1 bulan lalu · 3520 view · 3 min baca menit baca · Politik 92031_93567.jpg
Indopos.com

Dalilnya Siluman, Buktinya Link Berita, Minta Mau Jadi Presiden?

Hal ini patut dipertanyakan tentang alat bukti dengan pemberian sebuah link berita. Apakah hal itu merupakan sebuah alat bukti yang tepat dan begitu kuat menurut anggapan tim kuasa hukum 02, Prabowo-Sandi?

Seperti yang dilansir oleh kompas.com (14/6/2019), Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tetap menyerahkan alat bukti tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dan hari ini, di dalam pemaparan langsung sang ketua Tim Kuasa Hukum, Bambang Widjojanto, untuk sidang perdana sengketa Pilpres, mereka tetap menyatakan bahwa ada kecurangan yang diajukan mereka secara TSM (terstruktur, sistematis, dan masif).

Adapun kelima tuduhan kecurangan itu adalah penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah, Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan Aparatur Negara, polisi dan intelijen, pembatasan kebebasan pers dan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah kelima kecurangan ini nantinya akan bisa dibuktikan?

Berharap dalam sidang pendahuluan ini tim kuasa hukum pasangan calon presiden 02, Prabowo-Sandi, yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto, bisa persiapan dengan matang serta tak sembarangan di dalam mempersiapkan gugatan-gugatan mereka. Bukan hanya sekadar menyampaikan suatu data apalagi fakta yang sifatnya asumtif.

Kemudian usai mendengarkan gugatan yang dinyatakan oleh Tim Kuasa Hukum BPN, seperti yang dilansir oleh kompas.com (14/6/2019), di sela-sela sidang mengalami skorsing, Bapak Yusril menyampaikan suatu hal yang cukup menggetarkan sebenarnya bagi tim kuasa hukum 02, Prabowo-Sandi.

Pasalnya, apa yang menjadi bukti-bukti yang disampaikan oleh tim kuasa hukum 02 sebagian besar bersifat asumtif. Di mana tidak jelas kapan, di mana, bagaimana peristiwa-peristiwa kecurangan tersebut terjadi. Sehingga itu menjadi bukti kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.


Itu artinya jika mereka hanya menyampaikan bukti-bukti yang demikian di depan majelis hakim Mahkamah Konstitusi, tentu hal ini akan sangat sangat mudah dipatahkan oleh tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, dalam hal ini yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra.

Yusril Ihza Mahendra mencontohkan tentang adanya bukti kecurangan tentang kebijakan Jokowi untuk menaikkan gaji para ASN yang ada. Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi harus bisa membuktikan apa kaitannya sehingga itu bisa mendongkrak penambahan jumlah suara bagi pasangan calon 01, Jokowi-Ma'ruf. Jika tidak, tentu akan segera percuma saja menyatakan hal itu, jika tidak punya bukti yang kuat.

Bahkan yang lebih mengejutkan adalah saat menyampaikan data siluman tentang jumlah perhitungan hasil suara yang mana menurut mereka versi BPN adalah versi terbaru dan versi yang paling benar bahkan jika dibandingkan dari punyanya penyelenggara sekalipun seperti KPU.

Menyatakan bahwa jumlah hasil suara yang dimiliki oleh pasangan calon 02 melibihi 68 juta suara atau sebesar 52 persen suara sah. Sedangkan perolehan suara yang didapatkan oleh pasangan calon 01, Jokowi-Ma'ruf, hanya berkisar 48 persen atau sejumlah 63 juta suara saja.

Itu artinya pasangan Jokowi-Ma'ruf jika dikurangkan dari angka perolehan yang didapatkan dari penghitungan resmi KPU, yakni sebesar 85 juta suara. Maka potensi suara yang dihilangkan secara siluman oleh tim kuasa hukum 02 sebanyak 22 juta suara.

Bisa dipastikan tim kuasa hukum 02 akan bingung jika jumlah suara sebesar ini akan mendatangkan saksi dari mana saja. Meskipun dalam surat gugatan mereka jelas dinyatakan hampir ada 3.000 TPS siluman. Dengan potensi suara dari situ hampir 900 ribu suara, sanggupkah nanti mereka bisa buktikan omongan atau gugatan tersebut nanti pada sidang-sidang berikutnya?

Bambang pun dengan begitu percaya dirinya hanya menyampaikan bahwa adanya bukti kecurangan TSM tersebut lewat 22 link berita. Dan jika dicek lebih jauh lagi, bahwa link-link berita itu tentang upaya Jokowi di dalam meningkatkan kesejahteraan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah saat ini, seperti percepatan pembayaran dana bansos, menaikkan gaji para ASN, kenaikan dana kelurahan, hingga penyiapan skala DP 0 persen untuk rumah.


Padahal hal-hal tersebut adalah upaya atau kebijakan pemerintah untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraan warga Indonesia. Kemudian dengan hal tersebut, apakah selama Pemilu pemerintah harus dipaksa untuk tidak bekerja di dalam meningkatkan kesejahteraan warga yang dipimpinnya?

Juga tentang pemberian link-link berita tersebut, Bawaslu juga pernah menolak apa yang sudah disampaikan oleh BPN tersebut. Tapi kok masih tetap mengajukan di depan hakim MK yang akan mengadili perkara tersebut? Tak adakah bukti lain?

Apalagi jika sampai sang kuasa hukum 02 malah minta supaya calonnya diangkat jadi Presiden. Betapa anehnya permintaan itu.

Jika tim kuasa hukum 02 tidak punya cara lain untuk bisa membuktikan adanya kecurangan-kecurangan tersebut, maka ke depannya sidang MK akan segera ketahuan siapa yang akan bisa memenangkan pertarungan perselisihan hasil pilpres tersebut. Gak perlu berlama-lama bagi Hakim MK untuk bisa cepat memutuskan. 

Apalagi saat melihat senyum Yusril di saat akan memasuki sidang perdana di MK untuk menyelesaikan kasus perselisihan hasil pemilu, harusnya tim kuasa 02 merasakan aroma kekalahan telak yang akan disarangkan ke kubu mereka. Senyuman tentu sebagai tanda atau bentuk kesiapan dan kepercayaan diri yang lebih yang sedang ditunjukkan oleh tim kuasa hukum TKN 01, Jokowi-Ma'ruf.

Artikel Terkait