Teacher
4 bulan lalu · 122 view · 5 menit baca · Politik 29499_62705.jpg
Flickr

Dalih Pemberantasan Ideologi Teroris

Sebagai salah satu agama terbesar di dunia, Islam mungkin adalah ancaman bagi ideologi-ideologi yang saat ini memonopoli dunia. Pasalnya, Islam yang terus berkembang membuat sebagian pihak terancam akan eksistensi mereka. Sebut saja Barat, sebuah worldview yang menjadi rival Islam sepanjang sejarah. Pertarungan antara Barat-Islam inilah yang kemudian memunculkan sebuah tragedi dunia.

Munculnya kelompok-kelompok ekstremis Islam menjadi sorotan hingga muncul tudingan-tudingan terorisme yang begitu santer terhadap Islam itu sendiri, hingga membentuk islamofobia. Sebuah propaganda yang berhasil membentuk opini publik bahwa Islam adalah agama teroris, semakin memanas dengan tragedi 11 September 2001. 

Opini bahwa Islam adalah agama teroris ternyata dapat menggeser sebuah paradigma bahwa sesungguhnya Islam adalah rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam) yang maknanya adalah agama yang mengajarkan untuk saling mengasihi.

Paradigma Islam sebagai agama kasih dengan sekejap tercoreng oleh kelompok-kelompok ekstremis fundamentalis Islam. Tudingan bahwa Islam adalah agama teroris sudah menjadi opini publik yang mengakar. 


Walaupun tidak semua muslim tercakup di dalamnya, namun kecurigaan terhadap muslim tetap saja ada. Apalagi terhadap muslim yang menunjukkan identitas dengan simbol-simbol Islam yang lebih kentara, misal berjenggot bagi laki-laki dan memakai niqob bagi perempuan.

Efek dari islamfobia dan kecurigaan terhadap muslim ini rupanya berdampak luar biasa. Berislam kemudian hanya menjadi identitas saja tanpa pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan secara syumul (menyeluruh). 

Mempelajari Islam lebih dalam dengan mengikuti kajian saja sudah dicurigai sebagai muslim radikal. Lalu bagaimana umat Islam akan memahami agamanya jika mengikuti kajian saja takut? Menambah ilmu agama takut terpapar paham radikal, begitu alasannya.

Alasan akan takut terpapar paham radikal, ter-intervensi oleh kelompok ektremis dan terorisme dalam konteks kenegaraan, ternyata justru berefek lebih mengerikan, yaitu munculnya kebijakan yang dapat menimbulkan tindakan represif, opresif, dan diskriminatif terhadap warganya. Alih-alih melindungi warganya agar tidak mengikuti aliran sesat terorisme, sebuah negara justru melakukan tindakan represif terhadap kelompok tertentu, seperti halnya yang terjadi di Uighur, Xinjiang, China.

Kabar berita yang mencuat ke media setelah adanya laporan dari Human Right Watch tentang adanya kamp-kamp pengungsian di daerah Xinjiang di mana dilaporkan bahwa warga dari etnis Uighur dipaksa menjalani indoktrinasi politik, hukuman kolektif, pembatasan gerak dan komunikasi, pengekangan agama yang meningkat, serta pengawasan massal yang melanggar hukum HAM Internasional. Dikutip dari Tempo, Panel HAM PBB meyakini bahwa China telah menahan sekitar 1 juta warga etnis Uighur sejak Agustus lalu.

Pemerintah China sampai saat ini menolak tudingan bahwa telah dilakukan pelanggaran HAM terhadap Muslim Minoritas (Uighur) di Tiongkok. Mereka mengatakan bahwa kamp-kamp tersebut adalah kamp pembekalan untuk pusat pelatihan kejuruan. Kebijakan re-edukasi atau pendidikan kembali dilakukan Pemerintah untuk menjaga stabilitas negara dari tindakan separatis.

Bertolak belakang dengan pernyataan tersebut, rupanya kamp re-edukasi justru digunakan oleh Pemerintah Tiongkok untuk memaksa Muslim belajar bahasa Mandarin dan menyanyikan pujian kepada Partai Komunis Tiongkok seperti dilaporkan HRW pada September 2018 lalu.

Sebagai negara dengan mayoritas muslim, Indonesia tentu memiliki perhatian terhadap hal ini. Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin yang juga menjabat sebagai President of Asian Conference on Religions for Peace mengecam tindakan penindasan tersebut seperti dikutip dalam Republika.

“Hak Asasi Manusia dan International Convenant on Social and Politics Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia. Maka Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya."


Berbagai kecaman juga muncul dari berbagai pihak. Sekalipun dari pemerintah RI sendiri belum bertindak lebih jauh, Wapres RI, dikutip dari beberapa media seperti Detik dan Liputan6, mengaku prihatin terhadap tindakan represif yang terjadi pada Muslim Minoritas atau etnis Uighur di Xinjiang. 

Upaya lain yang dilakukan RI, yaitu terus meminta klarifikasi dari pihak pemerintah Cina melalui Dubes yang berada di Indonesia. Mengutip dari media Islam seperti Hidayatullah, JK menuturkan bahwa Menlu, Retno Marsudi sudah memanggil Dubes China sejak 17 Desember lalu untuk menyampaikan keprihatinan tersebut. 

Baru pada Kamis kemarin (20/12), Dubes Cina melalui jubirnya mengeluarkan tanggapan resmi. Dilansir dari IDN Times, melalui juru bicara kedutaan, pemerintah Tiongkok membantah telah melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas tersebut. 

“Tiongkok adalah sebuah negara dengan beragam kelompok etnis dan agama. Seperti dituliskan dalam konstitusi, seluruh masyarakat Tiongkok menikmati kebebasan memeluk kepercayaan. Sesuai dengan hukum, pemerintah Tiongkok melindungi kebebasan yang dinikmati oleh semua rakyat, termasuk Uighur Muslim.”

Tindakan represif pemerintah Tiongkok sebenarnya sudah lama terjadi. Sejak muncul kampanye Gebuk Keras (Strike Hard) melawan Terorisme Kejam pada Mei 2014, Human Right Watch dalam ringkasannya yang bertajuk Memberantas Virus Ideologis Kampanye Represif Tiongkok terhadap Muslim Xinjiang menuliskan bahwa pihak berwenang telah berusaha untuk membenarkan perlakuan brutal itu atas nama stabilitas dan keamanan di Xinjiang, dan untuk “menggebuk” mereka yang dianggap teroris dan ekstremis dengan cara “tepat” dan “mendalam”. 

Pejabat Xinjiang mengklaim bahwa akar masalah ini adalah “ide-ide problematik” Muslim Turk. Ide-ide ini adalah apa-apa, termasuk yang disebut oleh otoritas sebagai dogma agama ekstrem, juga setiap ras identitas non-Han Tiongkok, baik itu Islam, Turk, Uighur, atau Kazakh. Pihak berwenang bersikeras bahwa keyakinan dan pertalian seperti itu harus “dikoreksi”  atau “diberantas”.

Keberadaan muslim di Xinjiang memang terdiri dari beberapa etnis, termasuk salah satunya yaitu etnis Uighur. Selain etnis Uighur, juga ada etnis Muslim Hui dan Kazakh. Jika ada etnis muslim lainnya, mengapa hanya etnis Muslim Uighur yang menjadi pusat perbincangan dunia terkait aksi penindasan? 

Hal ini karena etnis Uighur adalah etnis Muslim mayoritas di Xinjiang (45% dari penduduk Xinjiang). Etnis Uighur sering dituding sebagai kelompok teror karena keterlibatan sejumlah oknum dalam gerakan separatis untuk memisahkan diri dari RRT. Disinyalir pula ada dari etnis Uighur ini juga bergabung dengan kelompok ektremis di luar negeri.


Bentrok antara Uighur dan Han di tahun 2009 menewaskan 200 jiwa. Diberitakan Kompas, militan Uighur telah melancarkan kampanye separatis melalui aksi sporadis. Sehingga pemerintah meletakkan perhatian khusus pada etnis Uighur. Hal inilah yang juga membuat Pemerintah Tiongkok berbeda dalam memperlakukan etnis Han dan Uighur.

Sekalipun Etnis Uighur masuk dalam daftar etnis yang terpapar paham radikal, Pemerintah Tiongkok seharusnya tidak memukul rata dan mencurigai seluruh etnis Muslim Uighur sebagai teroris, apalagi sampai memperlaukan mereka secara tidak manusiawi dengan alasan menjaga stabilitas nasional. 

Setiap warga negara tentu memiliki hak yang sama. Tugas pemerintah dan pihak berwenang harusnya lebih selektif dalam memberlakukan kebijakan dan memberikan batasan yang lebih spesifik dalam memberikan label radikal atau ekstremis.

Artikel Terkait