19011_52588.jpg
Damien Kingsbury (Foto: Dok Pribadi)
Sosok · 5 menit baca

Damien Kingsbury tentang Gagasan Penentuan Nasib Sendiri Papua

Sudah lama nama Damien Kingsbury menarik perhatian saya. Pada tahun 2005, warga Australia ini disebut memiliki pengaruh yang besar sebagai penasihat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam perundingan dengan pemerintah Indonesia di Helsinki. Ia populer di kalangan tokoh-tokoh muda GAM (Farid Husain, 2007). Di meja perundingan, ia bahkan kerap lebih 'ngotot' ketimbang perunding-perunding GAM sendiri (Katri Merikallio, 2006).

Nama sosok yang kini menjadi profesor Politik Internasional pada Deakin University, Melbourne, Australia kembali mencuat pada akhir 2017 ketika ia disebut-sebut sebagai provokator Papua Merdeka. Tuduhan yang dialamatkan oleh seorang mantan Jenderal itu segera ia bantah. Tetapi, memori saya tentang peranannya pada tahun 2005 itu bangkit membaca namanya menjadi berita besar kembali di Indonesia.

Saya kemudian mengirimkan surat lewat email kepadanya. Saya meminta wawancara tertulis dengannya dan ternyata ia dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan.

Terhitung ada lebih dari 10 pertanyaan yang saya kemukakan dalam dua kali kesempatan. Dalam surat-surat itu, saya banyak menanyakan pendapatnya tentang aspirasi menentukan nasib sendiri di kalangan rakyat Papua dan bagaimana ia menilai prospeknya.

Gagasan-gagasan dan pendapat yang dikemukakan pria yang memperoleh gelar Ph.D dari Monash Univesity dengan disertasi Cultural and Political Issues in Australian Reporting of Indonesia 1975-1993 dikemukakan dengan gamblang dalam bahasa yang lugas. Ia mewanti-wanti bahwa apa yang ia kemukakan itu adalah suaranya pribadi, dan bukan mewakili suara rakyat Papua.

Ia mengatakan, berdasarkan hukum internasional, tidak ada keraguan atas keabsahan kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua. Kecuali ada krisis kemanusiaan yang luar biasa yang mengharuskan intervensi internasional, Papua akan tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Meskipun demikian, ia menjelaskan, tidak akan ada rekonsiliasi akhir di Papua tanpa dialog mengenai proses penentuan nasib sendiri yang sejati. Aspirasi masyarakat Melanesia di Papua untuk 'perdamaian dan kebebasan' (ini menurut dia adalah kata-kata orang Papua sendiri) semestinya dapat dipenuhi. Ini berarti demiliterisasi Papua, mengurangi jumlah polisi para-militer, dan memenuhi lebih banyak kebutuhan dasar Orang Asli Papua, termasuk memberi mereka akses yang sungguh-sungguh untuk menentukan keadaan dan masa depan mereka sendiri.

Damien Kingsbury adalah penganjur dialog antara Jakarta dan Papua. Sementara pihak Jakarta banyak mewacanakan dialog sektoral atau dialog nasional, ia merupakan proponen dari dialog setara, seperti perundingan yang pernah terjadi antara Jakarta dan Aceh yang dimediasi pihak ketiga..

Dialog yang ia bayangkan adalah dialog untuk mengeksplorasi berbagai opsi masa depan politik Papua. Apakah menciptakan pemerintahan sendiri, seperti di Aceh, atau kemerdekaan, seperti di Timor-Leste, atau opsi-opsi lain. Itu adalah konsekuensi dari proses dialog itu sendiri.

Aspirasi untuk menentukan nasib sendiri Papua, dalam analisis Damien Kingsbury, adalah konsekuensi dari kekeliruan sejarah yang berlangsung setengah abad lalu. Dan ini menjadi akar masalah yang harus diselesaikan.

Sampai saat ini, kelompok-kelompok pro-penentuan nasib sendiri masih mempersoalkan proses integrasi Papua ke Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dinilai cacat.

Usaha Presiden Joko Widodo membangun Papua, antara lain dengan Inpres No. 9 yang terbit tanggal 11 Desember 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua, ia nilai merupakan isyarat yang baik. Kendati tidak dapat dielakkan bahwa pembangunan saja tidak dapat mengatasi masalah di Papua.

"Itu (pembangunan) adalah bagian dari jawabannya, tapi itu tidak membahas kekeliruan sejarah, yang dimulai lebih dari setengah abad lalu, dan itu juga tidak menawarkan martabat yang datang bersamaan dengan kebebasan untuk membuat keputusan untuk diri mereka sendiri."

Untuk memahami keinginan rakyat Papua memperoleh hak menentukan nasib sendiri, ia mengutip ahli hukum Filipina Jose Diokno yang berkata: "tidak cukup hanya memiliki tempat berlindung dan makanan; banyak penjara menawarkan hal itu."

Menurut Kingsbury, seandainya orang Indonesia kembali diokupasi oleh negara lain, mereka juga pasti akan mengatakan seperti yang dikatakan Jose Diokno, bahwa "makanan dan tempat berlindung tidak cukup - kita harus mendapatkan hak untuk penentuan nasib sendiri dan rasa harga diri!"

Inpres yang diterbitkan Jokowi untuk Papua, Damien mengatakan, adalah isyarat yang bagus. Inpres itu kemungkinan akan meringankan sebagian dari kelalaian Indonesia atas orang Melanesia di Papua. Tapi itu saja, kata dia, tidak akan bisa menyelesaikan masalah Papua.

Penganiayaan dan perlakuan sistematis terhadap rakyat Papua dari generasi ke generasi sebagai warga kelas dua, tidak dapat diperbaiki dengan suatu isyarat (gesture), tidak peduli seberapa baik niatnya. Damien mengatakan, terkadang situasi sudah sampai pada titik di mana keluhan yang dirasakan terlalu dalam untuk dilupakan atau dimaafkan.

Ia mengakui Indonesia pernah mengisyaratkan keseriusan menyelesaikan masalah Papua di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Paling tidak, Kingsbury melihat ketika itu SBY memberi indikasi yang kuat. Yang menjadi masalah di mata beberapa pejabat seniornya ialah tidak ada kelompok yang berbicara untuk orang Papua Melanesia.

Maka, ketika itu (satu dekade lalu, kata dia) Damien Kingsbury mencoba mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok tersebut. Ia dua kali bertemu dengan mereka dalam rangka melakukan koordinasi agar mereka memiliki suara sedemikian rupa sehingga bisa melakukan dialog dengan Jakarta.

Sayangnya dialog itu tidak sempat terwujud. “Waktu habis dan SBY punya banyak masalah lain untuk diatasi, sehingga peluang itu hilang,” kata Damien Kingsbury.

Menurut Damien Kingsbury, ada sejumlah perbedaan antara kelompok GAM dan kelompok-kelompok pro-penentuan nasib sendiri di Papua. Papua tidak memiliki kesatuan representasi atau kekuatan militer yang sama seperti GAM. Karena itu lebih sulit bagi mereka untuk mewakili klaim mereka.

Selain itu, orang Aceh adalah etnis Melayu dan banyak orang Indonesia merasa lebih dekat dengan orang Aceh; Orang Papua masih dianggap oleh banyak orang Indonesia sebagai 'berbeda', yang membuat dialog lebih sulit terwujud.

Bahwa telah ada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dewasa ini dipandang sebagai representasi dari rakyat Papua yang menyuarakan aspirasi penentuan nasib sendiri, ia menilai mereka harus diberi kesempatan.

Ia mengatakan, ULMWP harus diberi peluang untuk menegosiasikan penyelesaian permanen atas masalah Papua. "Saya berharap itu mungkin, untuk kepentingan rakyat Papua dan untuk Indonesia," kata Damien Kingsbury.

Lebih Jauh tentang Damien Kingsbury

Damien Kingsbury pernah menjadi wartawan di beberapa surat kabar kota kecil di Australia sebelum kemudian bergabung dengan Australian Associated Press. Lalu kemudian ia berkelana ke Amerika Selatan dan membuat sejumlah tulisan tentang perang sipil di El Salvador.

Laporan-laporan tersebut menjadi alasan dirinya diberi penghargaan the Australian News Correspondents Memorial Award dalam bentuk beasiswa the Tony Joyce Scholar melanjutkan studi Jurnalisme di Columbia University, New York pada 1989.

Di Deakin University, Kingsbury pada awalnya mengajar Jurnalisme. Tetapi ia sempat meninggalkan dunia akademika dan memimpin relawan Australia untuk Timor-Timur dalam memonitor ‘konsultasi popular’ menjelang referendum.

Pada tahun 2005, saat sudah menjadi dosen di Deakin University, Kingsbury kembali terlibat dalam resolusi konflik dengan menjadi penasihat bagi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam perundingan di Helsinki. Kingsbury juga terlibat sebagai penasihat dalam resolusi konflik untuk the Liberation Tigers of Tamil Eelam, Moro Islamic Liberation Front.

Pada tahun 2006, Kingsbury dipromosikan menjadi Associate Professor. Pada 2010, ia ditetapkan sebagai Personal Chair as Professor While at Deakin University. Ia pernah bertugas mengkoordinasikan misi peninjau pemilu di Timor Leste pada 2007, 2012 dan 2017.

Pada tahun 2015, ia ditetapkan sebagai Professor of International Politics.

Referensi

Farid Husain, To See the Unseen, Kisah di Balik Damai di Aceh, 2007, Penerbit H2I, Jakarta.
Katri Meriakallio. Making Peace, Ahtisaari and Aceh, 2006, WS Bookwell Oy, Juva.