Di sosial media terutama di Instagram, sedang banyak bermunculan akun dengan membawa universitas yang mengunggah foto mahasiswi yang dinilai “cantik”. Foto mahasiswi yang diunggah di laman sosial media biasanya hasil rekomendasi dari mahasiswa ataupun mahasiswi lain dari kampus yang sama.

Dengan mengunggah foto mahasiswi pada akun kampus cantik berarti menormalisasikan objektifikasi perempuan, karena telah menjadikan perempuan sebagai objek dan komoditas. 

Menurut Objectification Theory dari Fredrickson dan Roberts (1997), objektifikasi adalah tatapan objektifikasi yang mengacu pada sikap laki-laki, sindiran seksual atau komentar yang berfokus pada penampilan fisik perempuan.

Adanya fenomena akun kampus cantik ini juga menimbulkan standar kecantikan toxic. Dimana foto yang diunggah pada akun-akun tersebut adalah mahasiswi yang dianggap “menarik” secara fisik sesuai dengan standar kecantikan. 

Hal ini membuat perempuan membanding-bandingan fisik sendiri dengan fisik orang lain. Menurut hellogiggles.com, penelitian membuktikan bahwa standar kecantikan dapat memicu rasa cemas, depresi, body dysmorphia dan low self-esteem. 

Unggahan foto di akun kampus cantik tidak hanya mengobjektifikasi atau seksualisasi saja, namun mengundang banyak orang untuk berkomentar dan juga melanggar privasi mahasiswi.

Seperti yang didefinisikan oleh globalcitizen.org, kekerasan gender berbasis online adalah salah satu bentuk dari diskriminasi gender yang berbasis dalam ruang online seperti sosial media. Kekerasan gender berbasis online yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender didunia nyata.

Tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah online. 

Sejak 2015, Komnas Perempuan telah memberikan catatan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan dunia online. Hal ini menjadi perhatian bahwa kekerasan dan kejahatan online memiliki pola kasus yang semakin rumit. 

Pada 2017, ada 65 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan didunia maya yang diterima oleh Komnas Perempuan. Tentu saja dengan bermunculannya akun kampus cantik membuat kasus kekerasan gender berbasis online semakin meningkat.

Sepanjang 2017, setidaknya ada 8 bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada komnas perempuan, salah satunya yaitu pelecehan online (cyber harassment), pelanggaran privasi (infringement of privacy) dan sebagainya.

Kemunculan akun cantik kampus ini menjadikan pelecehan online atau cyber harassment semakin meningkat. Dengan meninggalkan komentar-komentar yang tidak pantas dikatakan di laman unggahan sosial media kampus cantik. 

Pelanggaran privasi atau infringement of privacy juga semakin banyak terjadi karena akun kampus cantik mengunggah foto mahasiswinya tanpa izin dari pemilik foto.

Hal ini tentu saja melanggar privasi mahasiswi. RUU Perlindungan Data Pribadi dalam hal ini menjadi sangat penting. Penyalahgunaan data pribadi bisa menimbulkan banyak akses negative bagi yang memiliki identitas. 

Mulai dari ketidaknyamanan lantaran ruang privatnya diterobos, hingga mengambil keuntungan dari data-data pribadi yang diumbar ke public. Sering kali foto mahasiswi yang diunggah diakun kampus cantik dibagikan tanpa izin dari pemilik foto dan tentu saja hal ini telah melanggar privasi. 

Menurut tim mahasiswa fakultas hukum UGM yang melakukan penelitian berjudul “Perlindungan Data Pribadi bagi Mahasiswi dalam Akun Kampus Cantik”, sebanyak 55% mahasiswi yang diunggah foto dan data pribadinya di akun kampus cantik mengalami gangguan atas ruang privasinya dan unggahan tanpa perizinan.

Perlindungan hak dan privasi di Indonesia diatur dalam undang-undang, termasuk pasal 21 Permenkominfo yaitu penyebarluasan data pribadi hanya dapat dilakukan atas persetujuan.

Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016 bahwa orang yang melakukan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan orang yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu pasal 115 UU Hak Cipta juga dapat dijadikan instrument untuk mempidanakan pelanggar yang menggunakan data pribadi untuk kepentingan komersil dengan ancaman pidana denda sebesar Rp.500 juta.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan fitur tombol report pada platform media sosial. Fitur report ini sendiri digunakan untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh sebuah akun sosial media. 

Namun cara tersebut nampaknya kurang efektif, yang artinya dalam kasus ini media sosial tidak bisa berbuat banyak. Jika cara ini efektif, opsi ini bukan berarti tanpa kekurangan. Karena tidak semua platform media sosial menyediakan pelayanan permanent deletion atau penghapusan data secara   permanen. 

Berarti jika akun kampus cantik telah berhasil direport, bukan berarti tidak ada kemungkinan lain akun kampus cantik tadi akan kembali muncul. Namun sebaiknya, kita sebagai masyarakat harus membangun kesadaran terkait pentingnya kerahasiaan data pribadi.

Serta bahaya jika data pribadi kita disebarluaskan, karena bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan. 

Kesadaran masyarakat masih sangat minim perihal soal ini, yang menyebabkan kasus ini terus meningkat terutama di dalam lingkup sosial media apalagi dengan munculnya fenomena akun cantik yang membawa nama universitas atau almamater.