Selalu menarik jika kita membandingkan meja hijau bagi orang kecil yang mencuri dengan petinggi negara yang korupsi. Adil untuk dibandingkan atau tidak, saya ndak tahu. Yang jelas setidaknya di Indonesia, persidangan selalu memberi kita postulat yang sama, yang sambil merem, ya, merem saja sudah terdengar hasil akhirnya sebelum sidang bahwa: Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Itu pasti, isoh dititeni!!! Dan lagi, pernyataan bahwa kita semua sama di mata hukum hanyalah semacam ayem-ayem agar kita merasa aman dan terlindungi. Padahal pernyataan tersebut menurut yang sudah-sudah, tidak lebih dari sekedar mitos an sich.
 

********

Awal mula hukum hadir di dunia, sepanjang yang saya tahu, sampai saat ini memang mengacu pada humanisme Yunani kuno, sebagaimana yang kita pelajari dari sejarah tertulis yang katanya paling tua itu. Di satu sisi saya meyakinkan diri tentang peradaban lain dunia saat itu, bahwa pasti, pasti ada peradaban lain, yang seumur dengan Yunani kuno yang sudah menerapkan hukumnya masing-masing, paling tidak secara De Facto.

Lalu kita dapati, bahwa kotak-kotak manusia yang dari dulu sudah banyak itupun –ide negara kota, bangsa, suku, keterbagian teritori dan sebagainya—telah sadar akan pentingnya aturan. Sebarbar apapun suatu kaum waktu itu, Viking ataukah Spartan, pasti memiliki tujuan bersama dalam kumpulan kecil sekalipun, itulah cikal bakal aturan. Dan kemudian bisa berkembang menjadi hukum.

Sepanjang yang saya baca, hukum di mana pun sejarah berlangsung, sebagian besar menggunakan akal sebagai sumber membuat aturan untuk mengatur manusia. Alasannya, (1) akal dianggap mampu, (2) akal pada setiap kepala bekerja berdasarkan aturan yang sama; logika. (Ada juga yang tidak, beberapa).

Akal memang lebih universal ketimbang hukum yang dibuat dengan acuan agama, lebih-lebih mitos. Karena kesulitannya, masing-masing agama menyatakan dirinya benar, yang lain salah. Ada yang mengimani Allah, ada yang tidak. Bermacam-macam tuhan berhala pun menjadi pemecah kaum, sekaligus kendala paling fundamental pendasaran agama untuk hukum.

Sampai sekarang pun, perdebatan tentang agama sebagai acuan hukum masih sering kita jumpai. Sedikit tambahan, tak bisa dipungkiri bahwa jasa agama dalam menentukan beberapa nilai moral dan etis yang paling dasar sangatlah terasa, walaupun tidak banyak.

Tapi untuk berdebat, agaknya perlu kita tinggalkan dulu sekarang. Debat yang kadang nduakik-nduakik tak berkesudahan itu, justru membuat kita lupa bahwa telah ada hubungan baik antara wahyu dan akal yang menghasilkan hukum. Dan hukum sendiri, di mana  pun sejarah ada, manusia tak bisa lepas darinya, dan memang butuh itu untuk mempermudah hidup, baik dengan sesama manusia ataupun dengan alam.

Di umur peradaban dunia yang sudah tua seperti sekarang, kalau bicara sejarah hukum memang sudah terlalu banyak acuan. Prancis punya semboyan hukum yang oleh Indonesia agaknya coba diterjemahkan satu per satu, namun eksesnya terkesan ngalor-ngidul, mulur mungkret. Plastis sekali, kadang tajam, kadang ompong, mendadak ayan juga sering. Jadi saling kontradiktif.

Untuk konteks weltanschauung dalam hukum agaknya akan lebih memusingkan lagi jika ada pertanyaan: “Pada kebudayaan yang manakah, terdapat pengadil hukum pertama dalam situasi pengadilan pertama yang tertulis dalam sejarah hukum manusia, yang mampu adil sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan?” Terlalu utopis? Tidak juga. Hanya sedang berharap ada manusia bijak dalam suasana hukum seperti itu, sebagai panutan dunia peradilan.

Tolong bagi yang belajar tentang hukum, yang tahu lebih banyak bisa membantu saya menjawab itu. Saya belum menemukan. Sampai detik ini saya cuma bisa haqqul yakin, tentang hakim dan pengadilan pertama (yang pertama memang selalu penting) di muka bumi memang tidak pernah tertulis oleh sejarah untuk kemudian kita pelajari. Sayang sekali. Manusia abad ini kehilangan kesan pertamanya hukum.

Sebaliknya, akan sangat mudah kalau kita bicara tentang kejahatan pertama di muka bumi, siapa pelakunya, apa bentuk kejahatannya, motifnya, bagaimana dampaknya, dan sebagainya. Walaupun kita tahu hal ini dari teks agama, yang dalam perspektif hukum memang kurang universal untuk dijadikan patokan. Tapi teks agama memang selalu punya daya magis, pemikat.

Setidaknya, Islam, Kristiani dan Yahudi punya sudut pandang sejarah yang menarik ketika memberi contoh panutan paling buruk dalam hukum, untuk diceritakan sebagai hal yang sangat mencederai harkat martabat manusia.

Atau malah secara tidak langsung “panutan buruk” tersebut menjawab persoalan yang dialami pengadil dalam hukum, yaitu persoalan adanya panutan buruk, namun tidak dengan panutan baik, serta nihilnya acuan pertama sebagai dasar, Yang menjadikan hakim dan alat penghakiman lain –Indonesia sekarang—terkesan udele bodong. Ya, peradilan di Negri ini memang krisis moral dan panutan.

Kalau, seumpama sejarah yang tertulis di kitab Agama Samawi dulu tidak hanya bercerita tentang Qobil dan Habil, ada tambahan Kabul misalnya, yang melihat kejadian "Pembunuhan Pertama" di muka bumi dengan mata kepala sendiri, Alangkah lebih menariknya sejarah, lebih dramatis dan sinetronik untuk diceritakan.

Andaikata Kabul tidak memiliki keberanian lebih untuk mengadu kepada ayahanda Adam AS, dan dengan kesadaran literasi memilih untuk menuliskan saja kasus pembunuhan tersebut secara terinci, paling tidak Kabul sudah menjadi "Bapak Jurnalisme Investigasi" pertama bagi umat manusia.

Atau mungkin saja Kabul, saat ini telah menjadi redaksi umum sejarah "Saksi Pengadilan" pertama di bumi kalau dia memutuskan bercerita kronologi pembunuhan saudaranya kepada ayahanda tercinta.

Walaupun tidak ada hukum atau standar yang relevan karena Nabi Adam AS bahkan tak memiliki satupun kamus hukum pidana maupun perdata, apalagi menyangkut hal-hal yang berbau “pertama kali”, canggung tentunya. Tetapi pasti, apa yang nantinya terjadi akan menjadi kelaziman universal bagi kita sekarang.

Dan kita akan mendapat pelajaran berharga tentang tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua yang sangat langka, bahwa beliau Adam AS bersedia memperbaiki citra yang melulu tentang kelalaiannya di surga dan berusaha membayar kesalahannya tersebut, dengan sebuah hukum demi keadilan bagi putra-putrinya.

Pertanyaan tentang krisis panutan para hakim kontemporer pun terjawab sudah. Dengan kemurnian sikapnya, didukung kejernihan mata hatinya serta totalitas kesediaan untuk mengadili putranya sendiri, maka jadilah Nabi Adam AS "Hakim Pertama" dalam kasus pembunuhan pertama di muka bumi. Andai itu terjadi, peta pemikiran hakim-hakim kita mungkin menjadi jelas, krisis moral mereka kontrol sendiri dan kesan pertama mereka dapati secara lebih intim. Ya, Bung!! Andai saja.

Apakah kalau memang itu dulu terjadi, semua bisa menjadi lebih baik: sekarang? Belum tentu juga. Saya cuma habis pikir dan berusaha menghibur diri dengan sedikit humor, meminjam Karl Mannheim, “orientations transcending the existing order”. Lagipula wong cilik buta hukum seperti saya mau lari kemana lagi, kalau bukan ke humor seperti ini, akibat pusing struktur lingkaran setan hukum Indonesia?

Ya akhirnya, wong cilik juga yang modyar kalau terbentur dengan realita hukum yang seperti kita rasakan sekarang. Wong cilik selalu punya bargaining position sangat rendah di mata hukum, rendah sekali. Wong cilik tidak punya opsi, dan terus menerus disodorkan ketakutan ketika mendengar idiom-idiom hukum, hakim, uang, polisi, penjara, sipir, jaksa dan lain sebagainya.

Ya ndak papa kan berkhayal tentang adanya hakim sejati di bumi, hla mau bagaimana lagi, Je!! Hakim dan perangkat lain di Indonesia itu, waktu dituntut adil dan serius, malah menyampaikan putusan yang level absurditasnya bukan main, dari sudut tertentu cenderung seperti bermain plesetan-plesetan kata dalam ketoprak.

Kalau saya diberi kesempatan sekali saja buat counter culture, dagelan slapstick di ruang persidangan bersama seluruh perangkat hukum mungkin jadi langkah jitu. Alangkah indahnya ketika saya bisa nyulek mata mereka, jotos-jotosan dan timpuk-timpukan kepala dengan para hakim dan perangkat peradilan lainnya itu.

Kalau itu terealisasi, saya sebagai rakyat kok seolah sudah menyelesaikan separuh beban hidup saya sebagai manusia. Tapi kalau dipikirkan lebih dalam lagi, memang counter culture tersebut rasanya tidak perlu. Alangkah lebih baik memelihara kewarasan jangka panjang, dan hanya kewarasan yang sekiranya oleh wong cilik punyai.

Sebagai wong cilik, hidup tanpa hal-hal yang orang Indonesia sangka sebagai hukum pun sebenarnya bukan menjadi persoalan. Hukum kalau cuma mempersulit, dan tidak memanusiakan wong cilik kenapa juga masih dipertahankan. Jangankan hukum, wong ndak ada Indonesia aja ya ndak apa-apa kok!!!

#LombaEsaiKemanusiaan