Perlu kita teliti, cermati, dan pahami secara komprehensif,—dan lengkap dengan cara seksama. Terkait kasus dakwaan dan tumpungkan pasal bagi Habib Rizieq Shihab (HRS). Coba kita baca dan amati!

Kasus itu jika kita lirih itu sangat kecil permasalahan-Nya. Tetapi kalau dilihat-lihat itu sangat berpotensi makro/ besar bagi HRS terkait pemberlakuan kebijakan, keadilan, dan kemanusiaan bagi pemerintah.

Tak hanya cuman habib Rizieq Shihab saja. Bagi siapapun yang melanggar Protokol Kesehatan (Prokes). Itu wajib atau bahkan tetap diberlakukan oleh negara dengan sistem dan perangkat hukum yang sama. Tak terkecuali satupun.

Terapkan pasal 93 Jo tentang kekarantinaan kesehatan. Agar siapapun yang kebal hukum, tidak mematuhi peraturan dan melanggar regulasi yang terstruktur. Itu wajib disisihkan dan diterapkan langsung dengan KUHP.

Jangan ada lagi sistemik, dan pemberlakuan pasal yang menumpuk (Pasal karet). Yang menurut kasus dakwaan Jaksa tidak berdasarkan dalil kebenaran dan UU yang tepat, dan murni dari KUHP.

Yang artinya, jika Peraturan Majelis (Perma) yang digepuk dan diputuskan oleh hakim, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tanpa harus melalui rapat khusus dengan DPR. Itu 'pertanda' mekanisme UU Peraturan yang dibentuk itu bertentantangan langsung dengan KUHP.

Sebab menurut hukum konstitusional tertinggi. Yang menurut UU 1945 itu harus berlaku pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Yang artinya bukan Perma.

Karena kalau setiap saat/kapanpun Perma itu bisa saja berubah. Sesuai perintah Perpu dan UU peraturan pemerintah (Perpres). Maka bila UU demikan itu dilberlakukan Oleh Mahkamah dan pemerintah akan berdampak besar terhadap kasus yang terdakwa.

Oleh karena itu. Kenapa HRS menolak keras UU yang dibentuk oleh Peraturan Majelis (Perma) itu diterapkan dalam pelanggaran Prokes?

Karena menurut beliau UU dan Peraturan itu berhubungan langsung dengan Perpres Pemerintah. Maka itu—tidak boleh dilakukan. Disamping lantaran hak-hak-Nya dianggap dan dirampas oleh kekuasaan. Juga kekuasaan dan Kepemimpinan-Nya.

Termasuk Organisasi dibubarkan, ATM keluarga diblokir dan dibekukan, 6 anggota laskar FPI dibunuh, dibantai dan matikan oleh kekuasaan. Mereka diteror dan dibunuh secara keji dan kejam.

Bagi kita, kelihatan itu "sederhana." Karena persoalan dan permasalahan berhubungan dengan prokes. Tetapi jika diamati-amati lagi tentang pemberlakuan hukum dan UU yang berlaku bagi HRS itu jauh lebih baik dari Perma yang ditelik oleh kekuasaan.

Padahal ada 3 kasus yang melumut terhadap Habib Rizieq Shihab. Pertama kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta. Saat HRS mengadakan acara pernikahan putrinya. Itu terjadi pada 14 November 2020 "tersangka".

Kedua, kasus kerumunan di Megamendung pada 23 December 2020. Dan yang ketiga, adalah terakhir dalam kasus tes usap di RS Ummi Bogor pada 11 januari 2021.

Dari ketiga kasus itu. HRS langsung dijerat belapis dengan pasal yang 6 tahun penjara dan juga 10 tahun ancaman penjara. Artinya menurut HRS—memangnya kasus dan persoalan ini awalnya adalah prokes-prokes dan prokes. Tetapi jika prokes sampai merenggut kematian seseorang/6 anggota laskar FPI yang dibaku tembak oleh oknum dan anggota kepolisian.

Itu jelas-jelas sudah keterlaluan, melanggar aturan Prokes dan Peraturan Perundang-undangan negara. Dan bagi oknum seperti itu wajib di pidanakan. Dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Sesuai kententuan pasal 338 KUHP jo Pasal 351 ayat (3), tentang keinginan insiden Polri mengenai tindakan penganiyaan dan pembunuhan.

Dan mereka itu harus diprosesi secara hukum dan dimasukin ke Rutan Bareskrim. Agar mereka tahu bahwa kendati hukum itu sama seperti penembakan dan pembunuhan atas kematian 6 anggota laskar FPI itu.

Di sini tidak ada lagi Presiden. Tidak ada lagi Gubernur. Tidak ada lagi DPR. Tidak ada lagi MK. Dan tidak ada lagi dengan anggota Kapolri, dan Kabareskrim. Atau siapapun mereka! Kalau itu sudah bermain dengan hukum. Maka keadilan dan hukum harus ditegakan. Sesuai amanat UU dan kententuan hukum yang berlaku. Semuanya 'hukum' mendapatatkan perlakuan yang sama. Tidak ada yang berbeda.

Sebab jika amanat konstitusi, UU dan ketentuan pasal. Itu dibaiat dengan alasan dan hukum yang berbeda, yakni Protokol Kesehatan (Prokes) tadi. Itu sifatnya diskriminatif dan sungguh sangat keterlaluan bagi kaum terdakwa. Karena banyak sekali kasus-kasus yang serupa dan sama. Yang menurut hemat saya itu dilakukan oleh pihak-pihak yang sama.

Pertama misalnya, kasus kerumunan Presiden di Maumere. Kedua kasus KLB Moeldoko di Deli Serdang, Sumatra Utara. Ketiga kasus Pernikahan artis Youtuber, Halilintar dengan Aurel Hermansyah. Dan yang ke empat adalah kasus kerumunan Ahok di Balai Kota Jakarta.

Semua itu pada intinya. Tidak ada yang diprosesi oleh kekuasaan secara hukum yang sama. Padahal itu sudah jelas-jelas melanggar Protokol Kesehatan dan kententuan hukum yang berlaku. Tetapi itu masih tetap saja dilakukan.

Apa ini—negara hukum?