Sebelum membahas cyberpolitics, mari kita pahami dulu apa yang disebut dengan siber. Cyberspace (ruang siber) adalah sebuah ruang maya atau ruang elektronik, di mana sebuah masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer.

Menurut Stefan Fenz, ruang siber adalah sebuah metafora (kiasan) untuk menjelaskan sebuah wilayah atau medan yang tidak ada secara nyata, yang diciptakan oleh sistem komputer. Sebagai contoh, menciptakan sebuah ruang siber di mana setiap orang dapat saling berkomunikasi via email, melakukan penelitian, bahkan untuk sekedar melihat lihat barang belanjaan.

Dengan kata lain, ruang siber adalah sebuah ruang yang tidak dapat terlihat, di mana terjadi hubungan komunikasi sehingga informasi menjadi tersebar, serta tidak ada jarak fisik dari masing-masing pengguna, dan juga tidak dapat dibatasi oleh kedaulatan suatu negara.

Ilmu politik adalah sebuah ilmu yang terus menerus mengalami perubahan karena sifatnya yang dinamis dan menyesuaikan dengan ruang lingkupnya. Begitu pula dengan perkembangan di sektor teknologi informasi (TI) yang terjadi dengan sangat cepat. Politik mau tidak mau harus menyesuaikan dengan perubahan yang cepat tersebut, yang terjadi di dunia TI. 

Kajian ilmu politik sudah berkembang dari yang bersifat konvensional, yaitu menggunakan sarana kampanye yang bersifat fisik, menuju ke era politik non-konvensional, yaitu penggunaan medium siber. Penggunaan medium siber dalam kajian ilmu politik membuat banyak sektor, seperti demokrasi, keamanan, pertahanan, sosial dan budaya, pendidikan, sampai kampanye politik, dilakukan melalui medium siber.

Cyberpolitics menjadi sebuah konsep baru yang sangat menarik untuk dibahas, serta diteliti lebih dalam. Cyberpolitics akan menjadi masa depan kampanye politik bagi setiap stakeholder politik, terutama bagi mereka yang akan berkontestasi dalam kompetisi pemilihan politik. Aktivisme politik sudah mulai digantikan oleh bentuk komunikasi secara virtual.

Menilik perkembangan politik (demokrasi) di ranah digital di Indonesia, selama hampir 5 tahun memerintah kita melihat intensitas Presiden Joko Widodo dalam mendorong terwujudnya demokrasi digital di berbagai sektor pemerintahan. Dengan beragam instrumen, seperti e-government, misalnya, kualitas pelayanan publik normatif dapat terus ditingkatkan. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat juga dapat terus diakomodasi dan difasilitasi melalui beragam media sosial.

Di Indonesia, istilah demokrasi digital memang kerap diidentikkan dengan keriuhan di media massa yang mewarnai beberapa kontestasi politik besar, seperti Pilpres 2014, Pilkada Jakarta 2017, dan tentu saja Pilpres 2019 lalu. Padahal makna demokrasi digital tidak bisa direduksi sebatas pada ramainya keterlibatan masyarakat pada peristiwa tersebut, yang konon telah menimbulkan polarisasi yang cukup tajam di tengah masyarakat hingga kini.

Sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa praktik positif dari demokrasi digital yang sudah berjalan di Indonesia, misalnya, dalam pelibatan partisipasi publik dalam penggalangan petisi daring, aplikasi tentang pelaporan fasilitas publik atau korupsi yang dilakukan aparat negara, sampai informasi-informasi politik tentang proses kontestasi politik, baik lokal, maupun nasional.

Sekalipun istilah “cyberpolitics” terkesan baru, namun sesungguhnya menggunakan medium-medium yang kita semua sudah kenal, yaitu ruang siber. Kita akan memulai dengan memberikan fakta bahwa peran siber dalam dunia politik sangatlah besar.

Sejalan dengan perkembangan internet yang sangat cepat di tahun 1990-an, istilah ruang siber di dalam politik dunia (cyberspace in world politics). Awalnya hanya membahas doktrin-doktrin yang terkait keamanan nasional, namun berkembang menjadi pusat informasi karena membahas arus informasi (traffic information) yang sangat padat di internet.

Saat ini, jaringan global internet meliputi 4.2 miliar manusia di bumi (kurang lebih 55.1% populasi dunia). Secara aktif mengembangkan “Internet of Things” (IoT) yang ke depannya akan mengikat tidak hanya manusia, tetapi juga jaringan, perangkat komputer, peralatan sehari-hari, dan barang-barang lainnya. Diramalkan, pada tahun 2020, akan ada 50 miliar perangkat yang memiliki koneksi internet.

Internet akan menjadi sarana di mana seluruh aktivitas politik berpusat, jika masyarakat dunia lebih menggunakan “world wide web” dari pada saluran-saluran politik konvensional. Pertemuan-pertemuan politik akan dilakukan secara maya, bukan lagi nyata.

Bahkan, memilih (vote) pun dilakukan secara daring. Cyberpolitics menganalisis konten diskusi politik di internet, serta untuk melihat bagaimana internet digunakan secara politis. Internet akan tumbuh terus seiring dengan meningkatnya orang yang menggunakan, sehingga kondisi ini akan mengubah sifat (nature) dari ilmu politik yang selama ini dipraktikkan.

Cyberpolitics akan merangsang minat generasi milenial untuk lebih terlibat dalam politik karena medium siber yang digunakannya sangat pas untuk mereka. Di era yang serba cepat dan mudah ini, keterlibatan masyarakat, terutama milenial, di dunia politik sudah seperti layaknya memesan makanan atau taksi online. 

Politik bukan lagi sebuah ilmu kaku yang hanya menyasar kalangan berumur, namun bisa menjadi sebuah tren baru. Mengingat politik berurusan dengan banyak aspek dalam kehidupan manusia, sudah sepantasnya generasi milenial memiliki kepedulian terhadapnya. Dengan cyberpolitics, upaya untuk “peduli” itu sendiri menjadi semakin dimudahkan karena aksesnya pun mudah.