Setahun lebih sudah pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Pandemi ini merupakan bencana luar biasa non-alam, yang akibatnya tidak hanya materi namun juga banyak nyawa melayang. Berbagai kebijakan telah dilakukan, teranyar, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Fokus pemerintah pun tertuju penuh pada pandemi ini yang berakibat pada penundaan berbagai pembangunan. Kebijakan ini harus didukung penuh semua elemen masyarakat.  Kalau tidak, mau sampai kapan harus begini?

UU APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) hadir untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Fokus APBN tahun 2021 adalah melakukan pemulihan ekonomi dengan membuat kebijakan pemulihan kesehatan masyarakat sebagai satu dari banyak kebijakan.

Akibatnya adalah terjadi peningkatan belanja Negara yang sangat besar terutama untuk meneruskan program penanganan Covid-19 diantaranya vaksinasi gratis untuk masyarakat Indonesia dan bantuan untuk pelaku usaha kecil dan menengah.

Begini besaran belanja Negara tersebut, pada bulan Mei 2021 untuk kebutuhan belanja barang dibandingkan tahun lalu naik sebesar 91,4% atau sebesar Rp.132,4 triliun Tahun 2021 dan hanya sebesar Rp. 69,2 triliun di Tahun 2020.

Menteri Keuangan menjelaskan bahwa mayoritas belanja barang yang dilakukan pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yakni Rp. 8,14 triliun untuk 37,78 juta dosis vaksin, bantuan pelaku usaha mikro Rp. 11,76 triliun, serta pembayaran rawat pasien COVID-19 sebesar Rp. 11,97 triliun untuk 177,8 ribu pasien.

Jika kita mau menelaah jumlah uang yang digelontorkan pemerintah, itu bukanlah jumlah yang terjadi dalam hitungan sederhana. Negara kita sangat memfokuskan keuangan Negara untuk pemulihan kesehatan rakyatnya.

Memanglah itu sebenarnya sudah menjadi kewajiban Negara untuk memelihara rakyatnya, tapi sungguhlah sangat memberatkan jika Pandemi ini tidak kunjung berakhir.

Jika tidak ada pandemi ini, anggaran tersebut bisa diarahkan untuk peningkatan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur yang menyeluruh sampai ke desa-desa tertinggal sampai tidak ada lagi namanya desa tertinggal.

Selanjutnya, ketika Negara sudah memberikan hak warga Negara untuk dilindungi oleh Negara dari semua segi kehidupan termasuk kesehatan, bagaimana warga negara melakukan kewajibannya?

Negara meminta seluruh lapisan masyarakat menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, terlebih saat dia melakukan aktivitas di luar rumah yng dikenal edngan prokes 5M maupun 6M. Apakah masyarakat sudah memahami prokes terkait Covid-19 tersebut?

Dari hasil survei secara daring yang dilakukan oleh BPS Tahun 2020 terkait perilaku masyarakat di masa pandemi Covid-19, dapat memberikan gambaran bagaimana sikap masyarakat menjalankan prokes menghadapi pandemi.

Masih ada sekitar 2% responden yang tidak pernah memakai masker, sekitar 4% tidak perah menghindari berjabatan tangan.

Serta lebih dari 5% tidak pernah menggunakan handsanitizer/disinfektan, tidak pernah mencuci tangan lebih dari 20 detik, tidak pernah menghindari kerumunan juga tidak pernah menjaga jarak lebih dari 1 meter.

Persentase tersebut mungkin bukan angka yang besar, tapi jika digeneralisir persentase terhadap lebih dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia ini adalah jumlah yang sangat besar.

Lalu hal ini bisa menjadi tamparan keras untuk pemerintah dengan pertanyaan apakah  pemerintah akan berhasil menangani pandemi ini, jika warganya masih sulit untuk menjalankan prokes di masa pendemi ini?.

Kembali lagi dengan kebijakan pemerintah terkait APBN yang dianggarkan untuk memulihkan kesehatan negeri ini. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Negara sudah wajib terbebani untuk membiayai kebutuhan terkait penanganan covid-19.

Mampukah Negara sepanjang tahun menggelontorkan anggaran yang sangat besar untuk pemulihan Negara dari pandemi?

Pemulihan yang tidak hanya dari sisi kesehatan, tentu juga pemulihan ekonomi masyarakat dan banyak hal penting lainnya yang saling bertaut.

Negara terus menerus mengalami defisit anggaran karena besarnya belanja Negara jauh melebihi besarnya pendapatan Negara. 

Disaat Negara defisit akan berakibat terhadap peningkatan utang. Banyak hal yang saling mempengaruhi dalam kebijakan APBN saat Negara mengalami defisit.

Jika selama ini utang yang dilakukan pemerintah diutamakan untuk pembangunan inrastruktur dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri, saat pandemi menghampiri tidak dipungkiri pembiayaan banyak dialihkan untuk penanganan akibat pandemi covid-19.

Maukah masyarakat kita ikut memikirkan, bukankah jika pandemi ini bisa diatasi dengan cepat maka pemulihan akan mulai mengalami peningkatan?

Ketika pemulihan terjadi, maka aktivitas ekonomi akan berjalan lebih baik dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Banyaknya bantuan untuk alat-alat kesehatan setidaknya membuat fasilitas kesehatan dan para nakes yang sangat mumpuni.

Masyarakat yang semakin memahami prokes akan semakin tahu menjaga kesehatan dirinya dengan dibantu komunikasi yang intens dan terus menerus dari pemerintah bagaimana kita mengindari Covid-19 ini.

Ketika Negara kita sudah mencapai momentum di atas, akan memicu stabilnya ekonomi, masyarakat semakin sejahtera, Negara bisa kembali ke rancangan awalnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pembangunan kembali berjalan.

Bukankah sangat disayangkan jika Negara berinvestasi besar  terhadap penanganan covid-19 saja? Marilah kita sebagai warga Negara yang taat, segera mengambil sikap 100% menjalankan prokes dalam seluruh aspek kehidupannya.

Kita mau negeri ini tidak diam dalam pusaran covid-19, memandang ke depan akan masa depan anak cucu. Menjadikan sejarah pandemi untuk pembelajaran bahwa hidup ini harus dijalankan dengan prokes ketat, jangan mau diulangi lagi.

Mari kita bangkit bersama tujuan awal Negara kita, Indonesia. Jangan abai dengan prokes.