Harga sapi makin meningkat jelang Iduladha. Ini hal yang wajar mengingat makin meningkatnya permintaan. Ternyata harga kursi menteri dalam kabinet Jokowi mendatang mengikuti harga sapi di pasaran. Makin mahal.

Tanpa rasa malu, Ketua Umum PDIP Megawati meminta jatah kursi paling banyak. Hal itu disampaikannya pada forum Kongres V PDIP yang berlangsung di Bali. Katanya, karena PDIP pemenang Pileg 2019. Tidak salah, namun tidak etis.

Dan Jokowi akan memastikan PDIP akan mendapatkan kursi menteri terbanyak. Sungguh dialog yang menjijikan, seolah negeri ini hanya soal jatah-jatahan. Dua elite bicara kepentingan kelompok di depan publik. 

Megawati harusnya menekan Jokowi soal lain. Soal hajatan orang banyak. Sebut saja soal stunting, swasembada pangan, soal listrik, soal sumber daya alam. Bukan dialog politik dagang sapi. Sungguh di luar nalar orang-orang waras.

Dua elite, yang satu pemenang pilpres dan satunya pemenang pileg, bicara 'permen' layaknya dua anak-anak. Mereka pamer kekuasaan. Mereka benar-benar telah hilang rasa malu apalagi empati. 

Sekarang rakyat dapat menilai sendiri kualitas pilihannya. Tidak sedikit pun mereka bicara visi Indonesia. Mereka sibuk dengan bagi-bagi 'kue' kekuasaan. Mereka menjadi penghamba dan pemberi kekuasaan. 

Jokowi lebih kelihatan seperti petugas partai bukan presiden. Sementara Megawati mirip 'preman' pasar yang meminta jatah uang keamanan diganti dengan kapling lapak jualan. Nantinya Megawati mendapat uang sewa lapak jualan tersebut dari penyewa lapak.

Benar-benar tak habis pikir, Dewan pengarah BPIP dan presiden tidak sedikit pun membicarakan Pancasila. Mereka mencampakkan Pancasila. Mereka hanya mengaku pancasilais ketika masa kampanye. Gila, bro.

Padahal isu krusial pantas disampaikan dalam forum nasional itu. Misalnya bagaimana melawan ekstremisme, melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan mafia dalam segala bidang. Terkait hajat rakyat.

PDIP katanya partai wong cilik, katanya sahabat Marhaen, berideologi Pancasila, tapi tak satupun isu itu mereka sampaikan di forum yang harusnya forum intelektual. Sebuah forum yang menyajikan ide dan gagasan besar. 

Tontonan yang tidak bisa dijadikan tuntunan. Barangkali karena mereka telah puas memenangkan kontestasi. Barangkali bagi mereka perjuangan hanya itu, menang pilpres dan pileg.

Harusnya mereka menyadari, kemenangan kontestasi berakibat pada tanggung jawab yang besar. Sebagai pemenang pilpres, Jokowi memiliki tanggung jawab menyejahterakan rakyat, PDIP bertugas menyerap dan menyampaikan aspirasi rakyat.

Namun semua itu menjadi khayalan semata. Mereka berdua telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Mereka lupa diri, berdagang kekuasaan di ruang publik meski terjadi di kongres. 

Sementara rumah dhuafa masih terbentang tanpa bantuan. Predator anak terus melakukan aksinya. Angka pengangguran dan kemiskinan masih memprihatinkan. Dan berbalas pantun soal jabatan, di mana nurani mereka. 

Kekuasaan memang mampu mengubah kepribadian manusia. Namun perubahan itu harusnya ke arah yang baik. Sebelum berkuasa atas diri sendiri, kita belum mampu membedakan mana baik dan buruk. Jadi ketika kita kembali tak mampu membedakan mana buruk dan baik, kita kembali belum balig. 

Apakah dagang sapi antara Jokowi dan Megawati menunjukkan mereka belum balig? Tidak cukup umur membedakan mana yang baik dan buruk. Atau mereka pernah balig namun kembali menjadi anak-anak?

Mereka lupa kekuasaan itu sementara. Ketika meraih kekuasaan harus siap kehilangannya. Jika kita meraih sesuatu, berarti kita sedang kehilangan sesuatu. Demikian pesan Zen Master Man Gong. 

Apakah mereka berdua sedang kehilangan sesuatu? Barangkali rasa malu telah hilang. Barangkali rasa empati telah hilang, nasionalisme entah ke mana. Tapi yang memilukan jika mereka telah kehilangan diri sendiri.

Dagang sapi sudah mentradisi dalam politik kita. Namun bukan tak bisa diubah asalkan kita mau dan berusaha. Kepemimpinan keduanya sudah terang benderang mempertontonkan dagang kekuasaan. 

Pada saat begini harusnya agama hadir agar manusia terhindar dari kerakusan akan kekuasaan. Tapi belakangan malah agama ditunggangi demi kepentingan kekuasaan. Akibatnya manusia makin rakus.

Keduanya harus dihukum, secara konstitusional tentunya, melalui mekanisme yang sudah disediakan konstitusi kita. Praktik dagang sapi harus dihentikan, karena mereka membawa amanat rakyat bukan amanat bohir politik.

Jabatan menteri hak prerogratif presiden. Tidak ada tertulis di dalam konstitusi bahwa makin banyak suara pileg makin banyak jatah menteri. Ini pembodohan. Pileg untuk wakil rakyat bukan jabatan menteri. Jangan sampai salah berlogika.

Pembodohan itu harus dilawan. Jangan dibiarkan karena dapat dianggap itu kebenaran. Rakyat sekalipun tidak berhak menentu jabatan menteri, dalam konstitusi hanya presiden yang berhak. 

Tidak pula tertera dalam konstitusi bahwa partai pengusung berhak mendapatkan jabatan menteri. Apalagi sampai memaksakan kehendak. Jangan sampai hukum tertulis dikalahkan hukum rimba. Jangan sampai kita membenarkan pembodohan itu.

Semua parpol itu harusnya sama, tidak peduli oposisi atau bukan, bila ada kadernya berkualitas, silakan presiden pilih dia menjadi menteri. Meski partai pemenang pileg, kalau kadernya tak mampu, jangan dipaksakan menjadi menteri. 

Jokowi jangan takut. dDagang sapi dalam politik merupakan pengkhianatan amanat rakyat. Mau Jokowi dianggap pengkhianat?