Sejak Rabu (17/06/2020) pagi, hidup saya penuh dengan teror. Saya harus mencarikan sekolah anak saya yang lulus SMP. Agak tenang karena di SMP-nya ia menduduki peringkat teratas akademik.

Berbekal jaringan internet kecepatan 50 Mbps, saya kemudian mencoba mengakses portal penerimaan peserta didik baru yang dikembangkan PT Telkom. Dari sini sudah banyak keunikan, karena untuk mendaftar harus membuat akun.

Nah, tahap awal membuat akun ini ternyata tak bisa cepat seperti kita membuat akun di marketplace. Sejak jam 08.00 pagi, saya baru berhasil membuat akun. Masalah berikutnya adalah pendaftaran. Ada syarat berdasarkan Kartu Keluarga yang harus berumur satu tahun.

“Lha saya ini ada anak baru. Otomatis kan KK ganti meski tidak pindah. Nyatanya tetap ditolak,” kata salah satu kawan.

Oke, saya lalu menelepon mas Ganjar Pranowo, sang Gubernur yang deklarasi bahwa rakyat adalah tuannya. Kemudian diminta untuk menggunakan Surat Keterangan Domisili. Fix bisa saya lakukan.

Eh ternyata masalah belum selesai. Ketika ada menu pilih sekolah, tombol itu diklik tak ada reaksi apa pun. Ini makin seru lagi. Ternyata saya tak sendirian. Banyak sekali orang tua murid yang seperti ini.

Anak saya mulai sedih dan tak mau makan. Saya mencoba menghiburnya.

“Sudahlah kalau cuma soal sekolah itu di mana pun sama saja. Yang utama dari pembelajaran adalah menumbuhkan rasa ingin tahu dan mencari cara untuk menjawab rasa ingin tahu itu,” saya pelan-pelan ngobrol.

Ia mulai tenang. Bahkan kami mulai berdiskusi tentang kemungkinan-kemungkinan lain. Tiba-tiba anak saya mengajak mencoba lagi.

“Pak, bisa, pak,” ia berseru gembira.

Ya, anak saya bisa mendaftar dan memilih tiga sekolah dalam zonasi. Jarak terdekat ke SMA Negeri 2 Semarang 1,5 km. Kemudian kedua adalah berjarak 2,5 km, dan ketiga 6,5 km.

Selesai?

Tidak dong, kalau selesai namanya bukan sistem Indonesia. Setelah bukti pendaftaran, ternyata domisili saya berdasar Surat Keterangan Domisili menjadi di luar provinsi. Ini aneh dan membanggakan bagi saya yang jarang bepergian luar provinsi.

“Kok jadi luar provinsi? Ada saran saya harus bagaimana?” saya mencoba berkirim pesan WhatsApp ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Jumeri.

“Langsung saja ke posko di jalan Pemuda ya,” jawabnya.

Kamis (18/06/2020), saya mendatangi kantor Dinas Provinsi. Di kantor yang memasang plang “bebas rokok” itu saya melihat banyak sekali kerumunan. Rata-rata orang tua yang bingung mendaftarkan sekolah anaknya.

Mereka diberi nomer antrean. Mendapat antrean nomer 78, hati saya sudah kecut. Satu per satu dipanggil. Permasalahan beragam. Terbanyak adalah masalah perubahan data di Kartu Keluarga. Kedua adalah persoalan menu pilih sekolah tidak aktif sehingga tidak bisa mendaftar.

“Saya sampai komputer di kantor saya coba satu-satu. Tetap nggak bisa,” keluh salah satu staf Humas Polda Jateng.

Keluhan memilih sekolah juga disampaikan Sri Handoyo, staf Sekretariat DPRD Jateng. Ia mengaku sudah begadang namun tak ada hasilnya.

Isi kepala para oang tua yang datang ke Diknas bukan sekadar mengadu atau melapor. Mereka sangat berharap, pulang dari kantor Dinas Pendidikan masalah sudah teratasi.

“Nanti kan dibuka di laptop, masalahnya apa dan dibantu dari sini,” kata salah satu orang tua.

Di tengah antrean, tiba-tiba antrean itu dibatalkan dan diganti konsultasi kelompok berdasar kesulitan yang dialami. Saya termasuk kelompok zonasi bermasalah bersama mereka yang tak bisa memilih sekolah.

“Jadi kami terus memperbaiki kelemahan yang ada,” kata pak Frans, petugas Diknas yang ditugasi menerima dan memberi kami solusi.

Obrolan terus berlangsung. Akhirnya kami sepakat tak mencari sesuatu yang salah dan menyalahkan. Kami akan fokus pada pemecahan masalah dan langkah apa yang bisa diambil.

“Tentu saja kami akan membantu sesuai wewenang. Jadi yang ada di ruangan ini saya berharap yang masalahnya sama, bisa dijawab bersamaan. Yang persoalan-persoalan khusus nanti bisa dikonsultasikan satu per satu,” kata pak Frans ramah dengan wajah lelah.

Maka mengalirlah keluhan-keluhan itu. Pak Frans menyiapkan selembar kertas dan mendata nama-nama dan mencatat nomar telepon.

“Secara umum, semua keluhan ini kami catat. Nanti akan kita laporkan ke yang berwenang mengurus IT. Itu langkah pertama. Langkah kedua, silakan nanti dicoba lagi siapa tahu sistem sudah stabil. Akses kami ke nomer induk kependudukan memang terbatas,” kata pak Frans.

Audience saling berpandangan. Saya menganggap ini sebuah petualangan yang seru lagi. Saya tak banyak protes setelah menyampaikan apa yang menjadi keluhan saya. Dan akhirnya ada sebuah langkah pamungkas yang setara dengan langkah sapu jagat bisa menyelesaikan segala masalah dengan satu langkah.

“Sabar dan berdoa. Semoga semua nanti lancar.”

Itu adalah langkah pamungkas. Saya sebut pamungkas karena dengan satu langkah itu, membiarkan Gusti Allah intervensi atas sistem dan software yang dibuat oleh PT Telkom. Saya pulang dengan lega dan bangga dengan Telkom karena bisa memaksa Dinas Pendidikan mengambil alih tanggung jawab dan melibatkan Gusti Allah.

Sementara sampai di rumah saya mulai mencari program homeschooling yang berbasis pada hasil karya, bukan sekadar menghafal Pancasila. Agar saya dan anak saya tak kaget menghadapi sistem yang Pancasilais penuh Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.