingin melakukan perubahan-perubahan yang diawali oleh guru. Selain kesejahteraan, juga peningkatan kualitas guru. 

Pada akhirnya, tidak sulit bagi kita untuk menggerakkan kapal yang bernama Indonesia ini sampai pada tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi negara yang maju ketika kesejahteraan guru telah terpenuhi dan kualitas guru telah mempuni.

Harapan saya, semoga Mas Menteri terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menjadi lompatan-lompatan besar dalam dunia kependidikan kita. Guru sejahtera dan siswa berkarya untuk menuju Indonesia maju.